Gaji PPPK di Kabupaten Muna Lebih 3 Bulan Belum Dibayar, Para Guru Minta Solusi di DPRD
Jumat, 01-12-2023 - 20:43:42 WIB
Baca juga:
   
 

Muna - Ratusan Guru Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) mendatangi kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Muna, Jumat (01/12/2023). Kedatangan mereka untuk menyuarakan aspirasi terkait gaji selama 3 bulan yang belum terbayarkan hingga kini.

Menurut keterangan salah seorang guru yang tidak ingin disebutkan namanya, gaji yang dituntut adalah bulan Juni, Juli, dan Agustus tahun 2023.

“Selama ini kami tidak pernah mendapat kejelasan yang pasti terkait tunggakan gaji selama 3 bulan tersebut. Saat bertanya di BKPSDM, jawabannya gaji dimaksud tetap ada tapi hanya untuk bulan Agustus saja. Demikian juga halnya Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Muna,” ungkap guru tersebut.

Bahkan, tambah dia, para guru PPPK diberi informasi bahwa pembayaran gaji untuk bulan Agustus itu akan dibayarkan pada akhir bulan Oktober dan paling lambat awal November tahun 2023.

“Tapi kenyataannya hingga masuk bulan Desember gaji tersebut tak kunjung terbayarkan. Bahkan ada info tidak akan dibayarkan lagi karena alasan penolakan sistem,” ujarnya.

Senada dengan hal di atas guru tersebut menyampaikan bahwasanya penolakan sistem berkaitan dengan tanggal penerbitan Surat Pernyataan Menjalankan Tugas (SPMT).

“Inilah letak permasalahan sesungguhnya. Jadi bila dirunut kronologinya, sejak awal sudah terlihat kejanggalan terkait penetapan tanggal SPMT. Keinginan dari pihak Dikbud  SPMT diisi tanggal 21 Juli dengan alasan agar gaji bulan Agustus bisa terbayarkan. Namun beberapa hari kemudian ada penyampaian tegas BKPSDM Muna untuk mencantumkan tanggal 17 Agustus di SPMT. Akhirnya, guna meredam perbedaan pandangan kedua dinas itu penanggalan SPMT yang akan dikumpulkan ke Dikbud diminta dikosongkan. Dampaknya, ada sejumlah kepala sekolah yang menolak menandatangani berkas itu karena alasan SPMT yang tidak bertanggal,” bebernya.

Tujuan utama para guru PPPK mendatangi anggota DPRD Muna khususnya Komisi III agar menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan ketiga dinas terkait dalam hal ini BKPSDM, Dikbud, dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) untuk mengetahui alasan sesungguhnya hingga gaji selama 3 bulan itu belum terbayarkan sampai sekarang.

“Terutama alasan penolakan oleh sistem seperti informasi yang beredar di kalangan guru PPPK selama ini. Kami mendesak DPRD Muna terkhusus Komisi III untuk mempertanyakan hal tersebut biar kami ada kejelasan,” pungkasnya.

Sementara itu saat menemui para guru PPPK, Sekwan DPRD Kabupaten Muna La Kore menyampaikan, anggota DPRD Muna Komisi III sedang tidak berada di tempat. Namun dia menyarankan guru-guru PPPK bersurat secara resmi agar disampaikan ke Komisi III. (Rls)




 
Berita Lainnya :
  • Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
  • SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    02 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    03 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    04 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    05 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    06 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    07 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    08 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    09 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    10 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    11 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    12 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    13 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    14 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    15 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    16 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    17 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    18 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    19 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    20 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    21 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    22 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com