SUDAH DIHUNI 30 TAHUN
Warga Dusun Lebak Sari Minta Pemerintah Menentukan Status Kepemilikan Tanahnya
Jumat, 24-11-2023 - 12:02:33 WIB
Baca juga:
   
 

Malang - Warga dusun Lebak Sari Desa Lebak Harjo Kecamatan Ampelgading Kabupaten Malang datangi kepala Dusun untuk pertanyakan kejelasan status tanah pemukiman yang sudah mereka duduki lebih dari 30 tahun.

Kedatangan warga merasa kecewa karna tanah pekarangan rumah mereka tidak bisa dibuatkan sertifikat hak milik, bahkan program PTSL yg sempat dicanangkan pemerintah pun tidak mampu menyelesaikan konflik pertanahan yang mereka duduki saat ini.

Menurut Warga Desa Lebak Sari, patok PTSL pun sudah terpasang rapi disudut sudut rumah mereka namun tak ubahnya seperti hiasan belaka.

Saat dikonfirmasi wartawan Kepala dusun Lebak sari AJI PRAYITNO menjelaskan bahwa pemerintah desa Lebak Harjo sudah bekerja keras untuk selesaikan konflik pertanahan ini, pemerintah desa juga sudah kordinasi dengan Kecamatan dan Kabupaten untuk ajukan pelepasan kawasan pemukiman penduduk agar bisa disertifikatkan.

"Alhamdulillah prosesnya sudah sampai tahap pemetaan dan verifikasi  oleh kementerian, sudah  turun tim dari kementrian dan pertanahan baik pusat, daerah, maupun provinsi, saya sempat ikut ngawal untuk proses pemetaan setiap titik perumahan warga dusun Lebak sari sampai jam 11 malam baru selesai," jelas Aji Prayitno (21/11/23).

Warga berharap pemerintah pusat dan  daerah serta semua instansi terkait dan lembaga negara lainnya  agar lebih seriyus untuk memperjuangkan hak mereka sesuai dengan aturan dan undang-undang yang berlaku saat ini, agar kemakmuran, kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia bisa benar benar dirasakan oleh masyarakat plosok terpencil sekalipun

"Kami Sempat beberapa kali berusaha untuk melakukan percobaan pengurusan sertifikat namun selalu gagal dikarekan terbentur oleh status tanah yang konon katanya masuk wilayah kawasan hutan lindung dan klime perhutani, kami berharap dipenghujung program nasional reforma agraria ini impian kami untuk punya sertifikat tanah hak milik bisa terwujud," harap Gatot warga dusun Lebak Sari (21/11/23).

Dari permasalahan itu reforma agraria hendaknya ditempuh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan tersebut. Regulasi Perpres nomor 86 tahun 2018 menjadi instrumen untuk merestrukturisasi penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah lebih berkeadilan. Melalui penataan aset dan akses menuju kemakmuran rakyat.

Diketahui bahwa percepatan penyelesaian konflik agraria di kawasan hutan juga masuk dalam UU nomor 11 tahun 2020 tentang cipta kerja. Dimana lahan pertanian hingga fasos-fasum permukiman yang terlanjur berada di kawasan hutan akan ditata sesuai prinsip tata kelola kehutanan. Hal tersebut sejalan dengan mekanisme penyelesaian penguasaan tanah dalam rangka penataan kawasan hutan (PPTPKH).

Permasalahan konflik agraria di kawasan hutan ada mekanisme untuk penyelesaiannya, butuh rekomendasi dari Tim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK). Karena nanti rekomendasi dari tim tersebut akan dijadikan dasar penerbitan sertifikat tanah oleh BPN

Saat audiensi dengan wartawan kepala desa Lebak Harjo Sumarno menegaskan bahwa pemerintah desa Seryus dalam hal ini, pihaknya sangat fokus dalam persoalan ini koordinasi intensif terus dilakukan dengan bupati, camat, kepala badan pertanahan, dan pihak pihak terkait

"Menurut Peta BPN maupun Perhutani kalau  wilayah Lebak Sari semuanya  masuk kawasan hutan lindung. Insya Allah dalam minggu ini semua komponen pemerintah badan pertanahan kabupaten Malang akan berangkt ke Jakarta untuk menghadap Kementerian dalam rangka membahas kelanjutan pelepasan tanah Lebak Sari Desa Lebak Harjo dan semua wilayah yg diajukan pemerintah Kabupaten Malang untuk dilepaskan dari kawasan hutan," tutur Harjo Sumarno.

Menurutnya, proses pelepasan tanah Lebak Sari sudah sampai tahap pemetaan dan verifikasi oleh Kementrian.

"Saya sudah jelaskan kepada tim yang datang  diutus oĺeh Kementerian tentang semua kronologi asal muasal pemukiman warga Lebak Sari mulai awal sampai akhir ini sebagai bahan pertimbangan pihak kementerian, Kabupaten Malang ajukan pelepasan 13 desa khusus Ampelgading 3 Desa khusus Lebak Harjo termasuk Lebak Sari.

Lanjutnya, ada 476 titik yang diajukan proses pelepasan lahan dari kawasan hutan bukan suatu hal yang mudah, satu kebijakan Presiden, dua harus tukar guling. 


"Dalam hal ini,  kami selaku wagra Negara Inonesia meminta kepada Pemerintah Kabupaten Malang dan Kementerian BPN untuk serus berjuang untuk kepastian Hukum bagi warga masyarakat," ujar Sumarno.


Sumarno juga berharap apa yang telah diperjuangkan selama ini dapat solusi terbaik  dari Pemkab Malang dan Kementerian BPN, karna sekarang lebih mudah dengan adanya Undang-Undang Reforma Agraria.



(Sudirlam )




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com