Berdasarkan Keadilan Restoratif, JAM-Pidum Dr.Fadil Zumhana Menyetujui 19 Pengajuan Penghentian Penuntutan Perkara
Selasa, 31-10-2023 - 10:57:41 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Jaksa Agung melalui Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum (JAM-Pidum) Dr. Fadil Zumhana menyetujui 19 permohonan penghentian penututan berdasarkan keadilan restoratif.

Adapun 19 permohonan penghentian penututan yaitu:

1. Tersangka Pawardi alias Cepol bin Nasiril (Alm) dari Kejaksaan Negeri Sambas, yang disangka melanggar Pasal 480 ke-1 KUHP tentang Penadahan;
2. Tersangka Hery Haryono alias Hery alias Gagap  bin Bolkini Ibrahim, dari Kejari Pontianak, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo.Pasal 5 huruf Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga atau Kedua Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
3. Tersangka M. Raafi Fadhil, ST, Panduko alias Raafi dari Kejari Ternate yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
4. Tersangka  Suparman Abdullah alias Paman dari Kejari Ternate yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
5. Tersangka I Rommy Rahardjo bin Dikun Rahardjo dan Tersangka II Firmasyah bin Maman dari Kejari Lebak, yang disangka melanggar 378 KUHP tentang Penipuan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan Jo.Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP;
6. Tersangka  Ervan Supriatnaalias Ava dari Kejari Serang yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
7. Tersangka Ava Kasiko alias Ava dari Kejari Teluk Bintuni, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
8. Tersangka Julia Rcki Momot dari Kejari Teluk Bintuni, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
9. Tersangka Maria Yilao Geovani Bao dari Kejari Teluk Bintuni, yang disangka melanggar Pasal 44 Ayat (1) Jo. Pasal 5 huruf a Pasal 5 huruf Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
10. Tersangka Fatmawati MS dari Kejari Makasar, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
11. Tersangka Raman alias Damang bin Samsudin dari Kejari Kejari Makasar, yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan;
12. Tersangka Rosmala Dewi alias Ris Bin Arifin dari Kejari Soppeng yang disangka melanggar Pasal 351 Ayat (1) KUHP tentang Penganiyaan Jo.Pasal 55 Ayat (1) KE-1 KUHP;
13. Tersangka Aefan Fahroji bin Guntur dari Kejari Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
14. Tersangka Dicky Kelana Febriansyah bin Nurman dari Kejari Jakarta Barat, yang disangka melanggar Pasal 80 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tentang perubahan Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
15. Tersangka Agus Prasetyo dari Kejari Jakarta Pusat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
16. Tersangka Andi Triya Santoso dari Kejari Jakarta Pusat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
17. Tersangka Fahri Maulana dari Kejari Jakarta Pusat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
18. Tersangka Mulyana  dari Kejari Jakarta Pusat, yang disangka melanggar Pasal 362 KUHP tentang Pencurian;
19. Tersangka Zulkarnain Surya Wibawa Amir alias Juli dari Kejari Jakarta Timur, yang disangka melanggar Pasal 378 KUHP tentang Penipuan dan atau Pasal 372 KUHP tentang Penggelapan.

Menurut JAM-Pidum Dr.Fadil Zumhana, dari 19 Tersangka dengan kasus ada yang berbeda diberikan penghentian penututan beradasakan keadilan restoratif  diantaranya:

* Telah dilaksanakan proses perdamaian dimana tersangka telah meminta maaf dan korban sudah memberikan     permohonan maaf;
* Tersangka belum pernah dihukum;
* Tersangka baru pertama kali melakukan perbuatan pidana;
* Ancaman pidana denda atau penjara tidak lebih dari 5 (Lima) tahun;
* Tersangka berjanji tidak akan lagi mengulangi perbuatannya;
* Proses perdamaian dilakukan secara sukarela dengan musyawarah untuk mufakat, tanpa tekanan, paksaan dan   itimidasi;
* Tersangka dan korban setuju untuk tidak melanjutkan permasalahan ke persidangan karena tidak membawa manfaat   yang lebih besar;
* Pertimbangan Sosiologis;
* Masyarakat merespon positif.

Selanjutnya JAM-Pidum memerintahkan, kepada Kepala Kejaksaan Negeri untuk menerbitkan surat ketetapan Penghentian Penuntutan (SKP2) Berdsarkan Keadilan Restoratif  sesuai Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020 dan Surat edaran JAM-Pidum Nomor:01/E/EJP/02/2022 tanggal 10 Pebruari 2022 tentang Pelaksanaan Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif sebagai  perwujudan kepastian Hukum.(Zai)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com