Ketua Umum BAKORNAS Hermanto: Hasil Audit Lembaga Pemeriksa Keuangan Tidak Menjamin Bebas dari Praktik Korupsi
Senin, 30-10-2023 - 20:39:05 WIB
Baca juga:
   
 

Bogor - Korupsi adalah permasalahan besar yang menghantui Indonesia dan ancaman yang lebih membahayakan dibanding kejahatan lain. Korupsi masih menjadi persoalan besar di negeri kita, kata Hermanto dalam keterangan Pers2 nya, (30/10/23).

Ia menyatakan, Indonesia Darurat Korupsi, “Maka semua pihak harus serius mengkaji dan merumuskan serta menetapkan ketentuan dan hukum yang lebih ketat agar tidak ada celah dan peluang serta adanya efek jera untuk melakukan korupsi,“ tuturnya.

Banyaknya kasus korupsi  yang terjadi saat ini, baik yang ditangani oleh KPK maupun APH di berbagai daerah diseluruh nusantara menimbulkan pertanyaan publik atas kredibilitas lembaga pemeriksa keuangan. Seperti yang disampaikan oleh Hermanto, S.Pd.K selaku Ketua Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Badan Anti Korupsi Nasional (LSM – BAKORNAS).

Hermanto mengatakan, bahwa hasil audit lembaga pemeriksa keuangan tidak menjamin bahwa kinerja dan laporan keuangan yang diaudit itu bebas dari rekayasa dan praktik korupsi.

Ia mengatakan, sebagaimana diketahui oleh publik bahwa banyak kasus korupsi yang terungkap meski laporan keuangannya sudah di audit oleh lembaga pemeriksa keuangan. Bahkan tak sedikit Oknum auditornya bermain dengan para pengguna anggaran.

Hermanto berharap agar kiranya pemerintah dan DPR serta seluruh pihak terkait mengkaji ulang sistem audit serta membenahi sistem hukum terkait audit penggunaan keuangan negara. Ia berharap agar pemeriksaan lebih mendetail alur dan pihak pihak terkait terhadap anggaran yang digunakan, bukan sekedar laporannya saja yang diaudit.

Ia menambahkan, kiranya pemerintah mempermudah dan membuka akses yang seluas luasnya bagi masyarakat dan lembaga masyarakat untuk berperan serta mengawal dan mengawasi penggunaan anggaran. Sehingga masyarakat dapat berperan aktif dan memeiliki askses yang luas untuk melakukan sosial kontrol terkait penggunaan anggaran yang bersal dari APBN maupun APBD.

Sebagaimana sesuai dengan peraturan perundang-undangan laporan dari BPK merupakan, menjadi dasar penyidikan oleh instansi berwenang (Kejaksaan, KPK, atau Polri). Hal ini juga rentan disalahgunakan oleh oknum oknum anggota lembaga pemeriksa keuangan.

Sebagaimana dikutip dari Media Indonesia, KASUS korupsi atau pratik suap yang sering menyeret anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) tidak lagi menjadi rahasia. Wakil Ketua Achsanul Qosasi saat dihubungi awak media,  tidak menampik ada saja anggota BPK yang melakukan praktik  tersebut.

Menurutnya, BPK tidak menutup mata bahkan segela upaya sudah dilakukan untuk menghilangkan perbuatan itu. "Segala upaya sudah dilakukan. Setiap bulan MKKE (Majelis Kode Etik) sudah banyak memberikan sanksi dan bahkan memberhentikan ASN pemeriksa," ujarnya.

Dia menekankan seringnya BPK terseret dalam korupsi karena memiliki mental yang buruk untuk menolak prilaku tersebut. Kondisi ini diperparah dengan sikap para penjabat yang suka merayu. "Ini masalah mental. Para penjabat daerah juga sering merayu-rayu. Repot dan ruwet juga jika mereka juga tidak mendukung transparansi dan akuntabilitas anggaran daerah," tukasnya.

Sebelumnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tidak menyangkal bahwa pegawai Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sering terlibat suap.

KPK mengatakan, suap ke auditor BPK biasanya untuk meraih status wajar tanpa pengecualian (WTP). (Bkr)




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com