Himbauan Agar Mengkonsumsi Ubi Pertanda Kegagalan Pemerintah Mensejahterakan Rakyat
Kamis, 05-10-2023 - 09:36:19 WIB
Baca juga:
   
 

Banten - Rentenir itu cara pemberi hutang untuk menjerat mereka yang berhutang. Padahal masalah utang piutang sangat tidak dianjurkan untuk dilakukan. Baik oleh pemberi hutang maupun mereka yang berhutang. Sebab budaya hutang piutang itu yang dimaksud riba dalam terminologi agama  tidak baik bagi kedua belah pihak. Maka itu konsep sedekah, tolong menolong bahkan hibah sangat dianjurkan untuk dilakukan untuk menjadi kebiasaan bagi penganut agama yang baik dan benar.

Dalam budaya tolong menolong  apalagi untuk anggota keluarga sendiri tidak sedikit yang meyakininya sebagai suatu kewajiban. Bagi kawan dan sahabat, konsep serupa itu dapat diimplementasikan dalam berbagai  bentuk gotong royong yang sama makna dan hakekatnya dengan solidaritas.

Tapi sikap solidaritas yang bisa mengacu pada soliditas dan keteguhan kaum buruh Indonesia -- kini seperti layu terkulai, tak berdaya melawan gerus budaya kapitalisme yang individualistik itu yang merupakan  perangai bawaan aslinya kapitalisme. Itulah sebabnya sikap dan sifat individualisme semakin mewabah lalu mencemari kejernihan hati rakyat yang otentik guyub, penuh rasa kebersamaan. Tidak egoistik seperti yang terus menggejala dan sangat meresahkan keutuhan budaya warisan leluhur. Akibatnya, tentu saja kearifan lokal seperti yang masih tersisa dalam masyarakat yang mampu bertahan dari imbas budaya pasar atau budaya perkotaan, masih bisa menikmati keguyuban serta keharmonisannya yang terjaga. Seperti dalam perayaan pernikahan misalnya, sanak famili yang datang dari daerah berbagai pelosok daerah lain, masih mau menyeret kambing untuk disembelih agar ikut memeriahkan acara perkawinan itu. Demikian juga dengan sanak famili yang lain, tak segan memikul beras, menenteng kelapa dan beragam sayur mayur hingga buah-buahan, demi ikut berpartisipasi dalam acara yang perkawinan yang masih dianggap sakral.

Tentu saja berbeda dalam kehidupan warga masyarakat yang sudah menganut budaya perkotaan. Upacara perkawinan di perkotaan -- bagi rakyat kelas menengah bawah -- cukup dilakukan seefisien mungkin. Tak hanya soal dana, tapi juga waktu bagi mereka yang sudah fanatis dengan keyakinan bahwa waktu itu adalah uang. Jadi jelas orientasinya lebih mengedepankan  materi yang  merupakan dogma dari kapitalisme.

Dalam kesulitan yang sedang dihadapi warga masyarakat  sekarang bukan saja masalah duit dan betapa sukar untuk mendapat pekerjaan saja, tapi juga biaya hidup yang semakin mencekik hingga rakyat dihimbau agar mau makan ubi yang juga langka di pasar. Toh, good estate yang diharap sudah panen justru meninggalkan kerusakan lingkungan bagi warga masyarakat setempat sehingga harus mengungsi ke daerah lain yang bisa sedikit memberi daya tahan hidup untuk sementara.

Belum lagi jumlah warga masyarakat dari daerah lain yang tergusur untuk proyek pemerintah maupun yang diberikan kepada pihak swasta. Celakanya, pihak pengusaha swasta itu pun milik bangsa asing, seperti yang sudah direncanakan di Pulau Rempang, Kepulauan Riau.

Kasus penyerobotan tanah atau lahan milik penduduk setempat menjelang Pemilu 2024 terkesan jadi marak. Hingga fenomena ini kuat diduga dilakukan untuk membiayai kontestan Pemilu, baik legislatif maupun bagi eksekutif yang memang harus ditebus dengan harga yang mahal.

Pengakuan politisi Senior PDIP, Trimedya Panjaitan yang sudah bertebaran di media sosial sungguh membuat banyak orang awan yang terperangah. Bagaimana mungkin untuk menjadi anggota legislatif saja harus tersedia duit  minimal 3 sampai 5 milyar rupiah. Begitu juga untuk Jabatan Gubernur atau Bupati. Sedangkan bagi calon Presiden, minimal harus ada duit 10-12 triliun rupiah.

Agaknya, itulah sebabnya perilaku korupsi di
Indonesia jadi ugal-ugalan dilakukan oleh pejabat publik, karena ingin menebus biaya dan ongkos dari rentenir yang sudah terlanjur menjadi hutang piutang yang harus dibayar kontan atau dalam bentuk konsesi yang telah tergadai sebelumnya. Maka itu rakyat yang diamplopi tiga ratus ribuan, bisa saja diterima asalkan suara pilihan tetap untuk kandidat yang terbaik dan tidak lupa pada amanah rakyat. Setidaknya dengan tiga ratus ribu rupiah itu bisa  untuk membeli beras, agar tidak perlu pusing dengan himbauan pejabat negeri ini yang culas memberi saran seperti itu, sementara mereka sendiri tetap ingin mengkonsumsi beras seperti biasanya.

Logikanya untuk mengganti beras dengan ubi itu sungguh tidak masuk akal. Lha, tanaman ubi yang  sudah dirancang melalui program food estate itu saha tak pernah panen. Padahal, kalau ada ubinya, pahamilah harganya pun liar tak mampu dikendalikan oleh pemerintah.

Penulis: Yacob Ereste.







 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com