Jakarta - Dalam iklim yang tidak menentu di Indonesia hari ini, harga beras wajar melambung, hingga harga partai politik pun bisa dilelang berapa pun harganya. Karena di satu pihak, rakyat perlu makan. Sementara di bilik politik, para politikus perlu mendongkrak nama baiknya termasuk keluarga yang punya ambisi membangun dinasti, setelah uang korupsi menumpuk di gudang.

Memang pada zaman digital pada awal abad ini, peristiwa ganjil yang fenomenal ini baru akan menjadi catatan sejarah yang menarik diungkap, setelah dua abad dari sekarang, seperti Konsesi Hak Guna Usaha (HGU) dan Hak Guna Bangunan (HGB) di IKN (Ibu Kota Negara) yang sudah sering salah disebut sebagai Ibu Kota Nusantara itu. Lantas pertanyaan yang menggantung di awan, bagaimana status Ibu Kota Negara Indonesia ?

Hari ini, 24 September 2023, memang tercatat nilai tukar  partai politik anjlok,  seperti nilai rupiah kita terhadap dolar. Diakui juga oleh para politisi di Indonesia, untuk menguasai partai politik sekarang semakin lebih gampang seperti  memesan barang lewat online. Atau, seperti memilih ketua arisan pada acara Ibu-ibu di kampung sebelah yang cuma dikocok secara untung-untungan sambil bersenda gurau dan ngerumpi.

Memang dalam situasi yang genting dan runyam di Indonesia sekarang ini, semua cerita dan peristiwa tak perlu dimasukkan ke dalam hati. Dalam istilah anak mudanya, itulah mungkin yang mereka maksudkan baper itu. Jadi soal hasrat untuk memiliki partai pun, hari ini tidak lagi perlu lewat jenjang kader dan karier yang berliku melelahkan. Semua orang -- asal punya duit -- sudah bisa pesan lewat online yang bisa langsung diterima di tempat kediaman kita yang dikehendaki.

Ikhwal transaksi jual beli partai politik hari ini, pun sudah bisa dilakukan seperti membeli sepeda ontel di pasar loak. Begitu harga cocok, seketika itu juga usai transaksi pembayaran -sepeda ontel itu pun  langsung bisa dikayuh dan ditunggangi untuk  keliling kampung.

Ini cerita, pesan Rachimin hanya boleh dibaca dan bisa  dibayangkan terjadi dua abad mendatang. Sebab hari ini di Indonesia orang sedang riuh dan gaduh bicara soal rencana pesta demokrasi tahun 2024 yang sedang bingung menentukan pilihan pasangannya. Lagian, repotnya juga sedang merancang skenario untuk satu putaran, bukan saja untuk menghemat biaya yang nyaris menyedot habis dana APBN, tapi juga untuk sekedar menutup keperluan lain pun negara sudah kelimpungan. Itu sebabnya kereta cepat mohon dimaklum juga  jadi terlambat. Pembebasan tanah jalan tol di Sumatra Barat, toh belum semua bisa dibayar.

Karenanya, harga beras yang terus melambung tidak karuan dan tidak mampu dikendalikan, bisa juga dipaham. Konon cerita duit yang sudah digelontorkan agar Bulog membeli padi dari petani kita itu, ketelingsut entah di mana rimbanya. Begitu pula peredaran  dan perputarannya.

Saran dari para tokoh yang kurang cerdas, untuk mengatasi masalah beras yang semakin langka dan mahal, rakyat disarankan agar beralih kepada makanan pokok  umbi-umbian. Meski kebon singkong yang sudah direncanakan menjadi ketahanan pangan itu dalam jumlah puluhan ribu hektar yang telah melahap anggaran besar itu hasilnya nihil, tak tak jelas juntrungannya.

Duit yang disebut ratusan triliun hilir mudik di sektor pajak Kementerian Keuangan, toh belum juga bisa dicairkan. Tidak pula cuma duitnya semara yang tak jelas, tapi kasus dan urusan masalahnya juga terkesan sudah dimasukkan ke kulkas.

Pikiran nakal sebagian rakyat kecil bisa kembali liar ingin menjarah seperti peristiwa tahun 1998. Mimpi buruk seperti itu tak bagus diangankan. Selain akibatnya sangat buruk, lagian petugas kita sekarang lebih galak mau menggusur dan membuldozer siapa saja yang dianggap tidak sejalan dengan kehendak pemerintah. Ingat, banyak peristiwa sudah membuktikan, bukan cuma di Pulau Rempang,
Kepulauan Riau itu saja rakyat yang dianggap membandel jadi babak belur, tapi warga Lampung, Morowali, Wadas Purworejo, sudah menanggung dera dan derita yang membuat aparat itu kelak terkutuk dalam api neraka.

Narasi paparan ini, dikirim Rachimin dari kampung yang jauh di ujung pulau seberang sana, sambil memohon untuk tidak menyebut identitas dirinya. Sebab menurut dia, jika terungkap, maka urusannya terhadap aparat keamanan setempat bisa panjang urusannya, kata Rachimin yang pada intinya mau mengeluhkan harga beras yang mahal, sementara harga partai politik, kok begitu murah. Kecuali itu pertanyaan yang dia keluhkankan, harga beras dan nilai partai yang gonjang-ganjing ini sesungguhnya mengusyaratkan gejala apa. Lalu  mengapa jadi terkesan ganjil dan muskil. Sungguh na naib bagi dirinya yang penuh pertanyaan. Sebab semua peristiw aneh yang bantak terjadi pada akhir belakangan ini  sungguh aneh, kata Rochimin di akhir suratnya yang baru keterima petang.

Penulis: Yacob Ereste