Kemendagri Dorong Kerja Sama Antar Daerah untuk Pengendalian Inflasi.
Jumat, 22-09-2023 - 11:24:56 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III Kemendagri Erliani Budi Lestari membuka rapat koordinasi pusat dan daerah dalam rangka peningkatan kapasitas Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) provinsi dan kabupaten/kota, Rabu (20/9/2023) di Swiss-Belresidences Rasuna Epicentrum Jakarta.

Pada sambutannya, Erliani mengatakan pengendalian inflasi menjadi isu penting bagi daerah yang diharapkan dapat mengatasi dampak inflasi. Salah satu inflasi yang perlu diwaspadai dan dikendalikan yakni inflasi volatile food  (pangan bergejolak).

"Komoditas harga pangan yang bergejolak merupakan komoditas yang sangat erat kaitannya dengan konsumsi masyarakat di level akhir guna memenuhi kebutuhan pokoknya sehari-hari," kata Erliani.

Lebih lanjut, Erliani mengatakan strategi pengendalian inflasi daerah yang dilakukan pemerintah pada 2023 masih sama dengan strategi yang dilaksanakan pada 2022.

Adapun strategi tersebut antara lain: meningkatkan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mengimplementasikan Strategi 4K yang disepakati yaitu, mengupayakan Keterjangkaun Harga,  menjaga Ketersediaan pasokan, menjamin Kelancaran distribusi, dan meningkatkan Komunikasi yang efektif.

Untuk mendukung pelaksanaan strategi 4K tersebut, Erliani meminta pemerintah daerah perlu melakukan enam upaya langkah konkret yang diarahkan oleh Mendagri pada Rakor Pengendalian Inflasi Mingguan yang telah dilaksanakan pada Oktober 2022 lalu.

Keenam langkah konkret tersebut antara lain: melaksanakan Operasi Pasar Murah; melaksanakan Inspeksi Mendadak (Sidak) ke pasar dan distributor agar tidak menahan barang; melakukan kerja sama dengan daerah penghasil komoditi untuk kelancaran pasokan; melaksanakan Gerakan Menanam Tanaman Cepat Panen; serta merealisasikan biaya tidak terduga dan dukungan subsidi transportasi dari APBD.

"Dengan dilaksanakannya enam langkah konkret ini, diharapkan fluktuasi harga dapat diredam dan daerah mampu memenuhi kebutuhannya," imbuh Erliani.

Erliani menekankan salah satu langkah dari enam upaya langkah konkret yang perlu segera dilaksanakan yakni kerja sama daerah.

Kerja sama antardaerah menjadi salah satu langkah penting untuk dilakukan dalam satu kesatuan NKRI mengingat Indonesia sebagai negara yang memiliki jumlah penduduk lebih dari 270 juta jiwa.

"Memenuhi kebutuhan barang pokok yang dibutuhkan masyarakat merupakan pekerjaan yang tidak mudah. Tidak semua daerah dapat memenuhi kebutuhan dari daerahnya sendiri. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, kerja sama daerah merupakan langkah yang tepat untuk dilaksanakan," terang Erliani.

Secara umum, kerja sama daerah dapat diartikan sebagai usaha bersama  antara daerah dan daerah lain; antara daerah  dan pihak ketiga; dan/atau antara daerah dan lembaga atau pemerintah daerah di luar  negeri yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas dalam pemenuhan pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Dalam konteks pengendalian inflasi, kerja sama daerah bertujuan untuk mengurangi kesenjangan wilayah, meningkatkan kesejahteraan masyarakat, serta mempererat hubungan antardaerah.

"Khusus untuk kerja sama antardaerah dalam rangka pengendalian inflasi, pemerintah daerah dapat lebih fokus dengan Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain (KSDD) dan kerja sama dengan pihak ketiga," jelas Erliani.

Dalam pelaksanaan kerja sama antardaerah, untuk mempermudah koordinasi operasionalnya  pada masing-masing daerah, perlu dibentuk Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah (TKKSD) yang keanggotaannya ditetapkan dengan Keputusan Kepala Daerah.

Keanggotaan TKKSD ini secara Ex-officio dijabat oleh Sekda, Wakil Ketua oleh Asisten Sekda, Sekretaris oleh Kabiro/Kabag yang membidangi kerja sama, dan enam orang anggota sesuai kebutuhan.

Sebelumnya, pada rapat koordinasi nasional pengendalian inflasi tahun 2023 yang diselenggarakan pada 31 Agustus 2023 lalu di Jakarta, Presiden Joko Widodo menekankan kepada pemerintah pusat bersama-sama dengan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar mengintegrasikan data stok dan neraca pangan daerah untuk penyusunan kebijakan pengendalian inflasi, terutama untuk memperkuat kerja sama antardaerah.

Selain itu, memperkuat infrastruktur dan rantai pasok untuk memperlancar distribusi barang dan jasa serta memperkuat komunikasi dan sinergi koordinasi kebijakan pengendalian untuk menjaga ekspektasi inflasi.

Merujuk arahan Presiden Joko Widodo, para pemangku kepentingan harus melakukan sinergi antara provinsi, kabupaten/kota, gubernur, bupati, wali kota, TPID-TPID, dan TPIP.

"Jika semuanya bekerja, kami yakin target pemerintah untuk inflasi tahun 2023, yaitu sebesar 3%±1% dapat tercapai," ungkap Erliani.

Saat ini, berdasarkan inflasi bulan Agustus, inflasi nasional berada di angka di bawah 4%, atau tepatnya di angka 3.27%.

Sebagai contoh konkret pelaksanaan kerja sama daerah yang dapat mengendalikan inflasi di daerah, pada kegiatan Rakorpusda ini, akan dilakukan penandatanganan MoU dan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kabupaten Nganjuk dan  penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Pemerintah Kota Palembang dengan Kabupaten Bima.

"Dengan contoh kerja sama ini, diharapkan dapat menjadi referensi dan motivasi pemerintah provinsi dan kabupaten/kota lainnya dalam upaya pengendalian inflasi, khususnya kepada TPID," jelas Erliani.

Terakhir, Erliani berharap agar hasil dari Rakorpusda ini dapat ditindaklanjuti dan juga untuk mendukung upaya pengendalian inflasi nantinya.

Peserta Rakorpusda  ini terdiri dari pemerintah pusat yang hadir secara luring yaitu, Direktorat Jenderal Pembangunan Daerah Kemendagri; Inspektorat Jenderal Kementerian Dalam Negeri; Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kemendagri; Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan; Direktur Keuangan Negara dan Analisis Moneter Kementerian PPN/Bappenas; Direktur Barang Kebutuhan Pokok dan Barang Penting, Ditjen Perdagangan Dalam Negeri, Kementerian Perdagangan; Kepala Divisi Perencanaan Operasional dan Pelayanan Publik, BULOG; Jaksa Agung Muda Bidang Perdata dan Tata Usaha Negara (DAMJATUN), Kejaksaan Agung RI; dan
Direktur Supply Chain dan Pelayanan Publik,  Perum Bulog.

Untuk pemerintah daerah provinsi seluruh Indonesia yang hadir secara luring yaitu, Sekretaris Daerah Provinsi seluruh Indonesia, selaku Pelaksana Harian Tugas TPID Provinsi; Anggota TPID Provinsi; dan perangkat daerah provinsi yang membidangi kerja sama antardaerah.

Untuk pemerintah daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia hadir secara daring yaitu, Sekretaris Daerah kabupaten/kota seluruh Indonesia, selaku Pelaksana Harian Tugas TPID Kabupaten/Kota; Anggota TPID kabupaten/kota; perangkat daerah yang membidangi perencanaan daerah; dan perangkat daerah yang membidangi kerja sama antardaerah. *




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com