Sekretaris BSKDN Ungkap Strategi Peningkatan Hasil Pengukuran IPKD Provinsi Kepulauan Riau
Senin, 18-09-2023 - 18:33:11 WIB
Baca juga:
   
 

Jakarta - Sekretaris Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BSKDN) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Kurniasih mengungkapkan strategi peningkatan hasil pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) Provinsi Kepulauan Riau (Kepri). Satu di antaranya dengan memperhatikan penyerapan anggaran agar dilakukan secara proporsional antara triwulan yang satu dengan triwulan lainnya. Dengan demikian, tidak semua anggaran diserap pada triwulan terakhir.

"Jadi (penyerapan anggaran) terbagi secara baik sistem pengelolaan keuangannya, jangan di triwulan terakhir baru dilakukan penyerapan sebesar-besarnya," ungkapnya saat menjadi narasumber dalam acara Sosialisasi Pengukuran Indeks Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi dan Kabupaten Kota se-Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2023 yang dilakukan secara hybrid pada Senin, 18 September 2023.

Dia melanjutkan, dari data yang dikantonginya, ada kabupaten dan kota di Provinsi Kepri yang dinilai masih perlu meningkatkan penyerapan anggaran di wilayahnya. Daerah tersebut meliputi Kabupaten Kepulauan Anambas dengan nilai 5 dan Kabupaten Natuna dengan nilai 10.

Strategi lainnya yang perlu diterapkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kepri adalah mencermati kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran. Kabupaten Kepulauan Anambas misalnya, dokumen perencanaan dan penganggarannya sudah memiliki nilai yang baik sebesar 10,899. Sementara itu, kabupaten dan kota lainnya termasuk di tingkat provinsi masih perlu terus ditingkatkan.

"Kesesuaian dokumen perencanaan dan anggaran harus didukung dengan sinergitas antara perencanaan, pembangunan daerah, penganggaran serta pelaksanaannya," jelasnya.

Tidak hanya kesesuaian dokumen perencanaan dan penganggaran, pengukuran IPKD juga menilai bagaimana daerah mengalokasikan anggaran belanja dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kabupaten Bintan, Kabupaten Lingga, dan Kota Tanjungpinang sudah dianggap cukup baik dalam mengalokasikan anggaran belanja dalam APBD.

"Provinsi lainnya masih perlu meningkatkan secara konsisten pemenuhan alokasi anggaran APBD yang dalam hal ini bersifat mandatory spending," ujarnya.

Kurniasih juga menambahkan, urgensi terhadap pentingnya keterbukaan pengelolaan keuangan daerah kepada masyarakat. Meski dinilai sudah cukup transparan, akan tetapi Kurniasih tetap meminta Kepri meningkatkan transparansi tersebut dari segi ketepatan waktu dalam publikasi dokumen hingga keteraksesan di website resmi pemerintahan.

Sementara itu, terkait opini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas laporan keuangan Provinsi Kepri beserta kabupaten dan kota dinilai wajar karena memiliki nilai 15. Dia berharap ke depan hasil pengukuran IPKD di tingkat provinsi, kabupaten dan kota se-Provinsi Kepri akan semakin meningkat.

"Semoga pengukuran IPKD ini dapat mendorong daerah terus meningkatkan pengelolaan keuangannya agar lebih efektif, efisien, transparan dan akuntabel," pungkasnya.

Sejalan dengan itu, Plh. Kepala Pusat Strategi Kebijakan Pembangunan, Keuangan Daerah dan Desa BSKDN Abas Supriyadi mengingatkan agar seluruh Kabupaten dan Kota di Kepri dapat memperhatikan mekanisme penginputan data IPKD. Abas berharap daerah dapat proaktif bertanya kepada tim teknis IPKD  jika menemui kendala dalam penginputan.

"Diharapkan kepada Bapak dan Ibu sekalian untuk bisa proaktif, kemudian berkomunikasi dengan tim teknis terkait mekanisme penginputannya. Apabila ada hal-hal yang masih perlu ditanyakan, masih perlu diberikan penjelasan jangan sungkan dan ragu-ragu untuk bertanya pada tim kami," pungkasnya.
 
Sebagai informasi tambahan, berikut ini total nilai hasil pengukuran IPKD Provinsi Kepri dan kabupaten/kota se-Provinsi Kepri, Provinsi Kepri sebesar 66,471, Kabupaten Bintan 74,168, Kabupaten Karimun 72,99, Kabupaten Kepulauan Anambas 59,159, Kabupaten Lingga 67,649, Kabupaten Natuna 61,98, Kota Batam 65,389, dan Kota Tanjungpinang 65,665. (**).




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com