Suria Depari Desak Gubsu Usut Dugaan Kerusakan Hutan Gunung Sibayak
Sabtu, 21-11-2026 - 11:33:22 WIB
Suria Depari, Ketua Harian Satgas Inti Prabowo.
Baca juga:
   
 

 


Medan, - Ketua Harian Satgas Inti Prabowo, Suria Depari, menyesalkan dugaan kerusakan kawasan hutan konservasi Gunung Sibayak, Kabupaten Karo, Sumatera Utara. Ia meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, serta Kepala UPTD Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan bertanggung jawab dan memberikan penjelasan terbuka kepada masyarakat, Sabtu (21/11/2026).


Menurut Suria, persoalan kerusakan kawasan hutan Gunung Sibayak tidak boleh dianggap sebagai persoalan teknis semata. Pemerintah daerah dan instansi yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan kawasan konservasi harus menjelaskan bagaimana aktivitas pembukaan jalur menggunakan alat berat dapat berlangsung hingga memasuki kawasan hutan konservasi.


Sorotan terhadap persoalan ini mencuat setelah beredar informasi dan dokumentasi penggunaan alat berat jenis ekskavator untuk membuka jalur di kawasan Gunung Sibayak.


Berdasarkan pemberitaan ANTARA pada 19 November 2026, pembukaan jalur evakuasi baru tersebut diketahui memasuki kawasan hutan konservasi dengan lebar sekitar lima meter.


Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution sebelumnya telah meninjau langsung lokasi pada Rabu (18/11/2026). Dalam kunjungan tersebut, Bobby meminta agar jalur yang dinilai tidak tepat ditutup serta vegetasi yang mengalami kerusakan dipulihkan melalui penanaman kembali.


Tidak berhenti di situ, pada Jumat (20/11/2026), Bobby juga meminta Inspektorat Sumatera Utara memeriksa Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan, Faisal Simangunsong, untuk mendalami proses dan kewenangan pembukaan jalur tersebut.


Sementara itu, pihak UPTD Tahura Bukit Barisan melalui Faisal Simangunsong memberikan penjelasan bahwa penggunaan ekskavator merupakan bagian dari peningkatan aksesibilitas dan penyediaan jalur evakuasi, bukan kegiatan yang berkaitan dengan acara motor trail.


Menanggapi perkembangan tersebut, Suria Depari menilai pemeriksaan terhadap pejabat teknis perlu dilakukan secara menyeluruh dan tidak boleh berhenti pada satu pihak saja.


Ia juga mengungkapkan adanya dugaan keterlibatan sebuah badan usaha dalam persoalan tersebut. Suria menyebut salah seorang komisaris perusahaan yang dimaksud diduga memiliki kedekatan dengan Gubernur Sumatera Utara.


Atas informasi tersebut, Suria meminta aparat penegak hukum menelusuri seluruh kemungkinan keterlibatan pihak-pihak terkait secara profesional dan transparan. Dugaan hubungan antara komisaris perusahaan dengan pejabat pemerintah maupun keterlibatan perusahaan dalam kerusakan kawasan hutan tersebut perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan dokumen yang sah.


"Kami meminta Bobby Nasution, Kepala Dinas LHK, dan UPT Tahura bertanggung jawab. Jangan sampai persoalan ini hanya berhenti pada pemeriksaan pejabat teknis, sementara seluruh proses pengambilan kebijakan, pelaksanaan pekerjaan, dan pihak-pihak yang terlibat tidak diperiksa secara menyeluruh," tegas Suria.


Suria juga meminta Kapolda Sumatera Utara memberikan perhatian serius terhadap persoalan tersebut. Jika ditemukan indikasi tindak pidana kehutanan maupun lingkungan hidup, ia mendesak agar proses hukum dilakukan tanpa pandang bulu.


Menurutnya, kawasan Gunung Sibayak merupakan salah satu kekayaan alam Sumatera Utara yang memiliki nilai ekologis dan harus dijaga kelestariannya. Setiap kegiatan pembangunan fasilitas, termasuk pembukaan akses dan jalur evakuasi, wajib memperhatikan ketentuan perlindungan kawasan hutan konservasi.


Ia menegaskan, alasan pembangunan jalur evakuasi tidak boleh mengabaikan aturan perlindungan lingkungan. Keselamatan masyarakat dan kelestarian alam harus berjalan beriringan.


"Jangan sampai kawasan hutan yang seharusnya dilindungi justru mengalami kerusakan akibat kepentingan tertentu. Kami meminta semua pihak diperiksa secara terbuka. Siapa pun yang terbukti melanggar harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum," ujarnya.


Suria berharap Inspektorat Sumut, Dinas LHK, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta aparat penegak hukum segera menyampaikan hasil pemeriksaan kepada publik.


Masyarakat berhak mengetahui bagaimana pembukaan jalur tersebut dapat terjadi, siapa yang memberikan persetujuan, bagaimana status perizinannya, berapa luas vegetasi yang terdampak, serta langkah konkret pemulihan kawasan yang mengalami kerusakan.


Kasus Gunung Sibayak menjadi perhatian penting bagi perlindungan lingkungan hidup di Sumatera Utara. Transparansi pemeriksaan, penegakan hukum, dan pemulihan kawasan hutan menjadi langkah yang dinantikan masyarakat agar kelestarian Gunung Sibayak tetap terjaga.


(Rizky). 


 




 
Berita Lainnya :
  • Afif Pertanyakan Dasar SP3 Restorative Justice, Minta Kapolda Sumut Periksa Penanganan Perkara
  • Pengembangan Kasus Doni Pacek Berlanjut, Polda Sumut Ringkus Tujuh Tersangka Terkait Penembakan
  • Sarasehan dan Kopi Sore DEKOPIN, Perkuat Jaringan Usaha Koperasi Sektor Pariwisata
  • Babinsa Koramil Selo Dampingi Penyaluran Bibit Bawang Putih untuk Petani Samiran
  • Prabowo Tiba di Halim Perdanakusuma, Bawa Pulang Investasi Rp1.600 Triliun dari Tiongkok
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Afif Pertanyakan Dasar SP3 Restorative Justice, Minta Kapolda Sumut Periksa Penanganan Perkara
    02 Pengembangan Kasus Doni Pacek Berlanjut, Polda Sumut Ringkus Tujuh Tersangka Terkait Penembakan
    03 Sarasehan dan Kopi Sore DEKOPIN, Perkuat Jaringan Usaha Koperasi Sektor Pariwisata
    04 Babinsa Koramil Selo Dampingi Penyaluran Bibit Bawang Putih untuk Petani Samiran
    05 Prabowo Tiba di Halim Perdanakusuma, Bawa Pulang Investasi Rp1.600 Triliun dari Tiongkok
    06 Suria Depari Desak Gubsu Usut Dugaan Kerusakan Hutan Gunung Sibayak
    07 Babinsa Serengan Sambangi Warga Sekaligus Pendataan Perlinsos
    08 Kapolda Gorontalo Pimpin Green Policing Bersihkan Pasar di Telaga Biru
    09 Datangi Warung Mie Ayam di Honggowongso, Ini Pesan Babinsa Kratonan untuk Pelaku UMKM
    10 Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
    11 Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
    12 UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
    13 Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
    14 Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
    15 Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Wabendum III Putri Nabila Damayanti Siap Jalankan Amanah
    16 Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas Wilayah Kismantoro
    17 Kardinal Suharyo Ajak Umat Katolik TNI-Polri Jadi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
    18 Jaga Perdamaian Aceh, Pemuda Serantau Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Jelang 4 Desember
    19 35 Kesepakatan RI-Tiongkok Diproyeksikan Ciptakan 30 Ribu Lapangan Kerja
    20 Warga Keluhkan Dugaan Arena Sabung Ayam di Tanjung Morawa, Minta Polisi Bertindak
    21 Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
    22 UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com