UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
Jumat, 20-11-2026 - 22:15:50 WIB
Baca juga:
   
 

 


Bekasi, - Dewan Pengupahan Kabupaten (Depekab) Bekasi menyepakati besaran Upah Minimum Kabupaten (UMK) tahun 2027 sebesar Rp6.427.655 per bulan.


Angka tersebut naik Rp488.770 atau 8,23 persen dibandingkan UMK tahun 2026 yang sebesar Rp5.938.885.


Kesepakatan dicapai dalam rapat Depekab Bekasi pada Jumat (20/11/2026) di Kompleks Perkantoran Pemerintah Daerah Kabupaten Bekasi. Rapat berlangsung sejak pukul 10.22 WIB hingga malam hari dan dipimpin Kepala Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi, Drs. Hj. Ida Farida, M.Si.


Berdasarkan hasil pembahasan, kenaikan UMK dihitung menggunakan inflasi sebesar 3,16 persen, pertumbuhan ekonomi 5,07 persen, serta indeks tertentu atau alfa sebesar 1.


Anggota Depekab Bekasi dari unsur Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Guntoro, mengatakan pembahasan UMK 2027 berlangsung dinamis dan tidak sepenuhnya disetujui seluruh unsur.


Dalam rapat tersebut, unsur Asosiasi Pengusaha Indonesia (APINDO) menyampaikan keberatan. Keberatan itu didasarkan pada pertimbangan dampak kenaikan upah sebesar Rp488.770 terhadap struktur biaya perusahaan dan keberlangsungan usaha.


Sementara itu, anggota Depekab Bekasi dari unsur serikat pekerja, Hermawan, mengatakan penentuan upah minimum perlu mempertimbangkan keseimbangan antara kemampuan dunia usaha, produktivitas tenaga kerja, daya beli masyarakat, serta pemenuhan kebutuhan hidup layak bagi pekerja.


Menurut Hermawan, upah tidak hanya merupakan komponen biaya produksi perusahaan, tetapi juga sumber pendapatan masyarakat yang berperan dalam menggerakkan konsumsi dan perekonomian domestik.


Selain UMK, rapat juga membahas Upah Minimum Sektoral Kabupaten (UMSK) tahun 2027. Sebanyak 85 sektor industri disepakati masuk dalam cakupan UMSK Kabupaten Bekasi tahun 2027.


Pembahasan UMSK dinilai penting karena setiap sektor industri memiliki karakteristik, tingkat produktivitas, dan kondisi usaha yang berbeda.


Di tengah berlangsungnya rapat, massa buruh dari unsur SPSI hadir di area Kantor Dinas Ketenagakerjaan Kabupaten Bekasi untuk mengawal pembahasan.


Hasil pembahasan UMK dan UMSK tersebut dituangkan dalam berita acara kesepakatan Depekab. Dokumen itu akan disampaikan kepada Bupati Bekasi untuk diteruskan sebagai rekomendasi kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat.


Sesuai jadwal penetapan upah minimum kabupaten/kota di Jawa Barat, batas waktu penetapan UMK tahun 2027 adalah 25 November 2026.


Dengan demikian, angka Rp6.427.655 tersebut masih merupakan rekomendasi di tingkat kabupaten dan menunggu keputusan resmi Gubernur Jawa Barat melalui Surat Keputusan (SK) penetapan UMK 2027.


Proses pembahasan UMK 2027 di daerah lain, seperti Kota Bekasi dan Kabupaten Karawang, juga masih berlangsung. Hal itu membuat posisi Kabupaten Bekasi dalam daftar daerah dengan upah minimum tertinggi masih dapat berubah, bergantung pada hasil penetapan di masing-masing daerah.


(Haris Pranatha).


 




 
Berita Lainnya :
  • Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
  • Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
  • UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
  • Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
  • Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Antisipasi Jalan Ambrol Saat Musim Hujan, Babinsa Gesi Ajak Warga Bangun Benteng Penahan Longsor
    02 Sekjen Satgas Inti Prabowo Kecam Perundungan terhadap Putri Sufmi Dasco Ahmad
    03 UMK Kabupaten Bekasi 2027 Disepakati Rp6.427.655, Masih Menunggu SK Gubernur Jabar
    04 Perkuat Kesiapan Wilayah Pertahanan, Kodim 0724/Boyolali Gelar Pendataan Komponen Pendukung
    05 Mendagri Tekankan Pentingnya Peran Pemda dalam Mendorong Pertumbuhan Ekonomi Nasional
    06 Pengurus Pusat JSM Resmi Dikukuhkan, Wabendum III Putri Nabila Damayanti Siap Jalankan Amanah
    07 Sinergi TNI-Polri Jaga Kondusivitas Wilayah Kismantoro
    08 Kardinal Suharyo Ajak Umat Katolik TNI-Polri Jadi Pahlawan Tanpa Tanda Jasa
    09 Jaga Perdamaian Aceh, Pemuda Serantau Ajak Masyarakat Tidak Terprovokasi Jelang 4 Desember
    10 35 Kesepakatan RI-Tiongkok Diproyeksikan Ciptakan 30 Ribu Lapangan Kerja
    11 Warga Keluhkan Dugaan Arena Sabung Ayam di Tanjung Morawa, Minta Polisi Bertindak
    12 Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
    13 UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
    14 Publik Menanti Transparansi Polda Sumut Usai Rekonstruksi Kasus Tewasnya Donny Pa'cek
    15 Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
    16 Babinsa Joyotakan Pimpin Warga Kerja Bakti Buat Tempat Sampah dan Bersihkan Lingkungan
    17 Tanggapi Sorotan soal BPMA, Ketua GAM Ajak Publik Lihat Proses, Bukan Hanya Polemik
    18 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    19 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    20 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    21 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    22 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com