UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
Jumat, 20-11-2026 - 13:01:55 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, -  Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.


Pengesahan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.


Dalam proses pembahasan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu, 18 November 2026.


Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pembahasan RUU tersebut mulai didorong sejak Agustus 2025 atas arahan Dasco. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengawalan Dasco selama proses pembahasan.


"Pembahasan dimulai atas arahan Pak Dasco sejak Agustus 2025," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).


Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, antara lain apabila tersangka meninggal dunia, buron, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui.


Pengesahan UU Perampasan Aset juga memunculkan diskusi politik mengenai figur Wakil Presiden. Pengamat politik Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok dengan pengalaman politik dan jaringan kelembagaan seperti Dasco untuk mengawal agenda pemerintahan.


Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi pengamat, bukan keputusan resmi pemerintah maupun DPR.


Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. Dasco sebelumnya pada Selasa, 17 November 2026, meminta semua pihak menghormati hak Presiden untuk mengusulkan nama calon Wakil Presiden kepada MPR.


Sementara itu, tantangan berikutnya adalah implementasi undang-undang tersebut. Publik dan pengamat hukum menekankan pentingnya transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara agar aturan ini tidak disalahgunakan.


DPR menyatakan UU Perampasan Aset tidak akan menjadi alat pemerasan aparat terhadap warga. Namun, efektivitasnya baru dapat diuji pada tahap pelaksanaan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
  • UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
  • Publik Menanti Transparansi Polda Sumut Usai Rekonstruksi Kasus Tewasnya Donny Pa'cek
  • Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
  • Babinsa Joyotakan Pimpin Warga Kerja Bakti Buat Tempat Sampah dan Bersihkan Lingkungan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Muhamad Husen dan PUK FSP SPSI DCS-Sukanda Djaya Kawal Penetapan UMK Bekasi 2027
    02 UU Perampasan Aset Disahkan, Publik Menanti Efektivitas Implementasi
    03 Publik Menanti Transparansi Polda Sumut Usai Rekonstruksi Kasus Tewasnya Donny Pa'cek
    04 Wamendagri Ribka Dorong Percepatan Pembangunan Pusat Pemerintahan Empat DOB Papua
    05 Babinsa Joyotakan Pimpin Warga Kerja Bakti Buat Tempat Sampah dan Bersihkan Lingkungan
    06 Tanggapi Sorotan soal BPMA, Ketua GAM Ajak Publik Lihat Proses, Bukan Hanya Polemik
    07 Penantian 18 Tahun Berakhir, DPR - RI Sahkan RUU Perampasan Aset
    08 Panglima TNI Apresiasi Prajurit Penanggulangan Bencana, Tegaskan Jabatan adalah Amanah
    09 Bela Zulkifli Hasan, DPD PAN Medan Minta Tim Hukum DPP PAN Kaji Langkah Hukum
    10 Kemendagri Raih Penghargaan Liputan6 Good Impact Awards atas Transformasi Layanan Publik
    11 Babinsa Ngrampal Turun ke Sawah, Petani Bandung Mulai Siapkan Bibit Padi Hadapi Musim Tanam
    12 Vicky Prasetyo Pulang ke Bekasi, Temui Warga dan Serap Aspirasi
    13 Presiden Prabowo Hadiri KTT APEC 2026 di Shenzhen, Perkuat Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik
    14 Tuntutan Nakhoda MT Feng Huang Ditunda 4 Kali, Kuasa Hukum Protes ke Hakim PN Gresik
    15 Jaga Keamanan Wilayah, Personel Koramil 17 Sidoharjo Gelar Patroli Malam dan Komsos Bersama Warga
    16 NARAYA Apresiasi Komitmen Dasco Tuntaskan RUU Perampasan Aset, Janji Mundur Jadi Taruhan
    17 Laporan Dugaan Penyerobotan Tanah Haeruddin Daeng Sanre' Resmi Diterima Polda Sulsel
    18 Diberhentikan Mendadak, Mantan Ketua RT 02 RW 014 CGP Pertanyakan Alasan Pemberhentian ke Desa
    19 Viral Dugaan Pengancaman dan Pemerasan Advokat di Nagan Raya, Lima Orang Diperiksa Polisi
    20 SIP Desak Bobby Nasution Copot Kadis DLHK Sumut, Soroti Hutan Gundul hingga Limbah B3
    21 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    22 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com