Jakarta, - Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) mengesahkan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset terkait Tindak Pidana Korupsi dan Tindak Pidana Lainnya menjadi undang-undang dalam Rapat Paripurna, Kamis, 19 November 2026.
Pengesahan tersebut menandai berakhirnya proses pembahasan regulasi yang telah bergulir selama 18 tahun.
Dalam proses pembahasan, Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad, memimpin rapat pengambilan keputusan tingkat I bersama Komisi III DPR dan pemerintah pada Rabu, 18 November 2026.
Ketua Komisi III DPR, Habiburokhman, mengatakan pembahasan RUU tersebut mulai didorong sejak Agustus 2025 atas arahan Dasco. Ia juga menyampaikan apresiasi atas pengawalan Dasco selama proses pembahasan.
"Pembahasan dimulai atas arahan Pak Dasco sejak Agustus 2025," ujar Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis (19/11/2026).
Undang-undang ini mengatur mekanisme perampasan aset hasil tindak pidana, dalam kondisi tertentu tanpa menunggu putusan pidana berkekuatan hukum tetap, antara lain apabila tersangka meninggal dunia, buron, sakit permanen, atau pelaku tidak diketahui.
Pengesahan UU Perampasan Aset juga memunculkan diskusi politik mengenai figur Wakil Presiden. Pengamat politik Muslim Arbi menilai Presiden Prabowo Subianto membutuhkan sosok dengan pengalaman politik dan jaringan kelembagaan seperti Dasco untuk mengawal agenda pemerintahan.
Pendapat tersebut merupakan pandangan pribadi pengamat, bukan keputusan resmi pemerintah maupun DPR.
Hingga berita ini diturunkan, belum ada keputusan resmi mengenai pengisian jabatan Wakil Presiden. Dasco sebelumnya pada Selasa, 17 November 2026, meminta semua pihak menghormati hak Presiden untuk mengusulkan nama calon Wakil Presiden kepada MPR.
Sementara itu, tantangan berikutnya adalah implementasi undang-undang tersebut. Publik dan pengamat hukum menekankan pentingnya transparansi, kepastian hukum, serta perlindungan hak warga negara agar aturan ini tidak disalahgunakan.
DPR menyatakan UU Perampasan Aset tidak akan menjadi alat pemerasan aparat terhadap warga. Namun, efektivitasnya baru dapat diuji pada tahap pelaksanaan.
(Rifai).
Komentar Anda :