Tanggapi Sorotan soal BPMA, Ketua GAM Ajak Publik Lihat Proses, Bukan Hanya Polemik
Banda Aceh, - Ketua Umum Gerakan Aceh Maju (GAM), Rifqi Maulana, menilai kritik terhadap Badan Pengelola Migas Aceh (BPMA) perlu disampaikan secara objektif dan proporsional.
Pernyataan itu disampaikan Rifqi menanggapi sorotan yang disampaikan Sri Radjasa, yang disebutnya sebagai mantan personel intelijen, terhadap BPMA.
Menurut Rifqi, kepemimpinan Kepala BPMA Mawardi Nur yang disebutnya baru berjalan sekitar tiga bulan lebih, tidak sepatutnya dinilai hanya melalui polemik dan opini. Ia mengajak publik melihat agenda kerja dan proses yang diklaim telah berjalan.
“Kalau kita ingin menilai seseorang secara objektif, lihat apa yang sudah dikerjakan. Mawardi Nur baru sekitar tiga bulan memimpin BPMA, tetapi sudah ada sejumlah langkah konkret. Mulai dari verifikasi sumur masyarakat, percepatan kerja sama, evaluasi lapangan, pengeboran, hingga membuka peluang investasi. Ini harus dilihat secara utuh,” ujar Rifqi.
Rifqi mengatakan, kritik merupakan bagian dari demokrasi. Namun menurutnya, kritik yang berkualitas harus memiliki dasar argumentasi, data, dan pemahaman terhadap persoalan yang dikritisi.
Agenda yang diklaim berjalan dalam tiga bulan
Rifqi mengungkapkan, sejak awal kepemimpinannya, Mawardi Nur disebut menetapkan agenda peningkatan lifting migas, optimalisasi sumur tua dan sumur masyarakat, serta penguatan keterlibatan kontraktor dan sumber daya manusia Aceh.
Ia memaparkan sejumlah tahapan yang diklaim telah dilakukan BPMA:
Pada Agustus 2026, BPMA disebut melakukan verifikasi faktual sumur minyak masyarakat di sejumlah kecamatan di Aceh Timur. Langkah itu diklaim sebagai bagian dari upaya penataan, legalitas, keselamatan, serta percepatan pengelolaan sumur masyarakat.
Pada September 2026, persetujuan teknis kerja sama produksi sumur masyarakat untuk skema BUMD, koperasi, dan UMKM di wilayah Blok A Aceh Timur serta Blok B Aceh Utara disebut telah diperoleh.
Pada Oktober 2026, kerja sama produksi sumur masyarakat disebut ditindaklanjuti melalui perjanjian antara badan usaha dan KKKS.
“Ini bukan sekadar wacana. Ada proses yang berjalan, ada koordinasi, ada persetujuan, dan ada kerja sama. Mengubah potensi menjadi kegiatan ekonomi membutuhkan tahapan. Karena itu, jangan menilai hanya dari hasil akhir tanpa melihat proses dan kerja yang sedang berlangsung,” kata Rifqi.
Pengeboran dan investasi
Rifqi juga menyoroti kegiatan pengeboran sumur baru Rayeu D-1 di Aceh Utara yang disebut dimulai pada November 2026 bersama PGE.
Menurutnya, kegiatan pengeboran merupakan bagian dari upaya mengembangkan potensi migas yang membutuhkan kesiapan teknis, investasi, serta kesiapan menghadapi risiko industri.
Selain itu, BPMA disebut turut membuka komunikasi dan penjajakan peluang investasi, termasuk melalui pendekatan kepada mitra internasional dan diplomasi sektor energi.
“Investasi tidak datang hanya dengan berteriak atau membuat polemik. Investasi membutuhkan komunikasi, kepercayaan, kepastian, dan kerja nyata. Upaya membuka jaringan dan menjajaki peluang harus dihargai sebagai bagian dari perjuangan ekonomi Aceh,” ujarnya.
Rifqi menilai tudingan dan kritik terhadap BPMA perlu dibedakan antara fakta, dugaan, dan opini. Apabila terdapat persoalan tata kelola, menurutnya, hal itu harus diuji melalui data dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
“Silakan mengkritik, tetapi jangan membuat kesimpulan tanpa melihat keseluruhan fakta. Jangan sampai kerja yang sedang dilakukan justru tenggelam oleh polemik. Aceh membutuhkan kritik yang cerdas, bukan sekadar membangun persepsi,” tegasnya.
Ia menyebut Mawardi Nur sebagai figur yang menunjukkan semangat kerja dan pendekatan jemput bola, termasuk membangun komunikasi serta menjemput peluang bagi kepentingan Aceh.
“Bagi kami, Bapak Mawardi adalah contoh bahwa peluang tidak cukup ditunggu, tetapi harus dijemput. Kritik dan polemik seharusnya menjadi suplemen yang membuat perjuangan semakin kokoh, bukan melemahkan semangat untuk bekerja,” ungkapnya.
Rifqi berharap BPMA terus meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas, sekaligus memastikan pengelolaan migas memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Ia menilai agenda peningkatan produksi, pengembangan sumur masyarakat, investasi, keterlibatan pengusaha lokal, dan penyerapan tenaga kerja merupakan hal yang harus dikawal bersama.
“Tujuan kita adalah Aceh yang lebih maju. Kita ingin sumber daya alam memberikan manfaat kepada rakyat, lapangan kerja tumbuh, pengusaha lokal berkembang, dan ekonomi Aceh semakin kuat. Kritik tetap diperlukan, tetapi kerja membangun Aceh jangan berhenti,” tutup Rifqi.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi belum memperoleh konfirmasi dari BPMA terkait klaim agenda dan capaian yang disampaikan Rifqi, maupun tanggapan dari Sri Radjasa atas pernyataan tersebut. Redaksi masih berupaya menghubungi kedua pihak.
(Rifai).
Komentar Anda :