Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
Rabu, 18-11-2026 - 23:07:31 WIB
Foto: Idam Harahap, S.H., Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, (istimewa)
Baca juga:
   
 

 


Medan, - Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur kini menjadi sorotan. Polri Watch resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).


Pengaduan itu menyasar seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H. Ia diduga tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara.


Padahal, bukti tersebut telah diserahkan seorang perempuan berinisial F saat masih berstatus saksi.


"Bukti itu penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang dipersoalkan. Tapi diduga tidak dicatat dalam BAP," kata Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., Rabu (18/11/2026).
SERAHKAN BUKTI SAAT JADI SAKSI
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.


F kemudian menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat itu, penyidik secara tegas meminta F membawa dokumen atau bukti terkait perkara.


Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokatnya. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.


F pun menerangkan penggunaan uang itu dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor.


Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.
SETELAH SERAHKAN BUKTI, F JADI TERSANGKA
Kejanggalan semakin mencuat karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F justru ditetapkan sebagai tersangka.


Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.


Polri Watch mempertanyakan, apakah seluruh keterangan dan dokumen F saat masih saksi sudah diperiksa secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.


"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.


Menurutnya, bukti transfer ke vendor setidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.
BUKTI DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN
Informasi soal dugaan pengembalian dokumen baru diperoleh Idam setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.


Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat pemeriksaan 6 Oktober 2026.


Dari klarifikasi itu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.


"Pengembalian itu diduga tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ujar Idam.


Polri Watch pun mempertanyakan, mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam pemeriksaan justru tidak menjadi bagian berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Siapa yang memutuskan? Dan apakah proses itu sudah sesuai prosedur?


"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas penyidikan," katanya.
DIDUGA LANGGAR PASAL 278 KUHP BARU
Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.


Meski demikian, Polri Watch menegaskan penerapan pasal tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.


Idam juga menilai perlu adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang ditangani.
POLRI WATCH MINTA KAPOLDA TURUN TANGAN
Melalui pengaduan tertulis itu, Idam meminta Kapolda Sumut c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.


Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.


Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.


"Persoalan ini bukan semata-mata soal dokumen yang dikembalikan. Ini soal jaminan setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," kata Idam.


Ia menegaskan, hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.


"Pengaduan ini bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya.


(Bar.S/Rifai). 


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com