Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
Medan, - Dugaan ketidakprofesionalan dalam penanganan perkara pidana di Polsek Medan Timur kini menjadi sorotan. Polri Watch resmi melayangkan pengaduan kepada Kapolda Sumatera Utara c.q. Direktur Reserse Kriminal Umum (Dirreskrimum) Polda Sumut, Rabu (18/11/2026).
Pengaduan itu menyasar seorang penyidik pembantu berinisial Brigpol BYL, S.H. Ia diduga tidak memasukkan sejumlah bukti transfer kepada pelaku usaha (vendor) ke dalam berkas perkara.
Padahal, bukti tersebut telah diserahkan seorang perempuan berinisial F saat masih berstatus saksi.
"Bukti itu penting untuk menjelaskan aliran dan penggunaan dana yang dipersoalkan. Tapi diduga tidak dicatat dalam BAP," kata Direktur Pengaduan Masyarakat dan Litigasi Polri Watch, Idam Harahap, S.H., Rabu (18/11/2026).
SERAHKAN BUKTI SAAT JADI SAKSI
Perkara ini bermula dari Laporan Polisi Nomor LP/B/294/VII/2026/SPKT/POLSEK MEDAN TIMUR/POLRESTABES MEDAN/POLDA SUMATERA UTARA tertanggal 17 Juli 2026.
F kemudian menerima Surat Panggilan Saksi Kedua Nomor S.Pgl/Saksi.2/122.a/IX/2026/RESKRIM tertanggal 26 September 2026. Dalam surat itu, penyidik secara tegas meminta F membawa dokumen atau bukti terkait perkara.
Pada 6 Oktober 2026, F memenuhi panggilan tersebut dengan didampingi advokatnya. Dalam pemeriksaan, penyidik menanyakan peruntukan uang yang dipersoalkan pelapor.
F pun menerangkan penggunaan uang itu dengan memperlihatkan sejumlah bukti transfer kepada beberapa vendor.
Namun, menurut Polri Watch, penyidik diduga tidak bersedia mencatatkan seluruh bukti tersebut dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Penyidik hanya membuat tanda terima terhadap sebagian dokumen, sebagaimana tercantum dalam Berita Acara Serah Terima Barang tertanggal 6 Oktober 2026.
SETELAH SERAHKAN BUKTI, F JADI TERSANGKA
Kejanggalan semakin mencuat karena setelah pemeriksaan sebagai saksi, F justru ditetapkan sebagai tersangka.
Penetapan itu tertuang dalam Surat Ketetapan Nomor S.Tap.Tsk/192/X/2026/Reskrim tertanggal 14 Oktober 2026. Selanjutnya, F menerima surat panggilan tersangka pertama tertanggal 15 Oktober 2026 dan panggilan tersangka kedua tertanggal 22 Oktober 2026.
Polri Watch mempertanyakan, apakah seluruh keterangan dan dokumen F saat masih saksi sudah diperiksa secara objektif sebelum penetapan tersangka dilakukan.
"Penyidikan tidak boleh hanya berorientasi mencari bukti yang memberatkan. Bukti yang berpotensi menguntungkan pihak yang diperiksa juga wajib diperhatikan secara objektif dan proporsional," tegas Idam.
Menurutnya, bukti transfer ke vendor setidaknya perlu diperiksa untuk menguji konstruksi perkara, termasuk apakah unsur tindak pidana yang disangkakan benar-benar terpenuhi.
BUKTI DIDUGA DIKEMBALIKAN TANPA PERSETUJUAN
Informasi soal dugaan pengembalian dokumen baru diperoleh Idam setelah menerima keterangan dari FW, adik kandung F, pada Rabu, 18 November 2026.
Sehari sebelumnya, Selasa (17/11/2026), FW meminta klarifikasi kepada advokat yang mendampingi F saat pemeriksaan 6 Oktober 2026.
Dari klarifikasi itu, diketahui sejumlah bukti transfer kepada vendor yang sebelumnya diserahkan kepada penyidik ternyata telah dikembalikan kepada penasihat hukum F.
"Pengembalian itu diduga tanpa sepengetahuan dan persetujuan F. Bahkan advokat yang bersangkutan juga tidak mengonfirmasi pengembalian dokumen tersebut kepada F," ujar Idam.
Polri Watch pun mempertanyakan, mengapa dokumen yang telah diserahkan dalam pemeriksaan justru tidak menjadi bagian berkas perkara? Bagaimana mekanisme pengembaliannya? Siapa yang memutuskan? Dan apakah proses itu sudah sesuai prosedur?
"Bagi kami, ini bukan sekadar persoalan administratif. Ini menyangkut integritas dan objektivitas penyidikan," katanya.
DIDUGA LANGGAR PASAL 278 KUHP BARU
Dalam pengaduannya, Polri Watch juga menyoroti dugaan tindakan berkaitan dengan penghilangan alat bukti sebagaimana dirujuk dalam Pasal 278 ayat (1) juncto ayat (2) huruf b dan ayat (3) huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Meski demikian, Polri Watch menegaskan penerapan pasal tersebut harus diuji berdasarkan fakta, unsur pasal, serta hasil pemeriksaan yang sah. Ada atau tidaknya tindak pidana merupakan kewenangan aparat penegak hukum untuk menilai dan membuktikannya.
Idam juga menilai perlu adanya klarifikasi terhadap bukti-bukti transfer tersebut, termasuk melalui pendapat ahli hukum pidana apabila diperlukan, guna menilai relevansi transaksi dengan perkara yang ditangani.
POLRI WATCH MINTA KAPOLDA TURUN TANGAN
Melalui pengaduan tertulis itu, Idam meminta Kapolda Sumut c.q. Dirreskrimum Polda Sumut melakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap dugaan perbuatan penyidik yang dilaporkan.
Pemeriksaan diharapkan tidak berhenti pada klarifikasi administratif. Polda Sumut diminta menelusuri seluruh rangkaian peristiwa, mulai dari penyerahan dokumen, proses penerimaan dan pencatatan, keberadaan dokumen selama penanganan perkara, hingga alasan dan mekanisme pengembaliannya kepada advokat.
Polri Watch juga berharap seluruh pihak yang mengetahui proses penyerahan maupun pengembalian dokumen dapat dimintai keterangan agar tidak ada fakta yang terlewatkan.
"Persoalan ini bukan semata-mata soal dokumen yang dikembalikan. Ini soal jaminan setiap orang mendapatkan perlakuan hukum yang objektif dan setara," kata Idam.
Ia menegaskan, hukum tidak boleh hanya tajam dalam mencari kesalahan, tetapi juga harus jujur dalam memeriksa fakta yang dapat menjelaskan duduk perkara secara utuh.
"Pengaduan ini bentuk kontrol masyarakat terhadap proses penegakan hukum, sekaligus dorongan agar Polri senantiasa menjaga profesionalitas, integritas, dan kepercayaan publik," tutupnya.
(Bar.S/Rifai).
Komentar Anda :