Panyambungan, - Kelangkaan gas LPG bersubsidi ukuran 3 kilogram dikeluhkan warga di Kabupaten Mandailing Natal (Madina), Sumatera Utara, khususnya di Kecamatan Siabu dan Kecamatan Bukit Malintang.
Keluhan tersebut disampaikan praktisi hukum sekaligus tokoh pemuda Madina, Rahmad Hariandi Pulungan, S.H., melalui surat terbuka yang ditujukan kepada Presiden Republik Indonesia, Bupati Mandailing Natal, serta pimpinan dan anggota DPRD Kabupaten Madina.
Surat tersebut diunggah Rahmad melalui media sosial dan disampaikan kepada Pers pada Selasa (18/11/2026).
Dalam surat itu, Rahmad mengatakan warga kesulitan memperoleh LPG 3 kg di pangkalan resmi. Menurutnya, stok di pangkalan kerap habis dalam waktu singkat dan memicu antrean. Sementara itu, LPG 3 kg disebut masih dapat ditemukan di tingkat pengecer dengan harga yang lebih tinggi dari harga eceran tertinggi (HET).
Pernyataan mengenai ketersediaan di pengecer tersebut merupakan klaim dari Rahmad dan belum terverifikasi secara independen oleh redaksi.
"Anggaran subsidi energi digelontorkan negara dengan tujuan meringankan beban rakyat miskin, tetapi kenyataan di lapangan jauh dari harapan. Rantai distribusi di tingkat bawah sedang tidak baik-baik saja, sementara pengawasan di daerah terkesan berjalan di tempat," kata Rahmad.
Rahmad juga mengkritik imbauan pemerintah yang meminta masyarakat aktif melapor jika menemukan penyimpangan distribusi. Menurutnya, imbauan tersebut membebani masyarakat kecil.
"Masyarakat kecil sudah kesulitan menyambung hidup sehari-hari, sehingga tidak memiliki modal materi, waktu, maupun tenaga untuk mengumpulkan bukti dan mengurus birokrasi pelaporan resmi," ujarnya.
Ia menambahkan, warga juga berpotensi menghadapi intimidasi karena hidup berdampingan dengan pengecer maupun pihak lain yang terlibat dalam distribusi di lapangan.
"Tanpa jaminan perlindungan hukum dan keselamatan yang nyata, warga takut bersuara karena khawatir diancam atau dipersulit saat mencari nafkah," kata mantan aktivis HMI tersebut.
Menurut Rahmad, pengawasan distribusi subsidi tidak seharusnya dibebankan kepada masyarakat. Ia menilai negara memiliki perangkat pemerintahan, mulai dari kementerian terkait, pemerintah daerah, DPRD, hingga aparat penegak hukum untuk mengawasi distribusi dari hulu ke hilir.
Surat terbuka itu turut ditembuskan kepada Menteri ESDM, Menteri Dalam Negeri, Kapolri, Kapolres Madina, dan Ombudsman RI.
Dalam surat tersebut, Rahmad menyampaikan tiga desakan kepada pemerintah pusat dan daerah:
Pertama, melakukan audit dan inspeksi mendadak (sidak) secara tertutup tanpa kebocoran informasi ke agen, pangkalan LPG 3 kg, serta SPBU di wilayah yang mengalami kelangkaan.
Kedua, menindak tegas dan mencabut izin usaha agen maupun pangkalan yang terbukti melakukan pelanggaran distribusi.
Ketiga, menyediakan kanal pengaduan yang menjamin kerahasiaan identitas pelapor.
"Kami tidak meminta belas kasihan. Kami hanya menagih keadilan dan kehadiran negara bagi rakyat kecil di pelosok daerah," tutup Rahmad.
Hingga berita ini diturunkan, redaksi masih berupaya meminta konfirmasi kepada Pemerintah Kabupaten Mandailing Natal, pihak agen dan pangkalan LPG di Siabu dan Bukit Malintang, serta Pertamina terkait kelangkaan tersebut.
(Magrifatulloh).
Komentar Anda :