Gowa, - Program cetak sawah di Desa Borissallo, Kecamatan Parangloe, Kabupaten Gowa, menuai sorotan. Program yang bertujuan mendukung ketahanan pangan tersebut dipertanyakan, setelah kondisi lahan di lapangan dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi petani.
Sorotan itu disampaikan Ketua LSM GMBI KSM Parangloe, Sabaruddin Daeng Siama. Ia mempertanyakan efektivitas pelaksanaan kegiatan yang disebut-sebut menelan anggaran hingga miliaran rupiah.
Menurut Sabaruddin, besarnya anggaran harus sebanding dengan kualitas pekerjaan dan manfaat nyata yang diterima masyarakat, bukan sekadar penyelesaian administrasi proyek.
"Jangan sampai anggaran besar hanya menghasilkan pekerjaan yang terlihat selesai di atas laporan, tetapi manfaatnya belum dirasakan petani," ucap Sabaruddin.
GMBI juga menyoroti tidak ditemukannya papan informasi kegiatan di lokasi pekerjaan. Padahal, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dari transparansi penggunaan anggaran negara.
Masyarakat, kata dia, berhak mengetahui sumber anggaran, nilai kegiatan, volume pekerjaan, waktu pelaksanaan, serta pihak yang bertanggung jawab. Hal itu sejalan dengan UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta prinsip transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan negara.
Atas persoalan tersebut, GMBI KSM Parangloe mendesak Dinas Pertanian Kabupaten Gowa, Inspektorat, serta aparat pengawasan terkait segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.
Pemeriksaan diharapkan mencakup kesesuaian anggaran dengan realisasi pekerjaan, kualitas dan volume fisik hasil cetak sawah, kesesuaian pekerjaan dengan spesifikasi teknis dan kontrak, luas lahan yang benar-benar dapat dimanfaatkan, manfaat kegiatan terhadap kelompok tani dan produktivitas pertanian, serta kelengkapan administrasi dan pertanggungjawaban penggunaan anggaran.
Pengawasan tersebut penting untuk memastikan pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan pengelolaan keuangan negara, termasuk UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
Hingga berita ini diterbitkan, redaksi belum memperoleh keterangan resmi dari Dinas Pertanian Kabupaten Gowa maupun pihak pelaksana kegiatan terkait nilai anggaran, luas lahan, spesifikasi pekerjaan, serta hasil realisasi program cetak sawah tersebut.
Redaksi membuka ruang konfirmasi dan hak jawab kepada seluruh pihak terkait demi menjaga prinsip keberimbangan pemberitaan dan Kode Etik Jurnalistik.
Program cetak sawah bukan sekadar proyek pembangunan fisik, melainkan investasi untuk meningkatkan produksi pangan dan kesejahteraan petani. Karena itu, keberhasilannya harus diukur dari kondisi lahan yang siap ditanami, produktivitas pertanian, serta manfaat ekonomi yang benar-benar dirasakan masyarakat.
"Jangan sampai sawah hanya tercatat dalam laporan, sementara petani masih menunggu manfaat nyatanya," tutup Sabaruddin.
(Oj/Robby).
Komentar Anda :