Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
Rabu, 18-11-2026 - 19:09:31 WIB
Wamendagri Ribka Haluk saat acara Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah DPD RI di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan pentingnya penguatan ekosistem pembentukan produk hukum daerah agar Peraturan Daerah (Perda) dan Peraturan Kepala Daerah (Perkada) berkualitas, sesuai kebutuhan masyarakat, serta mendukung pembangunan daerah. Hal tersebut memerlukan sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), dan lembaga terkait dalam memastikan proses pembentukan regulasi berjalan secara optimal dari tahap perencanaan hingga implementasi.


"Menurut Kementerian Dalam Negeri bahwa ini merupakan sebuah sinergi yang kuat dalam rangka menghasilkan produk-produk atau regulasi daerah mulai dari hulu sampai hilir," ujar Ribka saat menghadiri Dialog Nasional Badan Urusan Legislasi Daerah (BULD) Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) di Gedung Nusantara V, Kompleks Parlemen RI, Jakarta, Rabu (18/11/2026).


Ribka menjelaskan, Perda merupakan salah satu instrumen utama dalam penyelenggaraan Pemda. Karena itu, pembentukannya harus berangkat dari kebutuhan pembangunan dan karakteristik wilayah, serta didukung kajian akademis dan data yang memadai. Ia mengingatkan agar penyusunan regulasi tidak sekadar menyalin produk hukum daerah lain tanpa mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan masing-masing daerah.


Selain itu, Ribka menyoroti perlunya penguatan kapasitas sumber daya manusia (SDM) perancang peraturan perundang-undangan di daerah. Ketersediaan tenaga profesional, dukungan anggaran, dan kajian akademis menjadi bagian penting dalam memastikan setiap regulasi memiliki landasan yang kuat serta dapat diterapkan secara efektif.


"Bagi saya ukuran keberhasilan pembentukan Perda bukan semata-mata berapa banyak regulasi yang dihasilkan, tetapi berapa besar manfaatnya bagi masyarakat kita," tegasnya.


Ribka juga mengingatkan pentingnya pelibatan masyarakat secara bermakna dalam proses pembentukan regulasi. Menurutnya, partisipasi publik tidak boleh sekadar menjadi formalitas dalam tahapan perencanaan, tetapi harus menjadi ruang untuk menyerap aspirasi sehingga produk hukum yang dihasilkan benar-benar mencerminkan kebutuhan masyarakat.


Ribka menjelaskan bahwa setiap lembaga memiliki peran sesuai kewenangannya. Pemda menjalankan kewenangan pembentukan regulasi, Kemendagri melakukan fasilitasi, Kementerian Hukum melaksanakan harmonisasi, sedangkan DPD menjalankan fungsi evaluasi. Pembagian peran tersebut perlu didukung koordinasi yang efektif agar proses pembentukan regulasi berjalan selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.


Lebih lanjut, Ribka menekankan produk hukum yang telah ditetapkan perlu disosialisasikan secara luas agar dipahami dan dapat dilaksanakan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan. Dengan demikian, regulasi daerah tidak berhenti pada tahap penetapan, tetapi benar-benar menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan dan kehidupan masyarakat.


"Kami Kementerian Dalam Negeri akan bekerja sama dan selalu dengan DPD RI dan juga Kementerian Hukum bagaimana kita melakukan koordinasi secara intens dengan memperhatikan semua aspirasi dari daerah," ungkap Ribka.


Ia menegaskan, Kemendagri akan terus memperkuat koordinasi dengan DPD RI, Kementerian Hukum, dan Pemda untuk membangun ekosistem pembentukan produk hukum yang lebih baik. Upaya tersebut diharapkan menghasilkan Perda dan Perkada yang selaras dengan regulasi nasional, mengakomodasi kekhasan daerah, serta memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.


(Rls/Ferdio).


 


 




 
Berita Lainnya :
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  • Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
  • ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
  • Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    02 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    03 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    04 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    05 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    06 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    07 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    08 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    09 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    10 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    11 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    12 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    13 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    14 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    15 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    16 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    17 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    18 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    19 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
    20 Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut Kapolres Baru AKBP Rooy Noor
    21 Kuasa Hukum Desak Polres Palopo Transparan Soal Kasus Pengeroyokan Mahasiswa
    22 Sumpah yang Melekat Seumur Pengabdian, Tomsi Tohir Ingatkan 320 PNS Kemendagri Jaga Integritas
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com