Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
Medan, - Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Hery Marpaung.
Permintaan itu disampaikan Edison terkait polemik penggunaan anggaran DLHK Sumut senilai Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan. Polemik tersebut sebelumnya juga dipersoalkan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa.
"Pengawasan terhadap perusahaan, kawasan kehutanan, dan pencemaran lingkungan harus berjalan maksimal. Termasuk berbagai dugaan persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ini perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kami meminta dilakukan evaluasi terhadap Kepala DLHK Sumut," ujar Edison saat ditemui di salah satu kafe di Medan, Rabu (18/11/2026).
Edison menilai, DLHK Sumut memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi aktivitas perusahaan, menjaga kawasan hutan, mencegah pencemaran lingkungan, serta memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap kerusakan ekosistem.
Sorotan Pengawasan Tahura Bukit Barisan
Selain soal anggaran, Edison juga menyoroti pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, khususnya di sekitar Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.
Menurutnya, kondisi ekosistem hutan di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian, termasuk efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi.
Sorotan ini muncul setelah beredar surat terbuka dari Himpunan Pengusaha Indonesia (HPI) Kabupaten Karo yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak.
Dalam surat tersebut, HPI menanggapi pemberitahuan resmi UPTD Tahura Bukit Barisan tertanggal 13 Oktober 2026 dan 10 November 2026 terkait penutupan sementara jalur pendakian.
HPI menyatakan memahami dan mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi kelestarian lingkungan serta memulihkan ekosistem Gunung Sibayak. Namun, HPI mempertanyakan konsistensi antara alasan penutupan jalur pendakian dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.
HPI menilai kebijakan pengelolaan kawasan harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.
Hingga berita ini disusun, penyebab kerusakan ekosistem dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pengelola kawasan dan instansi terkait.
Pengadaan Bibit Tanaman Dipertanyakan
Edison juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan bibit tanaman yang menjadi bagian dari kegiatan DLHK Sumut.
Menurut Edison, perlu ada penjelasan terbuka mengenai informasi adanya bibit tanaman yang disebut-sebut berasal dari sumbangan pihak luar atau lembaga nonpemerintah, sementara terdapat anggaran pengadaan bibit dalam kegiatan pemerintah.
Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi dan masih memerlukan dokumen pendukung.
Edison meminta DLHK Sumut membuka dokumen pengadaan, sumber bibit, jumlah tanaman, nilai pembelian, hingga bukti penyerahan dan distribusi.
"Semua harus bisa dibuktikan melalui dokumen. Berapa jumlah bibit yang dibeli, dari mana sumbernya, berapa nilainya, dan ke mana didistribusikan. Jangan hanya dijawab dengan penjelasan lisan," ujar Edison.
Mahasiswa Pertanyakan Tujuh Paket Kegiatan
Sebelumnya, Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) menggelar aksi unjuk rasa pada 5 November 2026 di kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sekitar Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan.
Sejumlah kegiatan yang disorot mahasiswa meliputi pengadaan bibit tanaman, layanan internet, serta jasa tenaga keamanan dan pramubakti.
Koordinator aksi, Adi, mendesak agar Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas diperiksa apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Mahasiswa juga meminta dokumen pengadaan dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, spesifikasi, serta barang atau jasa yang diterima.
Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris DLHK Sumut, Ari Harahap, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran telah melalui proses pengawasan.
Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan bibit pada 2025 menggunakan sumber anggaran APBD dan APBN serta menyebut adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2024.
Akan Surati Kejati Sumut
Edison menyatakan pihaknya berencana menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk meminta penjelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, serta tanggung jawab pendampingan kejaksaan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan DLHK Sumut.
Dalam pemberitaan sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, membenarkan adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap DLHK Sumut.
Redaksi mencatat, pendampingan hukum tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh kegiatan telah bebas dari kemungkinan penyimpangan. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, administrasi, spesifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang.
Belajar dari Bencana Ekologis
Edison juga mengingatkan agar Sumatera Utara mengambil pelajaran dari bencana ekologis yang terjadi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan mitigasi risiko bencana yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.
Ia menilai kebijakan Gubernur Sumut dalam memperkuat mitigasi bencana harus berjalan selaras dengan kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya DLHK.
Belum Ada Klarifikasi Kadis DLHK
Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi langsung dari Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, mengenai desakan evaluasi, dugaan persoalan pengadaan bibit tanaman, maupun sorotan terhadap pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan.
Keterangan lebih lanjut dari Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan terkait kondisi ekosistem Gunung Sibayak dan keberatan HPI Kabupaten Karo juga masih diperlukan.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala DLHK Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
(Rizky).
Komentar Anda :