Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
Rabu, 18-11-2026 - 15:43:44 WIB
Baca juga:
   
 

 


Medan, - Sekretaris Jenderal Satgas Inti Prabowo (SIP), Edison Marbun, meminta Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution untuk mengevaluasi kinerja Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (DLHK) Provinsi Sumatera Utara, Hery Marpaung.


Permintaan itu disampaikan Edison terkait polemik penggunaan anggaran DLHK Sumut senilai Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan. Polemik tersebut sebelumnya juga dipersoalkan mahasiswa dalam aksi unjuk rasa.


"Pengawasan terhadap perusahaan, kawasan kehutanan, dan pencemaran lingkungan harus berjalan maksimal. Termasuk berbagai dugaan persoalan yang disampaikan mahasiswa. Ini perlu mendapat perhatian serius Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution. Kami meminta dilakukan evaluasi terhadap Kepala DLHK Sumut," ujar Edison saat ditemui di salah satu kafe di Medan, Rabu (18/11/2026).


Edison menilai, DLHK Sumut memiliki tanggung jawab strategis dalam mengawasi aktivitas perusahaan, menjaga kawasan hutan, mencegah pencemaran lingkungan, serta memastikan tidak terjadi pembiaran terhadap kerusakan ekosistem.


Sorotan Pengawasan Tahura Bukit Barisan


Selain soal anggaran, Edison juga menyoroti pengelolaan kawasan Taman Hutan Raya (Tahura) Bukit Barisan, khususnya di sekitar Gunung Sibayak, Kabupaten Karo.


Menurutnya, kondisi ekosistem hutan di kawasan tersebut perlu mendapat perhatian, termasuk efektivitas pengawasan dan pengelolaan kawasan konservasi.


Sorotan ini muncul setelah beredar surat terbuka dari Himpunan Pengusaha Indonesia (HPI) Kabupaten Karo yang menyampaikan keberatan terhadap kebijakan penutupan sementara jalur pendakian Gunung Sibayak.


Dalam surat tersebut, HPI menanggapi pemberitahuan resmi UPTD Tahura Bukit Barisan tertanggal 13 Oktober 2026 dan 10 November 2026 terkait penutupan sementara jalur pendakian.


HPI menyatakan memahami dan mendukung kebijakan yang bertujuan melindungi kelestarian lingkungan serta memulihkan ekosistem Gunung Sibayak. Namun, HPI mempertanyakan konsistensi antara alasan penutupan jalur pendakian dengan kondisi yang ditemukan di lapangan.


HPI menilai kebijakan pengelolaan kawasan harus dilaksanakan secara konsisten, transparan, adil, serta dapat dipertanggungjawabkan.


Hingga berita ini disusun, penyebab kerusakan ekosistem dan pihak yang bertanggung jawab masih memerlukan verifikasi serta penjelasan resmi dari pengelola kawasan dan instansi terkait.


Pengadaan Bibit Tanaman Dipertanyakan


Edison juga mempertanyakan dugaan ketidaksesuaian dalam pengadaan bibit tanaman yang menjadi bagian dari kegiatan DLHK Sumut.


Menurut Edison, perlu ada penjelasan terbuka mengenai informasi adanya bibit tanaman yang disebut-sebut berasal dari sumbangan pihak luar atau lembaga nonpemerintah, sementara terdapat anggaran pengadaan bibit dalam kegiatan pemerintah.


Klaim tersebut belum dapat diverifikasi secara independen oleh redaksi dan masih memerlukan dokumen pendukung.


Edison meminta DLHK Sumut membuka dokumen pengadaan, sumber bibit, jumlah tanaman, nilai pembelian, hingga bukti penyerahan dan distribusi.


"Semua harus bisa dibuktikan melalui dokumen. Berapa jumlah bibit yang dibeli, dari mana sumbernya, berapa nilainya, dan ke mana didistribusikan. Jangan hanya dijawab dengan penjelasan lisan," ujar Edison.


Mahasiswa Pertanyakan Tujuh Paket Kegiatan


Sebelumnya, Forum Mahasiswa Pemuda Peduli Sumatera Utara (FMPP-SU) menggelar aksi unjuk rasa pada 5 November 2026 di kantor DLHK Sumut, Jalan Sisingamangaraja, Medan.


Dalam aksi tersebut, mahasiswa mempertanyakan transparansi penggunaan anggaran sekitar Rp9,04 miliar yang terbagi dalam tujuh paket kegiatan.


Sejumlah kegiatan yang disorot mahasiswa meliputi pengadaan bibit tanaman, layanan internet, serta jasa tenaga keamanan dan pramubakti.


Koordinator aksi, Adi, mendesak agar Kepala Dinas dan Sekretaris Dinas diperiksa apabila ditemukan indikasi keterlibatan dalam penyimpangan anggaran. Mahasiswa juga meminta dokumen pengadaan dibuka dan dilakukan pemeriksaan terhadap kesesuaian antara anggaran, realisasi pekerjaan, spesifikasi, serta barang atau jasa yang diterima.


Menanggapi aksi tersebut, Sekretaris DLHK Sumut, Ari Harahap, menyampaikan bahwa penggunaan anggaran telah melalui proses pengawasan.


Ia juga menjelaskan bahwa pengadaan bibit pada 2025 menggunakan sumber anggaran APBD dan APBN serta menyebut adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara sejak 2024.


Akan Surati Kejati Sumut


Edison menyatakan pihaknya berencana menyurati Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejatisu) untuk meminta penjelasan mengenai bentuk, ruang lingkup, serta tanggung jawab pendampingan kejaksaan terhadap penggunaan anggaran di lingkungan DLHK Sumut.


Dalam pemberitaan sebelumnya, Kasi Penkum Kejatisu, Rizaldi, membenarkan adanya pendampingan Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara terhadap DLHK Sumut.


Redaksi mencatat, pendampingan hukum tidak serta-merta menjadi bukti bahwa seluruh kegiatan telah bebas dari kemungkinan penyimpangan. Kesesuaian pelaksanaan pekerjaan, administrasi, spesifikasi, dan pertanggungjawaban anggaran tetap dapat diuji melalui mekanisme pemeriksaan oleh lembaga berwenang.


Belajar dari Bencana Ekologis


Edison juga mengingatkan agar Sumatera Utara mengambil pelajaran dari bencana ekologis yang terjadi pada tahun sebelumnya. Menurutnya, perlindungan kawasan hutan seharusnya menjadi bagian penting dari kebijakan mitigasi risiko bencana yang dijalankan Pemerintah Provinsi Sumatera Utara.


Ia menilai kebijakan Gubernur Sumut dalam memperkuat mitigasi bencana harus berjalan selaras dengan kinerja organisasi perangkat daerah, khususnya DLHK.


Belum Ada Klarifikasi Kadis DLHK


Hingga berita ini disusun, redaksi belum memperoleh klarifikasi langsung dari Kepala DLHK Sumut, Hery Marpaung, mengenai desakan evaluasi, dugaan persoalan pengadaan bibit tanaman, maupun sorotan terhadap pengawasan kawasan Tahura Bukit Barisan.


Keterangan lebih lanjut dari Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan terkait kondisi ekosistem Gunung Sibayak dan keberatan HPI Kabupaten Karo juga masih diperlukan.


Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Gubernur Sumatera Utara, Kepala DLHK Sumut, UPTD Tahura Bukit Barisan, serta seluruh pihak terkait sesuai prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.


(Rizky).


 




 
Berita Lainnya :
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  • Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
  • ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
  • Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    02 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    03 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    04 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    05 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    06 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    07 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    08 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    09 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    10 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    11 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    12 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    13 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    14 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    15 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    16 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    17 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    18 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    19 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
    20 Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut Kapolres Baru AKBP Rooy Noor
    21 Kuasa Hukum Desak Polres Palopo Transparan Soal Kasus Pengeroyokan Mahasiswa
    22 Sumpah yang Melekat Seumur Pengabdian, Tomsi Tohir Ingatkan 320 PNS Kemendagri Jaga Integritas
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com