Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
Rabu, 18-11-2026 - 14:53:41 WIB
Lokakarya Penyiapan Tugas Pembantuan (TP) Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Senin (16/11 2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menggelar Lokakarya Penyiapan Tugas Pembantuan (TP) Program Local Service Delivery Improvement Project (LSDP) di Swiss-Belresidences Kalibata, Jakarta, Senin (16/11 2026). 


Kegiatan yang berlangsung hingga Rabu (18/11) ini bertujuan memastikan Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba siap melaksanakan kegiatan persampahan melalui skema TP.


Kegiatan diawali laporan Ketua Panitia, Analis Kebijakan Ahli Muda, Yoppy Herlyan Juniaga. Ia menyampaikan bahwa LSDP merupakan program kerja sama Pemerintah Indonesia dengan World Bank untuk meningkatkan kinerja layanan persampahan di kabupaten/kota.


“Peningkatan itu dilakukan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas pelayanan, serta pengembangan infrastruktur dan sistem pengelolaan sampah yang berkelanjutan,” jelas Yoppy.


Lebih lanjut, Yoppy menjelaskan bahwa skema TP memiliki karakteristik berbeda dari skema hibah berbasis kinerja (Performance-Based Grant), terutama dalam hal penganggaran melalui DIPA kementerian, pengelolaan barang milik negara, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pengaturan kelembagaan pelaksana di daerah. 


"Diperlukan penyiapan yang matang dan pendampingan terarah," ujarnya. Lokakarya ini dirancang melalui sesi pleno, pemaparan kebijakan, diskusi interaktif, desk asistensi, verifikasi dokumen, hingga perumusan kesepakatan bersama pusat dan daerah.


Selanjutnya, lokakarya dibuka secara resmi oleh Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah, Iwan Kurniawan. 


Pada sambutannya, ia menegaskan pentingnya kesiapan pemerintah daerah memenuhi seluruh persyaratan pelaksanaan TP, mulai dari kelembagaan, dokumen administrasi, hingga kepastian lahan dan komitmen pendanaan.


Iwan menjelaskan, seluruh kegiatan TP harus melalui rantai perencanaan formal, yakni Rencana Kerja Kementerian/Lembaga (RKA-K/L), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan Keputusan Menteri yang menetapkan lokasi penerima, besaran alokasi, serta petunjuk teknis pelaksanaan. 


“Tanpa DIPA, tidak ada realisasi keuangan. Selain itu, pelaksanaan TP menuntut pelaporan berlapis, meliputi laporan keuangan melalui SAIBA, laporan aset melalui SIMAK-BMN, serta laporan teknis dan pengadaan melalui SMART, e-Monev, dan RUP/SIRUP,” jelas Iwan.


Iwan menambahkan dokumen pendukung seperti SK Kuasa Pengguna Anggaran, SK PPK dan Bendahara, PBG, NJOP, serta foto progres berikut koordinat GPS perlu disiapkan sejak awal.


Iwan juga menyampaikan hasil kunjungan lapangan di dua daerah masih menghadapi sejumlah tantangan. Di Kabupaten Lebak, sampah yang terkelola baru 17,82 persen, dengan hambatan utama jarak menuju Tempat Pemrosesan Akhir (TPA) yang terlalu jauh. 


Sementara itu, di Kabupaten Toba, sampah yang terkelola mencapai 31,06 persen serta sistem operasional TPA masih berupa open dumping. 


Kedua daerah juga masih perlu menuntaskan struktur organisasi pengelola, pemisahan fungsi regulator dan operator, standar operasional prosedur pengelolaan sampah, penyesuaian perda retribusi dengan Permendagri Nomor 7 Tahun 2021, serta penyusunan Strategi Sanitasi Kabupaten/Kota (SSK) periode 2026–2030.


Pada 2027, LSDP menargetkan pengelolaan sampah dari hulu hingga hilir, antara lain pembangunan 116 unit TPS3R baru, peningkatan 182 unit TPS3R, pembangunan 41 unit TPST, serta pengurangan sampah ke TPA sebesar 47 persen. 


Program ini juga mendorong terbentuknya operator pengelola sampah, kerja sama dengan pihak penyerap produk olahan (offtaker), dan peningkatan pendapatan daerah dari retribusi pengelolaan sampah.


Berkaitan tahapan ke depan, penerbitan Surat Permintaan Penawaran Hibah (SPPH) dijadwalkan pada 22 November 2026, disusul penandatanganan Perjanjian Hibah Daerah serta Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) pada 4 Desember 2026. Adapun batas kepastian lahan TPST ditetapkan pada Maret 2027, sedangkan prasyarat Feasibility Study dan Detailed Engineering Design pada Juni 2027.


Selama tiga hari, peserta akan membahas komitmen daerah dalam pemenuhan readiness criteria, mekanisme pengalokasian TP dalam DIPA, peran National Steering Committee, hingga pemilihan teknologi pengelolaan sampah yang sesuai karakteristik daerah. 


Pada hari kedua, FGD dan desk asistensi akan dilakukan secara khusus bagi masing-masing daerah, ditutup dengan penandatanganan Berita Acara Rapat berkaitan dengan alokasi anggaran dan strategi input antara CPMU dan PIU.


Lokakarya ini diikuti jajaran CPMU dan PIU LSDP, narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum, dan Universitas Indonesia, perwakilan World Bank, serta unsur Sekretariat Daerah, BPKAD, Bappeda, Dinas Pekerjaan Umum, dan Dinas Lingkungan Hidup dari Kabupaten Lebak dan Kabupaten Toba.


(M.Husni).


 




 
Berita Lainnya :
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  • Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
  • ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
  • Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    02 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    03 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    04 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    05 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    06 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    07 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    08 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    09 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    10 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    11 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    12 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    13 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    14 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    15 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    16 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    17 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    18 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    19 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
    20 Muklisin Apresiasi Dedikasi AKBP Hidayat Perdana, Sambut Kapolres Baru AKBP Rooy Noor
    21 Kuasa Hukum Desak Polres Palopo Transparan Soal Kasus Pengeroyokan Mahasiswa
    22 Sumpah yang Melekat Seumur Pengabdian, Tomsi Tohir Ingatkan 320 PNS Kemendagri Jaga Integritas
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com