Palopo, - Kuasa hukum korban dugaan pengeroyokan mahasiswa saat aksi demonstrasi di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo meminta Polres Palopo memberikan klarifikasi resmi terkait perbedaan informasi jumlah pihak yang diamankan dan ditetapkan sebagai tersangka.
Permintaan itu disampaikan Kuasa Hukum dari Kantor Hukum TODDOPULI & PARTNERS menyusul perbedaan keterangan yang berkembang di sejumlah pemberitaan media.
Dalam pemberitaan 13 November 2026, Kasi Humas Polres Palopo, AKP Marsuki, menyebut 11 orang diamankan terkait dugaan pengeroyokan tersebut. Dalam pemberitaan itu disebutkan para pihak yang diamankan disangkakan Pasal 262 ayat (1) subsider Pasal 466 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP.
Sementara dalam pemberitaan 16 November 2026, Kanit Pidum Polres Palopo, Ipda Suwadi, menyebut lima orang masih berstatus tersangka, satu orang disebut telah berdamai, dan delapan orang lainnya masih berstatus saksi.
Kuasa hukum menilai perbedaan tersebut perlu dijelaskan agar tidak menimbulkan kebingungan di masyarakat.
“Kami mempertanyakan konsistensi informasi tersebut. Sebelumnya disampaikan ada 11 orang yang diamankan, tetapi dalam pemberitaan berikutnya muncul penjelasan lima orang tersangka, satu orang disebut telah berdamai, dan delapan orang masih berstatus saksi. Tentu ini perlu diklarifikasi secara resmi oleh Polres Palopo,” ujar Rudiarianto, S.H., Kuasa Hukum para korban.
Menurut Rudiarianto, Polres Palopo perlu menjelaskan apakah angka-angka tersebut merujuk pada kelompok orang yang sama atau berasal dari tahapan pemeriksaan yang berbeda.
Rudiarianto mengatakan, persoalan utama bukan hanya jumlah tersangka, melainkan sejauh mana penyidik mengungkap seluruh pihak yang diduga terlibat dalam dugaan kekerasan terhadap mahasiswa.
Ia mengapresiasi penetapan lima orang sebagai tersangka. Namun, menurutnya, penanganan perkara tidak boleh berhenti jika masih ada dugaan keterlibatan pihak lain yang belum didalami.
“Kami tidak meminta seluruh karyawan yang diperiksa otomatis dijadikan tersangka. Kami meminta agar penyidik objektif menilai peran masing-masing. Jika memang ada bukti yang cukup, jangan ragu mengambil langkah hukum,” katanya.
Tim kuasa hukum menyebut telah menyerahkan bukti tambahan berupa satu buah flashdisk berisi rekaman video serta sejumlah foto tangkapan layar yang telah diberi penanda khusus untuk membantu penyidik mengidentifikasi orang-orang yang diduga terlibat.
“Jangan hanya berhenti pada lima orang yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Kami meminta penyidik menelusuri seluruh wajah dan peran orang-orang yang terekam dalam video,” ujar Rudiarianto.
Sebagai langkah formal, kuasa hukum menyebut sedang menyurati Polres Palopo untuk meminta kejelasan perkembangan penyidikan, termasuk terkait Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP), penetapan tersangka, serta status hukum pihak-pihak yang telah diperiksa.
“Kami tidak ingin hanya mendapatkan informasi yang simpang siur di ruang publik. Kami sedang menempuh langkah formal dengan menyurati Polres Palopo untuk meminta kejelasan mengenai SPDP, perkembangan penyidikan, serta kepastian siapa saja yang telah ditetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.
Rudiarianto menegaskan pihaknya akan terus mengawal perkara hingga seluruh fakta terungkap. Ia juga menekankan pihaknya tidak bermaksud mengintervensi kewenangan penyidik.
“Kami tidak sedang mengintervensi kewenangan penyidik. Tetapi kami memiliki hak untuk mendesak agar perkara ini dituntaskan. Hukum harus ditegakkan secara objektif, tanpa tebang pilih,” tutupnya.
Hingga berita ini diturunkan, Polres Palopo belum memberikan keterangan resmi terkait permintaan klarifikasi tersebut. Peristiwa dugaan pengeroyokan itu terjadi saat aksi demonstrasi mahasiswa di Kantor PDAM Tirta Mangkaluku Kota Palopo pada 2 November 2026.
(Rudianto).
Komentar Anda :