Bukan Cuma Belajar, Nigeria Datang Jauh-jauh ke Jakarta untuk Tiru Cara Indonesia Bangun Daerah
Jakarta, - Sebanyak 10 pejabat senior Pemerintah Negara Bagian Plateau, Nigeria, melakukan kunjungan studi ke Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Jakarta, Selasa (17/11/2026).
Kunjungan bertajuk International Study Tour on Resource-Driven Management and Impact in Local Government Administration in Indonesia ini menjadi ajang berbagi pengalaman tentang desentralisasi, pengelolaan sumber daya publik, dan peningkatan pelayanan masyarakat.
Poin utama yang disampaikan Dirjen Bina Bangda, Restuardy Daud:
1. Dasar Hukum Pemerintahan Daerah
Berlandaskan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki 17.000+ pulau, 38 provinsi, dan 514 kabupaten/kota.
Pembagian urusan:
• Urusan absolut: kewenangan penuh pemerintah pusat • Urusan pemerintahan umum • Urusan konkuren: dibagi antara pusat dan daerah
2. Standar Pelayanan Minimal (SPM)
Instrumen untuk memastikan warga mendapat pelayanan dasar. Mencakup 6 bidang: pendidikan, kesehatan, pekerjaan umum, perumahan rakyat, trantibum, dan sosial.
Keberhasilan pembangunan tidak hanya diukur dari penyerapan anggaran, tapi dari manfaat nyata bagi masyarakat.
3. Perencanaan Bottom-Up
Aspirasi masyarakat dihimpun lewat Musrenbang, lalu diselaraskan dengan pusat melalui Rakortekrenbang dan Musrenbang Nasional.
Dokumen perencanaan saling terhubung: RPJPN-RPJPD, RPJMN-RPJMD, dan RKP-RKPD untuk mendukung Asta Cita, PSN, pengentasan kemiskinan, ketahanan pangan, menuju Indonesia Emas 2045.
4. SIPD
Sistem Informasi Pemerintahan Daerah mengintegrasikan data, perencanaan, penganggaran, dan evaluasi pembangunan daerah agar pengambilan keputusan lebih tepat dan akuntabel.
Delegasi Nigeria juga berbagi tantangan mereka dalam pengelolaan kepegawaian, tata kelola aset daerah, dan akuntabilitas publik.
Restuardy berharap materi ini bisa menjadi referensi bagi Plateau State dalam menyusun 100-Day Action Plan dan 12-Month Reform Roadmap.
"Keberhasilan pembangunan bukan sekadar diukur dari besarnya belanja pemerintah, melainkan dari seberapa efektif sumber daya publik dikelola dan diterjemahkan menjadi pelayanan berkualitas serta peningkatan kesejahteraan masyarakat," pungkasnya.
(M.Husni).
Komentar Anda :