Banda Aceh, - Direktur Forum Bangun Investasi Aceh (Forbina), M. Nur, mendesak Pemerintah Aceh segera menyusun langkah konkret untuk mengoptimalkan pemanfaatan wilayah bekas Izin Usaha Pertambangan (Eks-IUP) dan lahan bekas Hak Guna Usaha (Eks-HGU) sebagai sumber pertumbuhan ekonomi daerah.

Menurut M. Nur, wilayah yang izin pengelolaannya telah berakhir atau dicabut perlu diinventarisasi dan ditata agar tidak terbengkalai. Pemanfaatannya dinilai berpotensi membuka lapangan kerja, meningkatkan aktivitas ekonomi masyarakat, sekaligus memperkuat Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Pemerintah Aceh harus mulai melihat eks-IUP dan eks-HGU sebagai potensi ekonomi yang perlu ditata. Jangan sampai wilayah yang memiliki nilai ekonomi justru terbengkalai, sementara daerah membutuhkan sumber pendapatan baru dan masyarakat membutuhkan akses terhadap sumber penghidupan,” ujar M. Nur.

Ia menilai, ketergantungan daerah terhadap Transfer ke Daerah (TKD) perlu diimbangi dengan pengembangan sumber pendapatan alternatif. Salah satu opsi yang dapat dikaji adalah melibatkan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), termasuk PT Pembangunan Aceh (Perseroda) atau PT PEMA, sebagai pengelola usaha maupun mitra investasi sesuai ketentuan perundang-undangan.

Berdasarkan data awal Forbina, daftar perizinan Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Aceh yang dipublikasikan pada September 2025 mencatat sejumlah IUP dengan total luas sekitar 7.781 hektare yang masa berlakunya berakhir pada 2026 dan 2027.

Sementara itu, data Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Aceh 2026 mencatat sekitar 453 bidang HGU dengan luas keseluruhan 345.902,67 hektare. Dari jumlah tersebut, 53 bidang seluas sekitar 56.901 hektare tercatat berakhir pada 2026. Adapun 31 bidang dengan luas 37.585,51 hektare berada dalam rentang masa berakhir 2026–2030.

M. Nur menyebutkan, Pemerintah Aceh sebelumnya juga menyampaikan sedikitnya 23 bidang HGU telah berakhir. Namun, seluruh data tersebut masih membutuhkan verifikasi lintas instansi.

Ia menegaskan, berakhirnya masa berlaku izin tidak serta-merta membuat suatu wilayah dapat dialihkan atau dikuasai BUMD. Status hukum tanah, kewajiban perusahaan sebelumnya, hak masyarakat, serta kewenangan pemerintah harus dipastikan sebelum pemanfaatan dilakukan.

“Jangan sampai agenda meningkatkan PAD justru melahirkan konflik agraria baru. Kepentingan masyarakat, reforma agraria, penyelesaian sengketa, dan pemulihan lingkungan harus menjadi syarat utama. Investasi boleh berjalan, tetapi hak rakyat tidak boleh dikorbankan,” katanya.

Untuk itu, Forbina mengusulkan pembentukan tim lintas sektor yang melibatkan Dinas ESDM, Dinas Pertanian dan Perkebunan, BPN, perangkat daerah terkait, akademisi, serta unsur masyarakat sipil.

Tim tersebut diharapkan melakukan inventarisasi lokasi, luas wilayah, status perizinan, kondisi lingkungan, kewajiban reklamasi dan pascatambang, hingga potensi konflik sosial. Hasil pemetaan selanjutnya dapat menjadi dasar penentuan skema pemanfaatan, baik melalui reforma agraria, usaha produktif masyarakat, rehabilitasi lingkungan, maupun investasi oleh BUMD dan sektor swasta.

M. Nur juga mengingatkan pentingnya penyelesaian kewajiban reklamasi dan pemulihan pascatambang oleh pemegang izin sebelumnya sebelum kegiatan ekonomi baru dimulai.

Dari sisi regulasi, ia merujuk PP Nomor 39 Tahun 2025 tentang perubahan atas PP Nomor 96 Tahun 2021 mengenai pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral dan batubara. Selain itu, UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh, khususnya Pasal 155 dan 156, serta PP Nomor 48 Tahun 2025 terkait penanganan tanah telantar disebut sebagai bagian dari landasan yang perlu diperhatikan.

Meski demikian, M. Nur menegaskan regulasi tersebut tidak memberikan hak otomatis kepada PT PEMA untuk menguasai seluruh bekas wilayah pertambangan maupun HGU. Setiap pemanfaatan tetap harus melalui prosedur, evaluasi, dan persetujuan instansi yang berwenang.

Menurutnya, PT PEMA dapat berperan sebagai pengembang usaha atau mitra investasi setelah melalui kajian kelayakan ekonomi, teknis, hukum, dan lingkungan. Kemitraan dengan koperasi serta pelaku usaha lokal juga perlu dipertimbangkan agar manfaat ekonomi dapat dirasakan lebih luas.

“Jangan hanya mengejar angka investasi dan PAD. Ukur juga berapa banyak masyarakat yang memperoleh pekerjaan, berapa luas lahan yang bisa dimanfaatkan secara produktif, bagaimana lingkungan dipulihkan, dan seberapa besar manfaatnya bagi ekonomi lokal,” ujarnya.

Ia juga meminta agar hasil inventarisasi, penetapan lokasi, skema kerja sama, hingga pelaksanaan investasi diumumkan secara berkala kepada publik. Transparansi dinilai penting untuk mencegah penyalahgunaan kewenangan dan memastikan masyarakat dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan.

Bagi Forbina, pemanfaatan eks-IUP dan eks-HGU bukan sekadar upaya menghidupkan kembali lahan yang tidak produktif, melainkan peluang untuk menata sumber daya alam agar memberikan nilai tambah bagi daerah, memperluas kesempatan ekonomi, serta menjamin keadilan bagi masyarakat.

“Jangan biarkan potensi ekonomi Aceh hanya menjadi angka dalam dokumen. Pemerintah harus berani menata, membuka peluang usaha, dan memastikan rakyat menjadi penerima manfaat utama. Sumber daya alam Aceh harus memberikan kesejahteraan, bukan mewariskan konflik dan kerusakan lingkungan,” tutup M. Nur.

(Rifai).