FORMASI Pertanyakan Penanganan Dugaan Mafia BBM Subsidi di Pinrang, Desak Kapolda Sulsel Turun Tangan
Jumat, 13-11-2026 - 23:12:49 WIB
Baca juga:
   
 

 


Pinrang, - Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Pinrang mempertanyakan penanganan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai hingga kini belum terdapat kejelasan yang memadai terkait perkembangan sejumlah persoalan distribusi BBM bersubsidi yang telah mereka laporkan dan suarakan.


FORMASI menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan doktrin Kapolri tentang "Polisi Bersama Masyarakat" yang mengedepankan enam prinsip, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif.


Dalam keterangannya, FORMASI menyebut telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong penanganan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari aksi demonstrasi hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP).


Aksi demonstrasi pertama dilakukan pada 14 Agustus 2025, kemudian dilanjutkan pada 24 September 2026. Selanjutnya, FORMASI mengikuti RDP pada 7 Oktober 2026 untuk menyampaikan desakan agar persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang mendapat perhatian dan penanganan konkret.


Selain itu, FORMASI mengaku telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Polres Pinrang pada 29 September 2026. Namun, menurut organisasi tersebut, hingga 13 November 2026 belum ada tanggapan maupun kepastian mengenai pelaksanaan audiensi tersebut.


FORMASI juga menyoroti belum adanya informasi yang dinilai memadai mengenai perkembangan penanganan kasus Hadaria, yang sebelumnya diamankan Polres Pinrang bersama barang bukti sekitar delapan ton solar bersubsidi.


Mereka meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan proses hukum serta status barang bukti dalam perkara tersebut.


Di sisi lain, FORMASI menilai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan di Kabupaten Pinrang. Kondisi ini, menurut mereka, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi.


"Atas dasar itulah kami mulai mempertanyakan, apakah ada pembiaran atau dugaan perlindungan terhadap jaringan mafia BBM di Pinrang? Berbagai desakan telah disampaikan, audiensi belum direspons, kasus yang pernah diamankan belum jelas perkembangannya, sementara praktik serupa masih terus menjadi persoalan. Wajar jika publik mempertanyakan keseriusan aparat," ungkap FORMASI.


FORMASI juga mempertanyakan konsistensi penanganan perkara yang sebelumnya telah ditindak oleh kepolisian.


"Bagaimana mau menindak dan mengamankan mafia BBM yang belum pernah tertangkap, sementara kasus mafia BBM yang pernah diamankan sendiri saja belum jelas ujung penanganannya? Kalau yang sudah ditangkap saja belum ada kejelasan, lalu bagaimana masyarakat bisa berharap terhadap pemberantasan jaringan yang masih berkeliaran?" lanjut pernyataan tersebut.


Menurut FORMASI, enam prinsip dalam doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan institusi.


Keenam prinsip tersebut meliputi kehadiran polisi di tengah masyarakat, membangun kedekatan dengan warga, memberikan respons cepat terhadap laporan, menegakkan hukum secara adil, mengedepankan transparansi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan modus kejahatan.


Atas persoalan tersebut, FORMASI mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri melakukan evaluasi terhadap penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.


Mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi dan bukti mengenai pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.


"Kami tidak membutuhkan lagi janji, imbauan, ataupun pernyataan bahwa pengawasan sedang berjalan. Kami membutuhkan tindakan, pengungkapan jaringan, transparansi perkembangan kasus, dan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena aparat terlihat lebih sibuk menjelaskan daripada membuktikan," tegas FORMASI.


FORMASI menegaskan pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan citra institusi, melainkan bagian dari tanggung jawab penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.


Mereka berharap aparat kepolisian segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum.


(Baramakassar).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com