Pinrang, - Forum Masyarakat Sipil (FORMASI) Kabupaten Pinrang mempertanyakan penanganan dugaan penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) jenis solar bersubsidi di Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan. Organisasi tersebut menilai hingga kini belum terdapat kejelasan yang memadai terkait perkembangan sejumlah persoalan distribusi BBM bersubsidi yang telah mereka laporkan dan suarakan.

FORMASI menilai kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius, terutama jika dikaitkan dengan doktrin Kapolri tentang "Polisi Bersama Masyarakat" yang mengedepankan enam prinsip, yakni Hadir, Dekat, Cepat, Adil, Terbuka, dan Adaptif.

Dalam keterangannya, FORMASI menyebut telah melakukan sejumlah upaya untuk mendorong penanganan dugaan praktik penyalahgunaan BBM bersubsidi, mulai dari aksi demonstrasi hingga Rapat Dengar Pendapat (RDP).

Aksi demonstrasi pertama dilakukan pada 14 Agustus 2025, kemudian dilanjutkan pada 24 September 2026. Selanjutnya, FORMASI mengikuti RDP pada 7 Oktober 2026 untuk menyampaikan desakan agar persoalan distribusi BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang mendapat perhatian dan penanganan konkret.

Selain itu, FORMASI mengaku telah melayangkan surat permohonan audiensi kepada Polres Pinrang pada 29 September 2026. Namun, menurut organisasi tersebut, hingga 13 November 2026 belum ada tanggapan maupun kepastian mengenai pelaksanaan audiensi tersebut.

FORMASI juga menyoroti belum adanya informasi yang dinilai memadai mengenai perkembangan penanganan kasus Hadaria, yang sebelumnya diamankan Polres Pinrang bersama barang bukti sekitar delapan ton solar bersubsidi.

Mereka meminta kepolisian memberikan penjelasan terbuka mengenai perkembangan proses hukum serta status barang bukti dalam perkara tersebut.

Di sisi lain, FORMASI menilai dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi masih menjadi persoalan di Kabupaten Pinrang. Kondisi ini, menurut mereka, memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan dan penegakan hukum terhadap distribusi BBM bersubsidi.

"Atas dasar itulah kami mulai mempertanyakan, apakah ada pembiaran atau dugaan perlindungan terhadap jaringan mafia BBM di Pinrang? Berbagai desakan telah disampaikan, audiensi belum direspons, kasus yang pernah diamankan belum jelas perkembangannya, sementara praktik serupa masih terus menjadi persoalan. Wajar jika publik mempertanyakan keseriusan aparat," ungkap FORMASI.

FORMASI juga mempertanyakan konsistensi penanganan perkara yang sebelumnya telah ditindak oleh kepolisian.

"Bagaimana mau menindak dan mengamankan mafia BBM yang belum pernah tertangkap, sementara kasus mafia BBM yang pernah diamankan sendiri saja belum jelas ujung penanganannya? Kalau yang sudah ditangkap saja belum ada kejelasan, lalu bagaimana masyarakat bisa berharap terhadap pemberantasan jaringan yang masih berkeliaran?" lanjut pernyataan tersebut.

Menurut FORMASI, enam prinsip dalam doktrin "Polisi Bersama Masyarakat" harus diwujudkan melalui tindakan nyata, bukan sekadar menjadi slogan institusi.

Keenam prinsip tersebut meliputi kehadiran polisi di tengah masyarakat, membangun kedekatan dengan warga, memberikan respons cepat terhadap laporan, menegakkan hukum secara adil, mengedepankan transparansi, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan zaman dan modus kejahatan.

Atas persoalan tersebut, FORMASI mendesak Kapolda Sulawesi Selatan dan Mabes Polri melakukan evaluasi terhadap penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang.

Mereka juga meminta agar dilakukan pemeriksaan apabila terdapat indikasi dan bukti mengenai pembiaran, penyalahgunaan kewenangan, maupun dugaan keterlibatan oknum yang memberikan perlindungan terhadap praktik ilegal tersebut.

"Kami tidak membutuhkan lagi janji, imbauan, ataupun pernyataan bahwa pengawasan sedang berjalan. Kami membutuhkan tindakan, pengungkapan jaringan, transparansi perkembangan kasus, dan kepastian hukum. Jangan sampai masyarakat justru kehilangan kepercayaan karena aparat terlihat lebih sibuk menjelaskan daripada membuktikan," tegas FORMASI.

FORMASI menegaskan pemberantasan penyalahgunaan BBM bersubsidi bukan sekadar persoalan citra institusi, melainkan bagian dari tanggung jawab penegakan hukum dan perlindungan hak masyarakat.

Mereka berharap aparat kepolisian segera memberikan penjelasan dan mengambil langkah konkret agar penanganan dugaan penyalahgunaan BBM bersubsidi di Kabupaten Pinrang berjalan transparan serta memberikan kepastian hukum.

(Baramakassar).