Kemendagri Gelar Rakor dan Evaluasi LRP FMNJ Percepatan Pemulihan Terdampak Banjir
Jumat, 13-11-2026 - 11:05:52 WIB
Rakor dan Evaluasi Pelaksanaan LRP Pilot dalam Flood Management in North Java Project (FMNJP) di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kamis (12/11/2026).
Baca juga:
   
 

 


Cirebon, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Livelihood Restoration Program (LRP) Pilot dalam Flood Management in North Java Project (FMNJP) di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kamis (12/11/2026). 


Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Asian Development Bank (ADB), Bappeda Kabupaten Grobogan, Tim Konsultan CS-04, serta perwakilan pejabat dari berbagai kabupaten/kota wilayah pantura Jawa. 


Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Heriyandi Roni. Pada arahannya, Heriyandi menyampaikan bahwa pelaksanaan FMNJP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik pengendalian banjir guna meminimalisir risiko fatal akibat perubahan iklim, tetapi juga menempatkan pemulihan mata pencaharian warga melalui LRP sebagai prioritas utama. 


Pada 2026, tahap pilot LRP telah mencakup 54 Warga Terkena Dampak (WTD) di empat kabupaten dengan tingkat partisipasi pelatihan mencapai 94,44%. "Evaluasi krusial ini dilakukan untuk memastikan validasi dan percepatan penyaluran bantuan modal usaha yang tepat sasaran, penguatan pendampingan berkelanjutan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta kesiapan data dan kelembagaan dalam menyongsong perluasan LRP Tahap I pada tahun 2027 dengan target sasaran hingga 800 WTD," jelas Heriyandi. 
 
Sesi materi selanjutnya menghadirkan pemaparan strategis dari para narasumber utama. Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili Yuliarko Sukardi, memaparkan arah kebijakan dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan risiko banjir. 


LRP direncanakan secara total menjangkau 5.815 WTD di 11 kabupaten/kota. Bappenas merumuskan tiga arah kebijakan utama, yakni penetapan data tunggal WTD melalui sensus, kepastian jadwal dan pembiayaan yang selaras dengan No Objection Letter (NOL) ADB, serta pelembagaan dan pemantauan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (APBD). 


Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili Dewi Artrishanty, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Safeguard Policy Statement (SPS) 2009 ADB untuk menjamin pemulihan mata pencaharian warga minimal setara dengan kondisi sebelum proyek.


Pembagian peran inter-lembaga yang terstruktur antara CPMU, CPIU Bangda, PIU Balai, Pemda, hingga konsultan dan External Monitoring Agency (EMA) menjadi kunci keberhasilan pencapaian aspek ekonomi, kapasitas, inklusivitas, dan sosial program.


Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diwakili Kepala Bapperida Kabupaten Grobogan, Afi Wildani, membagikan pembelajaran dan evaluasi konkret dari pelaksanaan LRP pada proyek Sudetan Sungai Satreyan (Satreyan River Works) di Desa Kronggen. 


Pemkab Grobogan telah menyelaraskan dukungan LRP ke dalam RPJMD 2025–2029 serta menggerakkan OPD teknis untuk memberikan pelatihan hortikultura, budidaya ternak, hingga hibah sarana produksi dan ternak kambing bagi 11 WTD terverifikasi. 


Dari pengalaman lapangan tersebut, Pemkab Grobogan menyoroti pentingnya menyinkronkan kebutuhan warga sebelum penetapan DPA/APBD serta perlunya pendampingan pascabantuan dan monitoring berkala agar bantuan benar-benar berkembang menjadi mata pencaharian baru yang berkelanjutan.


Sementara ADB yang diwakili ?Indah Setyawati dan Dwi Apriyanti, menjabarkan tujuh masukan utama hasil evaluasi LRP Pilot, mulai dari penetapan aturan kelayakan dan perwakilan WTD lebih awal, uji kelayakan usaha, penyaluran modal sesuai alur NOL ADB, perlindungan hak WTD melalui surat komitmen, penguatan inklusivitas dan Grievance Redress Mechanism (GRM), evaluasi objektif per Affected Household (AH), hingga perancangan exit strategy sejak awal. 


Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, BBWS, ADB, konsultan, dan komitmen kuat pemerintah daerah, rapat koordinasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak serta memperkuat ketahanan wilayah pantai utara Jawa secara berkelanjutan.


(M.Husni).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com