Cirebon, - Kementerian Dalam Negeri melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah menyelenggarakan Rapat Koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan Livelihood Restoration Program (LRP) Pilot dalam Flood Management in North Java Project (FMNJP) di The Luxton Cirebon Hotel & Convention, Kamis (12/11/2026). 

Acara ini dihadiri oleh narasumber dari Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian Pekerjaan Umum, Asian Development Bank (ADB), Bappeda Kabupaten Grobogan, Tim Konsultan CS-04, serta perwakilan pejabat dari berbagai kabupaten/kota wilayah pantura Jawa. 

Rapat dibuka secara resmi oleh Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Heriyandi Roni. Pada arahannya, Heriyandi menyampaikan bahwa pelaksanaan FMNJP tidak hanya berfokus pada pembangunan infrastruktur fisik pengendalian banjir guna meminimalisir risiko fatal akibat perubahan iklim, tetapi juga menempatkan pemulihan mata pencaharian warga melalui LRP sebagai prioritas utama. 

Pada 2026, tahap pilot LRP telah mencakup 54 Warga Terkena Dampak (WTD) di empat kabupaten dengan tingkat partisipasi pelatihan mencapai 94,44%. "Evaluasi krusial ini dilakukan untuk memastikan validasi dan percepatan penyaluran bantuan modal usaha yang tepat sasaran, penguatan pendampingan berkelanjutan oleh Tenaga Pendamping Masyarakat (TPM), serta kesiapan data dan kelembagaan dalam menyongsong perluasan LRP Tahap I pada tahun 2027 dengan target sasaran hingga 800 WTD," jelas Heriyandi. 
 
Sesi materi selanjutnya menghadirkan pemaparan strategis dari para narasumber utama. Kementerian PPN/Bappenas yang diwakili Yuliarko Sukardi, memaparkan arah kebijakan dan sinkronisasi perencanaan pengelolaan risiko banjir. 

LRP direncanakan secara total menjangkau 5.815 WTD di 11 kabupaten/kota. Bappenas merumuskan tiga arah kebijakan utama, yakni penetapan data tunggal WTD melalui sensus, kepastian jadwal dan pembiayaan yang selaras dengan No Objection Letter (NOL) ADB, serta pelembagaan dan pemantauan berkelanjutan yang diintegrasikan ke dalam dokumen perencanaan daerah (APBD). 

Kementerian Pekerjaan Umum yang diwakili Dewi Artrishanty, menekankan pentingnya kepatuhan terhadap Safeguard Policy Statement (SPS) 2009 ADB untuk menjamin pemulihan mata pencaharian warga minimal setara dengan kondisi sebelum proyek.

Pembagian peran inter-lembaga yang terstruktur antara CPMU, CPIU Bangda, PIU Balai, Pemda, hingga konsultan dan External Monitoring Agency (EMA) menjadi kunci keberhasilan pencapaian aspek ekonomi, kapasitas, inklusivitas, dan sosial program.

Pemerintah Kabupaten Grobogan yang diwakili Kepala Bapperida Kabupaten Grobogan, Afi Wildani, membagikan pembelajaran dan evaluasi konkret dari pelaksanaan LRP pada proyek Sudetan Sungai Satreyan (Satreyan River Works) di Desa Kronggen. 

Pemkab Grobogan telah menyelaraskan dukungan LRP ke dalam RPJMD 2025–2029 serta menggerakkan OPD teknis untuk memberikan pelatihan hortikultura, budidaya ternak, hingga hibah sarana produksi dan ternak kambing bagi 11 WTD terverifikasi. 

Dari pengalaman lapangan tersebut, Pemkab Grobogan menyoroti pentingnya menyinkronkan kebutuhan warga sebelum penetapan DPA/APBD serta perlunya pendampingan pascabantuan dan monitoring berkala agar bantuan benar-benar berkembang menjadi mata pencaharian baru yang berkelanjutan.

Sementara ADB yang diwakili ?Indah Setyawati dan Dwi Apriyanti, menjabarkan tujuh masukan utama hasil evaluasi LRP Pilot, mulai dari penetapan aturan kelayakan dan perwakilan WTD lebih awal, uji kelayakan usaha, penyaluran modal sesuai alur NOL ADB, perlindungan hak WTD melalui surat komitmen, penguatan inklusivitas dan Grievance Redress Mechanism (GRM), evaluasi objektif per Affected Household (AH), hingga perancangan exit strategy sejak awal. 

Melalui sinergi erat antara pemerintah pusat, BBWS, ADB, konsultan, dan komitmen kuat pemerintah daerah, rapat koordinasi ini diharapkan mampu memberikan dampak nyata bagi pemulihan kesejahteraan masyarakat terdampak serta memperkuat ketahanan wilayah pantai utara Jawa secara berkelanjutan.

(M.Husni).