John Hamenda Adukan Dirreskrimum Polda Sulut ke Propam, Dugaan Permintaan Dana Rp10 Miliar
Kamis, 12-11-2026 - 15:13:46 WIB
DR. Santrawan Paparang bersama John Hamenda seusai menyerahkan pengaduan ke Propam Mabes Polri, Jakarta, Kamis (12/11/2026). (Ist)
Baca juga:
   
 

Jakarta, - Dugaan transaksi uang miliaran rupiah dalam penanganan perkara sengketa tanah di Manado, Sulawesi Utara, menyeret nama seorang pejabat kepolisian. John Hamenda mengadukan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Sulawesi Utara, Kombes Pol Suryadi, ke Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Mabes Polri.


Melalui kuasa hukumnya, John mengungkap dugaan permintaan dana operasional sebesar Rp5 miliar hingga Rp10 miliar. Permintaan itu, menurut pengakuannya, berkaitan dengan penanganan laporan perkara tanah yang diklaim memiliki nilai aset sedikitnya Rp600 miliar.


Persoalan ini bukan semata-mata menyangkut sengketa kepemilikan tanah. Ada pertanyaan yang jauh lebih mendasar: apakah proses penegakan hukum telah berjalan sesuai prosedur, atau justru terdapat dugaan permintaan uang yang berkaitan dengan kelanjutan penyidikan?


Pengaduan tersebut disampaikan di Mabes Polri, Jakarta, Kamis, 12 November 2026. Propam telah menerima laporan itu melalui Surat Penerimaan Surat Pengaduan Propam Nomor SPSP2/2026111201036.


John melaporkan dugaan tindakan yang dikaitkan dengan Kombes Pol Suryadi. Namun, seluruh tuduhan tersebut masih harus dibuktikan melalui pemeriksaan dan mekanisme hukum yang berlaku.


Kuasa hukum John, DR. Santrawan Paparang, SH, MH, M.Kn., mengatakan kliennya mengaku pernah dimintai dana operasional antara Rp5 miliar dan Rp10 miliar sekitar Agustus 2025.


Menurut keterangan John yang disampaikan kepada tim kuasa hukum, permintaan tersebut tidak hanya muncul dalam satu kesempatan. Ia mengaku beberapa kali menerima penyampaian serupa dalam rangkaian komunikasi terkait penanganan perkara.


Dana tersebut, menurut pengakuan pelapor, diminta agar perkara yang sedang ditangani tidak dihentikan melalui penerbitan Surat Perintah Penghentian Penyidikan (SP3).


John mengaku tidak sanggup memenuhi permintaan uang dalam jumlah tersebut. Ia menyatakan akan memberikan ucapan terima kasih setelah persoalan hukumnya selesai.


Namun, ketika persoalan itu disampaikan kepada penasihat hukumnya, Santrawan Paparang dan Hanafi Saleh, mereka justru menyarankan agar dugaan tersebut dilaporkan kepada Propam Polri.


"Klien kami menyampaikan bahwa permintaan uang tersebut bukan hanya terjadi satu kali, melainkan menurut pengakuannya telah disampaikan beberapa kali. Ini harus diperiksa secara terang, apa dasar permintaan uang miliaran rupiah tersebut, untuk kepentingan apa, dan apakah ada kaitannya dengan proses penanganan perkara," kata Santrawan.


Ada dua hal yang kini perlu diuji secara objektif oleh Propam: kebenaran dugaan permintaan uang dan hubungan dugaan tersebut dengan keputusan penghentian penyidikan.


Perhatian terhadap perkara ini semakin besar setelah terbit surat penghentian penyidikan Nomor B/882/X/RES.1.9/2026/Dit Reskrimum tertanggal 20 Oktober 2026.


John menduga penghentian penyidikan tersebut berkaitan dengan tidak dipenuhinya permintaan uang yang sebelumnya ia akui pernah diterima. Dugaan hubungan sebab-akibat ini menjadi salah satu substansi yang diminta untuk diperiksa oleh Propam.


Santrawan menilai, jika dugaan permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan terbukti, persoalannya tidak dapat dipandang sebagai persoalan administratif biasa.


"Penegakan hukum tidak boleh dijadikan ruang transaksi. Apalagi ketika perkara yang ditangani menyangkut aset dengan nilai ratusan miliar rupiah. Jika benar terdapat permintaan uang untuk memengaruhi proses penyidikan, ini merupakan persoalan serius yang harus diusut sampai tuntas," ujarnya.


Pihak kuasa hukum meminta pemeriksaan tidak berhenti pada klarifikasi formal. Mereka mendesak agar komunikasi, kronologi pertemuan, proses penyidikan, serta dasar penerbitan SP3 diperiksa secara menyeluruh.


Sengketa yang dilaporkan John berkaitan dengan dua bidang tanah di Kelurahan Malalayang I, Kecamatan Malalayang, Kota Manado.


John mengklaim memiliki tanah seluas total 52.651 meter persegi berdasarkan dua Sertifikat Hak Milik, yakni SHM Nomor 3788 seluas 36.560 meter persegi dan SHM Nomor 3789 seluas 16.091 meter persegi.


Menurut pihak pelapor, nilai aset tersebut diperkirakan mencapai sedikitnya Rp600 miliar.


Dalam kronologi yang disampaikan kepada aparat, John menyebut rencana pembangunan pusat perbelanjaan Manado Square telah dirintis sejak 2003.


Ia mengaku menerima pembayaran panjar pembelian kios sebesar Rp41 miliar dalam hubungan bisnis dengan sejumlah pihak. Persoalan kemudian berkembang menyangkut dokumen kesepakatan, pengikatan jual beli, hingga dugaan peralihan hak atas tanah yang menurutnya dilakukan tanpa persetujuan.


Salah satu dokumen yang dipersoalkan adalah Akta Pelunasan atas Peralihan Hak Nomor 07 tertanggal 25 Oktober 2013. Dalam dokumen tersebut tercantum transaksi peralihan tanah dengan nilai yang disebut mencapai Rp50 miliar sebelum pengurangan pajak dan biaya lainnya.


Seluruh dokumen dan rangkaian transaksi itu menjadi bagian dari materi yang diminta John untuk diperiksa kembali.


Selain dugaan permintaan uang, pihak John mempertanyakan dasar hukum penerbitan SP3 terbaru.


Mereka merujuk Putusan Praperadilan Pengadilan Negeri Manado Nomor 01/Pid.Pra/2025/PN.Manado tertanggal 5 Maret 2025. Menurut pihak pelapor, putusan tersebut menyatakan penghentian penyidikan sebelumnya tidak sah dan memerintahkan agar penyidikan dilanjutkan.


John juga mengacu pada Putusan Praperadilan Nomor 17/Pid.Pra/2025/PN.Mdo tertanggal 1 September 2025 yang berkaitan dengan persoalan penyitaan dalam proses penyidikan.


Menurut penafsiran kuasa hukumnya, putusan kedua tersebut tidak memerintahkan penghentian penyidikan atas laporan polisi milik John.


Karena itu, mereka meminta Propam mendalami apakah penerbitan SP3 pada 20 Oktober 2026 telah didasarkan pada pertimbangan hukum dan prosedur yang tepat.


"Kami ingin semuanya dibuka secara terang-benderang. Jangan sampai putusan praperadilan yang mempersoalkan tindakan penyidik justru ditafsirkan sebagai dasar untuk menghentikan perkara yang berbeda," kata Santrawan.


Usai menyerahkan pengaduan, Santrawan meminta Kapolri memberikan perhatian khusus terhadap laporan tersebut.


Ia mendesak Kadiv Propam, Karo Paminal Divpropam, dan Karo Wabprof Divpropam Polri memeriksa dugaan pelanggaran kode etik yang dilaporkan kliennya.


Santrawan juga meminta agar pejabat yang dilaporkan dievaluasi jabatannya selama proses pemeriksaan berlangsung. Jika dugaan pelanggaran berat terbukti melalui proses yang sah, ia meminta sanksi tegas, termasuk Pemberhentian Tidak Dengan Hormat (PTDH) sesuai ketentuan.


John sendiri meminta agar penanganan laporan polisi yang dipersoalkannya diambil alih Bareskrim Mabes Polri. Tujuannya, menurut dia, untuk menjaga objektivitas dan kepastian hukum.


"Saya berharap dalam kepemimpinan Bapak Kapolri benar-benar dilakukan bersih-bersih di internal Polri. Saya meminta agar dugaan perbuatan yang saya laporkan ini ditindaklanjuti. Jika terbukti melakukan pelanggaran berat, harus diberikan sanksi PTDH," ujar John.


Kini persoalan tersebut memasuki tahap yang menentukan: apakah pengaduan yang telah diterima Propam akan ditindaklanjuti dengan pemeriksaan substansial atau hanya berhenti sebagai dokumen administrasi?


Ada sejumlah pertanyaan yang membutuhkan jawaban. Benarkah terdapat permintaan dana Rp5 miliar hingga Rp10 miliar? Jika benar, siapa yang meminta, dalam konteks apa, dan adakah bukti komunikasi atau saksi yang dapat menguatkannya? Apakah penghentian penyidikan pada 20 Oktober 2026 telah sesuai dengan ketentuan hukum? Bagaimana hubungan putusan praperadilan sebelumnya dengan keputusan tersebut?


Pertanyaan-pertanyaan itu tidak boleh dijawab melalui spekulasi. Namun, juga tidak boleh dibiarkan tanpa pemeriksaan.


Sengketa tanah dengan nilai yang diklaim mencapai Rp600 miliar memang memiliki dimensi ekonomi yang besar. Tetapi yang lebih penting adalah integritas proses penegakan hukumnya.


Jika dugaan permintaan uang itu terbukti, persoalannya bukan lagi sekadar sengketa antara pihak-pihak yang berkepentingan atas tanah. Ia menyentuh kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.


Sebaliknya, pejabat yang dilaporkan juga berhak mendapatkan proses pemeriksaan yang objektif dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.


Pada akhirnya, publik tidak hanya menunggu jawaban mengenai siapa yang benar dalam sengketa tanah tersebut. Publik juga menunggu apakah pengawasan internal Polri mampu mengungkap kebenaran, tanpa perlindungan terhadap siapa pun dan tanpa mengorbankan hak pihak yang dilaporkan.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com