Munas I A-PPI Tetapkan Hardep Pimpin Organisasi untuk Lima Tahun ke Depan
Kamis, 12-11-2026 - 04:59:32 WIB
Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) Dewan Pimpinan Pusat (DPP) di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Musyawarah Nasional (Munas) I Asosiasi Pewarta Pers Indonesia (A-PPI) menetapkan Hardep sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat (DPP) A-PPI periode 2026–2031. Penetapan tersebut berlangsung dalam Munas I yang digelar di Hotel The Tavia, Jalan Letjen Suprapto, Jakarta Pusat, Rabu (11/11/2026).


Hardep menggantikan Ade Julhaidir yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua Umum DPP A-PPI. Pergantian kepemimpinan ini menjadi bagian dari agenda konsolidasi organisasi sekaligus penentuan arah kebijakan A-PPI untuk lima tahun mendatang.


Munas I tersebut dihadiri jajaran pengurus Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) A-PPI dari berbagai daerah di Indonesia. Kegiatan itu juga dihadiri perwakilan kepolisian, organisasi kemasyarakatan, organisasi kewartawanan, serta lembaga swadaya masyarakat (LSM).


Dalam kepemimpinan periode 2026–2031, A-PPI diarahkan untuk memperkuat tata kelola organisasi, meningkatkan kompetensi anggota, serta mendorong profesionalisme wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik.


Sejumlah agenda yang menjadi perhatian meliputi peningkatan kapasitas jurnalistik melalui pelatihan berkelanjutan, penguatan pemahaman terhadap regulasi dan Kode Etik Jurnalistik (KEJ), serta pengembangan kemampuan menghadapi perkembangan teknologi digital.


Selain itu, organisasi juga menargetkan penguatan disiplin dan etika profesi serta pembangunan kemitraan dengan pemerintah, aparat penegak hukum, dan masyarakat. Kemitraan tersebut diharapkan tetap mengedepankan independensi dan fungsi kontrol sosial pers.


Di tengah perkembangan arus informasi digital, wartawan dituntut mengutamakan akurasi, verifikasi, keberimbangan, dan independensi dalam menghasilkan karya jurnalistik. Kecepatan penyampaian informasi harus tetap disertai tanggung jawab terhadap kebenaran fakta.


Hal tersebut sejalan dengan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pasal 3 mengatur fungsi pers sebagai media informasi, pendidikan, hiburan, dan kontrol sosial. Sementara Pasal 7 ayat (2) mengatur kewajiban wartawan untuk memiliki dan menaati Kode Etik Jurnalistik.


Melalui kepemimpinan baru ini, Munas I A-PPI diharapkan menjadi landasan bagi penyusunan dan pelaksanaan program kerja yang terukur, dengan fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, profesionalisme, serta kredibilitas organisasi.


(Tim A-PPI Sumut).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com