Jakarta, - Kabar pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia menjadi perhatian publik pada Rabu (11/11/2026).

Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, membenarkan kabar pengunduran diri tersebut. Sebelumnya, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi juga mengungkapkan bahwa Gibran telah menyampaikan niat untuk mundur kepada Presiden Prabowo Subianto dalam pertemuan di Istana Kepresidenan pada Selasa (10/11/2026).

Berdasarkan informasi yang berkembang, Gibran disebut telah menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Presiden Prabowo Subianto pada Rabu (11/11/2026).

Langkah tersebut berlangsung di tengah dinamika politik dan hukum yang berkembang, termasuk usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) oleh sejumlah anggota DPR terkait posisi Gibran sebagai Wakil Presiden.

Meski demikian, proses pengunduran diri dan pemberhentian secara konstitusional tetap perlu dibedakan. Pengajuan pengunduran diri tidak serta-merta berarti seluruh proses pemberhentian telah selesai.

Di sisi lain, apabila pengunduran diri tersebut diproses dan Gibran ditetapkan berhenti dengan hormat, terdapat sejumlah hak keuangan dan fasilitas negara yang dapat diterimanya sebagai mantan Wakil Presiden.

Salah satu hak tersebut adalah uang pensiun bulanan.

Ketentuan mengenai hak keuangan mantan Presiden dan Wakil Presiden diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1978 tentang Hak Keuangan/Administratif Presiden dan Wakil Presiden serta Bekas Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Dalam Pasal 6 disebutkan bahwa Presiden dan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat dari jabatannya berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir.

Apabila mengacu pada nominal gaji pokok Wakil Presiden sebesar Rp20.160.000 per bulan, maka angka tersebut menjadi dasar perhitungan pensiun pokok yang berpotensi diterima Gibran.

Selain pensiun bulanan, terdapat sejumlah hak dan fasilitas lain yang diatur dalam ketentuan perundang-undangan.

Berikut sejumlah hak mantan Wakil Presiden:

1. Pensiun bulanan

Mantan Wakil Presiden yang berhenti dengan hormat berhak memperoleh pensiun pokok sebesar 100 persen dari gaji pokok terakhir. Pembayaran dilakukan mulai bulan berikutnya setelah pemberhentian dengan hormat.

2. Biaya perawatan kesehatan

Negara menanggung biaya perawatan kesehatan mantan Wakil Presiden beserta keluarganya sesuai ketentuan yang berlaku.

3. Biaya rumah tangga

Negara menyediakan biaya rumah tangga yang berkaitan dengan penggunaan air, listrik, dan telepon.

4. Rumah kediaman

Mantan Wakil Presiden berhak mendapatkan rumah kediaman yang layak milik negara beserta perlengkapannya.

5. Kendaraan dan pengemudi

Negara menyediakan satu unit kendaraan beserta pengemudinya.

6. Pengamanan seumur hidup

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2013, mantan Wakil Presiden beserta istri atau suaminya berhak memperoleh fasilitas pengamanan secara terbatas selama seumur hidup.

Pengamanan tersebut dilaksanakan oleh Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) dengan koordinasi bersama TNI dan Polri sesuai ketentuan.

Adapun seluruh pembiayaan pengamanan dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Dengan demikian, apabila proses pengunduran diri Gibran berujung pada pemberhentian dengan hormat, hak pensiun dan fasilitas bagi mantan Wakil Presiden akan mengacu pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

(Haris Pranatha).