Tebing Tinggi, - Pemerintah Kota (Pemko) Tebing Tinggi menggandeng Kejaksaan Negeri (Kejari) Tebing Tinggi meluncurkan program Jaksa Sahabat Pendidik bagi kepala sekolah se-Kota Tebing Tinggi. Kegiatan tersebut berlangsung di Aula Lantai IV Balai Kota Tebing Tinggi, Jalan Dr. Sutomo No. 14, Rabu (11/11/2026).

Program ini bertujuan meningkatkan pemahaman hukum, integritas, serta akuntabilitas pengelolaan anggaran dan penyelenggaraan pendidikan, khususnya terkait Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP) dan program revitalisasi sekolah.

Wali Kota Tebing Tinggi, H. Iman Irdian Saragih, mengatakan pembangunan sektor pendidikan membutuhkan kolaborasi berbagai pihak, tidak hanya Dinas Pendidikan, tetapi juga unsur pemerintahan dan masyarakat.

Menurutnya, kepala sekolah memiliki tanggung jawab tidak hanya dalam memastikan kualitas pembelajaran dan kompetensi guru, tetapi juga mengelola tenaga kependidikan, sarana dan prasarana, anggaran, aset, serta administrasi pertanggungjawaban keuangan.

Karena itu, ia meminta seluruh kepala sekolah membangun budaya antikorupsi, mengelola anggaran secara transparan dan akuntabel, serta meningkatkan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku.

Wali Kota juga berharap program Jaksa Sahabat Pendidik tidak sebatas kegiatan sosialisasi, tetapi menjadi sarana komunikasi dan konsultasi berkelanjutan antara kejaksaan dan satuan pendidikan.

"Kami juga berharap kejaksaan dapat melaksanakan hubungan kelembagaan yang harmonis dan produktif, di mana kejaksaan menjalankan fungsi dan kewenangannya, sementara para pendidik dapat melaksanakan tugasnya secara profesional dan bertanggung jawab," ujarnya.

Sementara itu, Kepala Kejaksaan Negeri Tebing Tinggi, Anthoni Nainggolan, yang menjadi narasumber, menyampaikan bahwa program tersebut merupakan ruang berbagi pengetahuan di tengah perubahan dinamika sosial masyarakat.

Ia menjelaskan, korupsi dapat dipengaruhi faktor kebutuhan maupun keserakahan. Namun, menurutnya, perilaku koruptif tidak selalu berkaitan dengan pengambilan uang negara, tetapi juga dapat tercermin dalam kebiasaan sehari-hari, seperti datang terlambat atau menitipkan absensi.

Kajari mencontohkan digitalisasi sistem penerimaan murid baru (SPMB) sebagai salah satu upaya untuk mengurangi peluang terjadinya penyimpangan dalam proses pendidikan.

Ia juga mengingatkan para kepala sekolah dan guru agar menjadikan integritas sebagai landasan dalam menjalankan tugas serta menghindari konflik kepentingan.

"Jabatan kepala sekolah dan guru merupakan amanah, laksanakan dengan baik. Fungsi guru tidak hanya transfer of knowledge, tetapi juga bagaimana murid menjadi beradab," ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud) Kota Tebing Tinggi, Muhammad Deni Saragih, menjelaskan bahwa kegiatan tersebut bertujuan memberikan edukasi hukum terkait pengelolaan Dana BOSP dan pelaksanaan program revitalisasi sekolah.

Selain itu, kegiatan ini diharapkan meningkatkan integritas, kepatuhan terhadap regulasi, serta kemampuan satuan pendidikan dalam mengidentifikasi potensi risiko dan konsekuensi hukum.

Menurut Deni, kolaborasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan satuan pendidikan diperlukan untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman, kondusif, dan bebas dari penyimpangan.

Sebagai informasi, program Jaksa Sahabat Pendidik merupakan inisiatif yang didasarkan pada nota kesepahaman antara Pemerintah Provinsi Sumatera Utara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara, dan 33 kepala daerah kabupaten/kota se-Sumatera Utara. Program tersebut diluncurkan pada 6–7 Oktober 2026.

Kegiatan ini turut dihadiri Sekretaris Daerah Kota Tebing Tinggi Erwin Suheri Damanik, Kasi Intel Kejari Sai Sintong Purba, Kasubsi Intelijen Kejari Tioneni br Sigiro, Inspektur Muhammad Fachri, para asisten, kepala bagian di lingkungan Setdako, pejabat Disdikbud, pengawas, serta kepala sekolah TK, SD, dan SMP negeri maupun swasta se-Kota Tebing Tinggi.

(Dali).