Pekanbaru, - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, mendorong penguatan profesionalisme aparatur sipil negara (ASN) yang diimbangi dengan perhatian terhadap kesejahteraan pegawai.

Hal tersebut disampaikannya saat mengikuti pengarahan Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) RI terkait kebijakan PRO-ASN di Pekanbaru. 

Kegiatan tersebut dihadiri Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, dan Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Riau, SF Hariyanto.

Dalam kesempatan itu, Muzamil menyampaikan sejumlah tantangan pengelolaan kepegawaian di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kepulauan Meranti, terutama terkait kondisi keuangan belanja pegawai dan kesejahteraan ASN.

Menurutnya, tuntutan peningkatan disiplin, profesionalisme, dan kinerja aparatur perlu diimbangi kebijakan yang memperhatikan kondisi sosial ekonomi pegawai. Hal tersebut dinilai turut memengaruhi motivasi dan konsentrasi ASN dalam menjalankan tugas.

“Manajemen yang kita terapkan kepada pegawai akan menjadi tantangan ketika mereka menghadapi persoalan keuangan yang cukup berat. Kondisi seperti ini tentu tidak mudah dan juga terjadi di berbagai perangkat daerah,” ujar Muzamil.

Ia berharap BKN dapat memberikan masukan terkait pengaturan fasilitas pinjaman ASN melalui perbankan maupun lembaga keuangan lainnya. Pengawasan diperlukan agar akses pembiayaan tidak menimbulkan beban keuangan berlebihan bagi pegawai.

Muzamil juga mendorong penguatan koperasi Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri) sebagai sarana pemberdayaan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan ASN.

“Kami berharap adanya dukungan terkait pengaturan peminjaman pegawai. Selain itu, kami juga ingin mendorong pengaturan koperasi Korpri agar dapat segera kami implementasikan, tentunya tetap sesuai ketentuan dan tidak menimbulkan persoalan hukum maupun perizinan di kemudian hari,” katanya.

Menanggapi usulan tersebut, Kepala BKN RI, Prof. Zudan Arif Fakrulloh, menjelaskan bahwa pembentukan koperasi dapat dilakukan sesuai ketentuan perundang-undangan.

“Untuk koperasi sudah bisa langsung didirikan. Pengaturan dalam Undang-Undang Koperasi saat ini sudah sangat memudahkan. Korpri juga dapat mendirikan koperasi sendiri, dan di BKN kami juga telah melaksanakannya,” ujarnya.

Sementara itu, Plt Gubernur Riau, SF Hariyanto, mengapresiasi dukungan dan pendampingan BKN dalam memperkuat tata kelola manajemen ASN di Provinsi Riau.

Ia menyebut penerapan manajemen talenta di Riau menunjukkan perkembangan positif. Salah satunya ditandai dengan keberhasilan UPT Penilaian Kompetensi BKD Riau memperoleh Akreditasi A dari BKN dengan nilai 96.

Menurut SF Hariyanto, manajemen talenta merupakan langkah strategis untuk memastikan penempatan aparatur berdasarkan kompetensi, kualifikasi, integritas, dan kebutuhan organisasi.

“Manajemen talenta harus mampu memastikan pegawai yang memiliki kompetensi dan kinerja baik mendapatkan kesempatan untuk berkembang. Dalam pengisian jabatan, kita harus mengedepankan kemampuan, integritas, dan kebutuhan organisasi,” ujarnya.

Melalui kegiatan tersebut, pemerintah daerah diharapkan dapat memperkuat sinergi dengan BKN dalam penerapan kebijakan PRO-ASN dan manajemen talenta. Upaya tersebut diharapkan mampu meningkatkan profesionalisme aparatur sekaligus mendorong tata kelola kepegawaian yang memperhatikan kesejahteraan ASN.

Turut mendampingi Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Sekretaris Daerah Sudandri, Kepala BKPSDM Bakharudin, dan Sekretaris BKPSDM Siti Rodhiyah.

(Am).