Ketika Bursa Wapres Didominasi Politisi, Dar Edi Yoga Pilih Terawan
Selasa, 10-11-2026 - 15:21:29 WIB
Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto, bersama pasiennya.
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Di tengah riuhnya perbincangan mengenai kemungkinan pergantian Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, muncul tawaran nama yang berbeda dari deretan tokoh politik yang selama ini beredar. Dar Edi Yoga, salah satu Pendiri Beranda Ruang Diskusi yang juga praktisi media, mengusulkan Prof. Dr. dr. Terawan Agus Putranto sebagai figur alternatif untuk mengisi posisi Wakil Presiden RI.


Usulan itu bukan sekadar menambah panjang daftar nama dalam bursa spekulasi politik. Dar Edi Yoga ingin mengajak publik melihat persoalan kepemimpinan nasional dari sudut pandang yang lebih luas: Indonesia tidak semestinya hanya bergantung pada figur yang lahir dan besar dari rahim partai politik.


Menurut Yoga, bangsa ini membutuhkan sosok yang memiliki semangat kebangsaan, integritas, kapasitas pengabdian, serta keberanian menempatkan kepentingan negara di atas kepentingan kelompok. Figur yang bekerja untuk Indonesia, bukan semata-mata untuk kepentingan politik atau kekuasaan.


Dalam pandangannya, Terawan merupakan nama yang layak dipertimbangkan. Mantan Menteri Kesehatan itu memiliki rekam jejak panjang di dunia kedokteran dan militer. Ia dikenal sebagai dokter spesialis radiologi, pernah menjabat Kepala RSPAD Gatot Soebroto, serta dipercaya menjadi Menteri Kesehatan pada periode pemerintahan Presiden Joko Widodo.


Bagi Yoga, pengalaman Terawan dalam bidang kesehatan, kedisiplinan militer, dan pengabdiannya kepada negara menjadi modal yang patut diperhitungkan dalam diskusi mengenai kepemimpinan nasional.


"Indonesia membutuhkan figur yang memiliki jiwa Merah Putih, berani mengabdi, dan tidak tersandera kepentingan politik praktis. Jangan sampai pembicaraan mengenai masa depan bangsa hanya berputar di antara nama-nama yang itu-itu saja," demikian gagasan yang disampaikan Yoga, Selasa (10/11/2026).


Nama-nama yang selama ini ikut diperbincangkan sebagai kemungkinan pengganti Gibran antara lain Puan Maharani, Pramono Anung, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), hingga Sufmi Dasco Ahmad. Sebagian besar merupakan figur yang memiliki akar dan jaringan kuat dalam politik nasional.


Di tengah dominasi nama-nama tersebut, usulan Terawan menghadirkan alternatif pemikiran: apakah jabatan Wakil Presiden harus selalu menjadi arena kompromi kekuatan partai politik, atau terbuka pula bagi figur profesional dengan pengalaman pengabdian di bidang lain?


Wacana penggantian Gibran kembali menguat setelah muncul polemik mengenai persyaratan pendidikan yang menjadi perhatian publik.


Mahkamah Konstitusi (MK), melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 tanggal 6 Oktober 2026, menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai kepemilikan ijazah atau diploma pendidikan luar negeri Gibran yang dapat disetarakan dengan pendidikan setingkat SLTA.


Namun, MK menyatakan permohonan para pemohon tidak dapat diterima. Mahkamah juga menegaskan tidak memiliki kewenangan untuk membatalkan atau mendiskualifikasi Gibran yang telah menjabat sebagai Wakil Presiden.


Perkembangan berikutnya terjadi pada 30 Oktober 2026. Mahkamah Agung (MA), melalui putusan kasasi Nomor 742 K/TUN/2026, mengabulkan permohonan kasasi terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan SLTA Gibran. MA menyatakan surat tersebut tidak sah dan memerintahkan agar ditarik untuk dimusnahkan.


Dua putusan tersebut kemudian menjadi bahan perdebatan yang lebih luas. Bukan hanya menyangkut dokumen pendidikan seorang pejabat negara, melainkan juga menyentuh pertanyaan mendasar tentang standar persyaratan pejabat publik, akuntabilitas lembaga negara, dan kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.


Namun, penting untuk membedakan antara persoalan keabsahan dokumen, konsekuensi hukum putusan pengadilan, dan mekanisme pemberhentian seorang Wakil Presiden. Ketiganya merupakan persoalan hukum yang tidak dapat dicampuradukkan begitu saja.


Sebab, pergantian Wakil Presiden bukan perkara mengganti seseorang karena desakan opini publik atau menguatnya polemik politik. Konstitusi telah mengatur mekanisme dan tahapan yang harus ditempuh.


Pasal 7A dan 7B UUD 1945 mengatur alasan serta mekanisme pemberhentian Presiden dan/atau Wakil Presiden. Sementara itu, Pasal 8 ayat (2) mengatur bahwa apabila Wakil Presiden berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melakukan kewajibannya, penggantinya dipilih oleh MPR dari dua calon yang diusulkan Presiden.


Dengan demikian, usulan Dar Edi Yoga mengenai Terawan masih merupakan gagasan pribadi yang ditawarkan untuk memperkaya diskusi publik, bukan pencalonan resmi ataupun proses pergantian yang telah berjalan.


Terlepas dari siapa yang kelak dianggap layak, perdebatan ini seharusnya tidak berhenti pada perebutan nama dan jabatan. Lebih penting adalah memastikan bahwa setiap pemimpin memiliki kapasitas, integritas, komitmen kebangsaan, serta keberanian mengutamakan kepentingan rakyat.


Sebab, jabatan Wakil Presiden bukan hadiah politik, bukan pula sekadar pelengkap kekuasaan. Ia adalah amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar kepada bangsa dan negara.


Dar Edi Yoga Usulkan Terawan Agus Putranto sebagai Alternatif Wakil Presiden
Di Tengah Wacana Pergantian Gibran, Dar Edi Yoga Sodorkan Nama Terawan
Dar Edi Yoga: Terawan Layak Dipertimbangkan sebagai Figur Alternatif Wapres
Wacana Pengganti Gibran Mengemuka, Nama Terawan Masuk dalam Diskusi Publik
Bukan dari Lingkaran Partai, Dar Edi Yoga Dorong Terawan Jadi Alternatif Wapres


Dengan demikian, usulan Dar Edi Yoga mengenai Terawan Agus Putranto masih merupakan gagasan pribadi untuk memperkaya diskusi publik. Usulan tersebut bukan pencalonan resmi maupun bagian dari proses konstitusional pergantian Wakil Presiden.


Terlepas dari dinamika politik yang berkembang, pembahasan mengenai kepemimpinan nasional semestinya mengedepankan kapasitas, integritas, rekam jejak, dan komitmen terhadap kepentingan rakyat.


Jabatan Wakil Presiden bukan sekadar posisi politik atau pelengkap kekuasaan, melainkan amanah konstitusional yang menuntut tanggung jawab besar terhadap bangsa dan negara.


(M.Husni).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com