Perkuat Perlindungan Anak, Kemendagri Seleksi 88 Usulan Sub-Kegiatan Pemerintah Daerah
Selasa, 10-11-2026 - 11:30:57 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat integrasi program perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.


Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfinalisasi nomenklatur sub-kegiatan tematik perlindungan anak agar program yang dilaksanakan pemerintah daerah lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi anak.


Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Nomenklatur Sub-Kegiatan Tematik Perlindungan Anak dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027–2028 yang diselenggarakan secara hybrid beberapa waktu lalu.


Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, unit kerja bidang urusan pemerintahan, tim teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta UNICEF Indonesia.


Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, mengatakan tidak semua kegiatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai program perlindungan anak.


Menurutnya, masih terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kegiatan yang benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak.


"Dari 88 usulan sub-kegiatan lintas urusan pemerintahan yang ditelaah, hanya sebagian yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak dan bersifat layanan. Dalam pembahasan disebutkan sekitar 9 persen memenuhi kriteria awal, namun angka tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui verifikasi final," ujar Rendy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (10/11/2026).


Ia menjelaskan, suatu kegiatan tidak cukup hanya mencantumkan label perlindungan anak. Kegiatan tersebut harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas, bentuk layanan konkret, indikator kinerja, keluaran, serta dukungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.


Beberapa contoh kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai program perlindungan anak antara lain pendampingan anak korban kekerasan, layanan psikososial bagi anak rentan, dan penyediaan makanan darurat.


Sebaliknya, kegiatan rapat koordinasi, perjalanan dinas, pelatihan internal aparatur, serta administrasi tidak otomatis masuk kategori perlindungan anak apabila tidak memberikan manfaat langsung kepada kelompok sasaran.


Perlindungan Anak Membutuhkan Sinergi Lintas Sektor


Tenaga Ahli Bidang Pendidikan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Mohamad Saefudin, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam pelaksanaan program perlindungan anak.


Menurutnya, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian atau perangkat daerah.


“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau satu perangkat daerah,” ujarnya.


Sementara itu, Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, Adrian Kusuma Pratama, mendorong keseragaman indikator kinerja, khususnya terkait definisi operasional Indeks Perlindungan Anak.


Ia menegaskan bahwa batasan usia anak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, indikator perlu dilengkapi sumber data, metode penghitungan, mekanisme pengumpulan, serta proses validasi yang jelas.


“Dengan demikian, capaian perlindungan anak dapat dibandingkan, dipantau, dan dievaluasi secara lebih akurat,” jelasnya.


SIPD Didorong Perkuat Pemantauan Program


Dari tim teknis SIPD Bangda Kemendagri, Harry Iriawan, menyoroti perlunya penguatan nomenklatur indikator Indeks Perlindungan Anak dalam sistem SIPD.


Penguatan tersebut diharapkan memungkinkan pemantauan program secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di daerah.


SIPD juga diharapkan dapat mendukung pengembangan dashboard pemantauan yang memuat indikator, program, alokasi anggaran, dan realisasi kegiatan.


Selain itu, pertukaran data antara Kemendagri, Kementerian Sosial, KemenPPPA, dan Kementerian Kesehatan perlu diperkuat untuk mendukung sinkronisasi informasi.


"Dengan integrasi data, pemerintah dapat mengetahui daerah dengan kesenjangan layanan, program yang belum berjalan, serta ketidaksesuaian antara target, anggaran, dan realisasi," ujar Harry.


Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan finalisasi 88 usulan sub-kegiatan, penyelesaian definisi operasional indikator, serta pemutakhiran nomenklatur dan basis data SIPD sebagai prioritas.


Pemutakhiran nomenklatur berbasis SIPD ditargetkan selesai paling lambat November 2026. Selanjutnya, hasilnya akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran tahun 2027–2028.


Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap program perlindungan anak di daerah dapat direncanakan dan dianggarkan secara lebih terarah.


Keberhasilan pembangunan yang mendukung perlindungan anak tidak hanya diukur dari jumlah program dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kejelasan indikator, kecukupan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan anak-anak.


(M. Husni).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com