Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat integrasi program perlindungan anak dalam perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah.

Salah satu langkah yang dilakukan adalah memfinalisasi nomenklatur sub-kegiatan tematik perlindungan anak agar program yang dilaksanakan pemerintah daerah lebih tepat sasaran, terukur, dan memberikan manfaat langsung bagi anak.

Pembahasan tersebut berlangsung dalam Rapat Koordinasi Finalisasi Nomenklatur Sub-Kegiatan Tematik Perlindungan Anak dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Tahun 2027–2028 yang diselenggarakan secara hybrid beberapa waktu lalu.

Rapat tersebut melibatkan sejumlah kementerian dan lembaga, unit kerja bidang urusan pemerintahan, tim teknis Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD), Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Sosial, Kementerian Kesehatan, serta UNICEF Indonesia.

Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur PEIPD Iwan Kurniawan, mengatakan tidak semua kegiatan pemerintah dapat dikategorikan sebagai program perlindungan anak.

Menurutnya, masih terdapat perbedaan pemahaman antara pemerintah pusat dan daerah dalam menentukan kegiatan yang benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak.

"Dari 88 usulan sub-kegiatan lintas urusan pemerintahan yang ditelaah, hanya sebagian yang dinilai memiliki keterkaitan langsung dengan perlindungan anak dan bersifat layanan. Dalam pembahasan disebutkan sekitar 9 persen memenuhi kriteria awal, namun angka tersebut masih memerlukan konfirmasi melalui verifikasi final," ujar Rendy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (10/11/2026).

Ia menjelaskan, suatu kegiatan tidak cukup hanya mencantumkan label perlindungan anak. Kegiatan tersebut harus memiliki sasaran penerima manfaat yang jelas, bentuk layanan konkret, indikator kinerja, keluaran, serta dukungan anggaran yang dapat dipertanggungjawabkan.

Beberapa contoh kegiatan yang dapat dikategorikan sebagai program perlindungan anak antara lain pendampingan anak korban kekerasan, layanan psikososial bagi anak rentan, dan penyediaan makanan darurat.

Sebaliknya, kegiatan rapat koordinasi, perjalanan dinas, pelatihan internal aparatur, serta administrasi tidak otomatis masuk kategori perlindungan anak apabila tidak memberikan manfaat langsung kepada kelompok sasaran.

Perlindungan Anak Membutuhkan Sinergi Lintas Sektor

Tenaga Ahli Bidang Pendidikan Ditjen Bina Pembangunan Daerah, Mohamad Saefudin, menekankan pentingnya keterlibatan berbagai sektor dalam pelaksanaan program perlindungan anak.

Menurutnya, upaya pemenuhan hak dan perlindungan anak tidak dapat dibebankan hanya kepada satu kementerian atau perangkat daerah.

“Perlindungan anak bukan hanya tanggung jawab satu kementerian atau satu perangkat daerah,” ujarnya.

Sementara itu, Social Policy Specialist UNICEF Indonesia, Adrian Kusuma Pratama, mendorong keseragaman indikator kinerja, khususnya terkait definisi operasional Indeks Perlindungan Anak.

Ia menegaskan bahwa batasan usia anak harus mengacu pada peraturan perundang-undangan nasional. Selain itu, indikator perlu dilengkapi sumber data, metode penghitungan, mekanisme pengumpulan, serta proses validasi yang jelas.

“Dengan demikian, capaian perlindungan anak dapat dibandingkan, dipantau, dan dievaluasi secara lebih akurat,” jelasnya.

SIPD Didorong Perkuat Pemantauan Program

Dari tim teknis SIPD Bangda Kemendagri, Harry Iriawan, menyoroti perlunya penguatan nomenklatur indikator Indeks Perlindungan Anak dalam sistem SIPD.

Penguatan tersebut diharapkan memungkinkan pemantauan program secara berkelanjutan, mulai dari tahap perencanaan, penganggaran, hingga pelaksanaan di daerah.

SIPD juga diharapkan dapat mendukung pengembangan dashboard pemantauan yang memuat indikator, program, alokasi anggaran, dan realisasi kegiatan.

Selain itu, pertukaran data antara Kemendagri, Kementerian Sosial, KemenPPPA, dan Kementerian Kesehatan perlu diperkuat untuk mendukung sinkronisasi informasi.

"Dengan integrasi data, pemerintah dapat mengetahui daerah dengan kesenjangan layanan, program yang belum berjalan, serta ketidaksesuaian antara target, anggaran, dan realisasi," ujar Harry.

Sebagai tindak lanjut, rapat menetapkan finalisasi 88 usulan sub-kegiatan, penyelesaian definisi operasional indikator, serta pemutakhiran nomenklatur dan basis data SIPD sebagai prioritas.

Pemutakhiran nomenklatur berbasis SIPD ditargetkan selesai paling lambat November 2026. Selanjutnya, hasilnya akan disosialisasikan kepada pemerintah daerah sebagai acuan penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dan penganggaran tahun 2027–2028.

Melalui langkah tersebut, pemerintah berharap program perlindungan anak di daerah dapat direncanakan dan dianggarkan secara lebih terarah.

Keberhasilan pembangunan yang mendukung perlindungan anak tidak hanya diukur dari jumlah program dalam dokumen perencanaan, tetapi juga dari ketepatan sasaran, kejelasan indikator, kecukupan anggaran, serta manfaat nyata yang dirasakan anak-anak.

(M. Husni).