Pidie, - Persoalan dugaan pelecehan seksual di lingkungan Lembaga Pendidikan Islam (LPI) Yayasan Jabal Ulum atau Dayah Jabal Ulum, Gampong Tgk. Di Laweung, Kecamatan Muara Tiga, Kabupaten Pidie, Aceh, tidak boleh berhenti pada proses penegakan hukum. Tanggung jawab yayasan terhadap pemulihan korban dan evaluasi menyeluruh sistem pengawasan lembaga pendidikan juga harus menjadi perhatian serius.

Ketua Perkumpulan Zirah Amanat Rakyat untuk Keadilan (ZARKA) Aceh, Rifqi Maulana, meminta pimpinan dan pengelola Yayasan Jabal Ulum tidak melepaskan tanggung jawab kelembagaan atas persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan tersebut.

Rifqi menyampaikan apresiasi kepada Polres Pidie atas penanganan perkara dugaan pelecehan seksual tersebut. Ia berharap proses hukum dilakukan secara profesional, transparan, dan tuntas sesuai ketentuan perundang-undangan.

Namun, menurutnya, penegakan hukum saja tidak cukup. Para korban membutuhkan pemulihan kesehatan, pendampingan psikologis, perlindungan sosial, serta jaminan keamanan agar dapat melanjutkan kehidupan dan pendidikan tanpa tekanan.

“Jangan sampai perhatian hanya tertuju pada proses pidana, sementara pemulihan korban justru terabaikan. Yayasan harus hadir dan bertanggung jawab. Korban membutuhkan pendampingan nyata, bukan sekadar pernyataan,” tegas Rifqi.

Pimpinan Yayasan Tidak Boleh Lepas Tangan

Rifqi menegaskan, tanggung jawab pidana individu dan tanggung jawab kelembagaan merupakan dua hal berbeda. Aparat penegak hukum bertugas mengusut dugaan tindak pidana, sedangkan pihak yayasan harus menjalankan kewajiban perlindungan dan pemulihan korban sesuai ketentuan yang berlaku.

Ia secara khusus meminta Tgk. Azhar selaku pembina yang disebut memiliki peran dalam pengelolaan Yayasan Jabal Ulum memberikan penjelasan mengenai pelaksanaan fungsi pembinaan dan pengawasan selama ini.

Menurut Rifqi, perlu ada evaluasi terhadap mekanisme pengawasan santri, pembagian tanggung jawab pengelola, prosedur pengaduan, serta sistem perlindungan peserta didik.

“Pertanyaannya, bagaimana pengawasan selama ini dijalankan? Siapa yang bertanggung jawab memastikan keselamatan para santri? Fungsi pembina dan pengelola harus dievaluasi secara terbuka. Apabila ditemukan kelalaian atau pelanggaran, harus ada pertanggungjawaban sesuai aturan,” ujarnya.

Dinas Pendidikan Dayah Aceh Diminta Tertibkan Yayasan

ZARKA Aceh mendesak Dinas Pendidikan Dayah Aceh, Dinas Pendidikan terkait, serta instansi pemerintah yang berwenang segera turun ke lapangan untuk melakukan pemeriksaan dan evaluasi menyeluruh terhadap Yayasan Jabal Ulum.

Rifqi meminta pemerintah tidak hanya memeriksa aspek administratif, tetapi juga memastikan sistem perlindungan peserta didik benar-benar berjalan.

Apabila ditemukan pelanggaran terhadap ketentuan penyelenggaraan pendidikan atau kelemahan tata kelola, pemerintah diminta mengambil langkah pembinaan, pengawasan, hingga penertiban sesuai kewenangan dan peraturan yang berlaku.

“Yayasan harus ditertibkan apabila ditemukan persoalan dalam pengelolaannya. Jangan menunggu muncul korban berikutnya. Pemerintah harus memastikan lembaga pendidikan memiliki pengawasan yang ketat dan benar-benar menjamin keselamatan peserta didik,” katanya.

Ia juga meminta agar tersedia saluran pengaduan yang aman bagi santri dan orang tua sehingga dugaan adanya korban lain dapat ditindaklanjuti tanpa intimidasi maupun tekanan.

Status Yayasan dan Aset Desa Harus Diperjelas

Selain persoalan perlindungan santri, Rifqi meminta Pemerintah Gampong Tgk. Di Laweung bersama instansi terkait mengklarifikasi informasi mengenai keterkaitan Yayasan Jabal Ulum dengan aset atau kepentingan desa.

Menurutnya, status aset, struktur kepengurusan, kewenangan pembina, serta mekanisme pertanggungjawaban harus diperjelas agar tidak menimbulkan persoalan berkepanjangan antara pengelola yayasan dan masyarakat.

Ia menilai penyelesaian persoalan kelembagaan perlu melibatkan pemerintah desa, pengurus yayasan, tokoh masyarakat, dan instansi pendidikan terkait.

Rifqi juga meminta pemeriksaan terhadap pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS/BOSP), apabila satuan pendidikan di bawah yayasan menerima bantuan tersebut.

Pemeriksaan harus dilakukan berdasarkan dokumen resmi dan laporan pertanggungjawaban. Jika ditemukan penyimpangan, tindak lanjut harus dilakukan oleh instansi berwenang sesuai ketentuan hukum.

Pemulihan Korban Tidak Boleh Menunggu Proses Hukum Selesai

Rifqi menekankan bahwa korban harus menjadi prioritas dalam penyelesaian persoalan Jabal Ulum.

Ia meminta pihak yayasan memastikan tersedianya pemeriksaan kesehatan, rehabilitasi psikologis, pendampingan hukum dan sosial, serta perlindungan identitas korban. Seluruh proses pemulihan harus memperhatikan kebutuhan dan kepentingan terbaik korban, terutama apabila mereka masih berusia anak.

“Jangan biarkan korban menghadapi trauma sendirian. Tanggung jawab moral dan kelembagaan yayasan harus diwujudkan melalui tindakan nyata. Pemulihan korban tidak boleh menunggu sampai proses pidana selesai,” tegasnya.

Ia juga mengingatkan agar tidak ada tekanan terhadap korban maupun keluarga yang hendak mencari keadilan.

Jangan Sampai Muncul Korban Berikutnya

Menurut Rifqi, persoalan Jabal Ulum harus menjadi momentum pembenahan tata kelola pendidikan dayah di Aceh. Pengawasan tidak boleh hanya bersifat formalitas, tetapi harus dilaksanakan secara konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

Ia meminta seluruh pihak bekerja sesuai kewenangannya: Polres Pidie menuntaskan proses hukum, Dinas Pendidikan Dayah Aceh dan instansi terkait mengevaluasi serta menertibkan kelembagaan apabila ditemukan pelanggaran, pemerintah desa memastikan kejelasan persoalan aset dan tata kelola, serta yayasan memenuhi tanggung jawab perlindungan dan pemulihan korban.

“Jangan sampai persoalan ini dibiarkan berlarut-larut hingga menimbulkan masalah baru. Kita ingin pendidikan dayah tetap berjalan dengan baik, tetapi keselamatan santri tidak boleh dikorbankan. Yayasan harus bertanggung jawab, pemerintah harus hadir, dan pengawasan harus diperbaiki secara menyeluruh,” tutup Rifqi.

(Rifai).