Meranti, - Wakil Bupati Kepulauan Meranti, Muzamil Baharudin, menegaskan keberhasilan program Makan Bergizi Gratis (MBG) membutuhkan dukungan infrastruktur dasar, seperti listrik, air bersih, sanitasi, jalan, dan akses transportasi.

Hal itu disampaikannya saat memimpin Rapat Kerja Satuan Tugas (Satgas) MBG Kabupaten Kepulauan Meranti di Ruang Rapat Melati, Kantor Bupati, Senin (9/11/2026).

Rapat tersebut membahas tindak lanjut Surat Edaran Menteri Dalam Negeri mengenai penguatan peran pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan MBG, termasuk pengawasan, inspeksi kelayakan operasional Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), dan evaluasi program.

Muzamil mengatakan, Pemkab Kepulauan Meranti mendukung program prioritas pemerintah pusat tersebut. Namun, pelaksanaannya perlu memperhatikan kondisi geografis Meranti sebagai daerah kepulauan.

Menurutnya, panjangnya rantai pasok bahan pangan dapat meningkatkan biaya distribusi sekaligus berpotensi menurunkan kualitas bahan pangan. Karena itu, ia mendorong sektor pertanian dan perikanan lokal agar berperan lebih besar dalam memenuhi kebutuhan program MBG.

Ia juga meminta seluruh perangkat daerah, camat, dan pemerintah desa terlibat aktif mengawasi kualitas makanan, ketepatan sasaran penerima manfaat, serta kelayakan operasional dapur SPPG.

Muzamil menekankan pengawasan harus dilakukan secara profesional dan humanis, dengan tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku. SPPG yang belum memenuhi standar perlu diberikan pembinaan dan kesempatan melakukan perbaikan. Namun, pelanggaran tetap harus ditindaklanjuti sesuai aturan.

Sementara itu, Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional Kabupaten Kepulauan Meranti, Suryani, menjelaskan inspeksi kelayakan operasional SPPG akan menggunakan 14 indikator penilaian. Indikator tersebut mencakup legalitas, kompetensi tenaga pengolah makanan, ketersediaan air bersih, fasilitas penyimpanan bahan pangan, sanitasi, hingga sistem pengawasan CCTV.

Ia menyebutkan, dari 23 SPPG yang aktif di Kepulauan Meranti, sebanyak 22 telah memiliki Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS), sedangkan satu lainnya masih dalam proses karena sedang melakukan relokasi.

Suryani juga mengungkapkan sejumlah kendala operasional, terutama kualitas air bersih dan pasokan listrik. Keterbatasan tersebut berpotensi mengganggu proses pengolahan serta penyimpanan bahan pangan di dapur SPPG.

Selain itu, pengelolaan sanitasi dan limbah, pengurangan sampah plastik kemasan makanan, serta pencantuman batas maksimal waktu konsumsi pada makanan yang didistribusikan turut menjadi perhatian.

Melalui inspeksi tersebut, diharapkan kondisi setiap SPPG dapat teridentifikasi secara objektif sehingga rekomendasi perbaikan sesuai dengan standar kelayakan operasional.

Rapat tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kepulauan Meranti, para asisten, pimpinan OPD terkait, camat se-Kabupaten Kepulauan Meranti, serta anggota Satgas MBG.

(Am).