Diduga PHK Sepihak, Mantan Driver PT Asia Pacific Xpressindo Tuntut Hak Setelah 7 Tahun Bekerja
Senin, 09-11-2026 - 09:20:15 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Dugaan pemutusan hubungan kerja (PHK) sepihak tanpa penyelesaian hak pekerja menyeret PT Asia Pacific Xpressindo ke dalam sorotan. Perusahaan tersebut diduga belum membayarkan pesangon Antonius Maria Klaret Maku, mantan pengemudi operasional yang telah bekerja selama 7 tahun 5 bulan. Tak hanya itu, surat pengalaman kerja (paklaring) yang dibutuhkan untuk pencairan manfaat BPJS Ketenagakerjaan juga disebut belum diberikan.


Persoalan ini memicu reaksi keras tim kuasa hukum Antonius dari AR-A Law Firm & Partners. Mereka menilai sikap manajemen perusahaan yang belum merespons upaya penyelesaian dan somasi menunjukkan tidak adanya keseriusan dalam menyelesaikan persoalan hak pekerja.


"Kami sudah mengupayakan mediasi, tetapi pimpinan PT tersebut terus menghindar. Kalau berani memecat, harus berani bertanggung jawab atas hak-hak karyawan. Apalagi surat paklaring itu merupakan dokumen penting bagi pekerja untuk mengurus pencairan haknya sendiri," tegas Efraim Mbomba Reda, S.H., salah satu kuasa hukum Antonius, Minggu (8/11/2026).


Efraim menegaskan, persoalan ini bukan sekadar perselisihan antara perusahaan dan mantan karyawan. Menurutnya, perusahaan wajib memenuhi hak pekerja sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Penahanan dokumen yang dibutuhkan untuk mengakses manfaat BPJS Ketenagakerjaan juga menjadi persoalan yang harus segera diselesaikan.


 Kuasa Hukum Singgung Ancaman Sanksi Pidana


Tak berhenti pada tuntutan pembayaran pesangon, tim kuasa hukum juga menyoroti kemungkinan konsekuensi hukum atas dugaan pelanggaran hak pekerja.


Stefanus Gega, S.H., menjelaskan bahwa dugaan pelanggaran kewajiban pembayaran hak pekerja dapat berimplikasi pada ketentuan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 185 UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, sepanjang unsur pelanggarannya terpenuhi.


"Ketentuan tersebut mengatur ancaman pidana penjara paling singkat satu tahun dan paling lama empat tahun dan/atau denda paling sedikit Rp100 juta hingga Rp400 juta. Kami akan mengkaji dan menempuh langkah hukum sesuai fakta serta ketentuan yang berlaku," ujar Gega.


Tak hanya persoalan ketenagakerjaan, Gega juga mengungkapkan rencana menyampaikan pengaduan kepada Direktorat Jenderal Pajak (DJP). Langkah tersebut berkaitan dengan dugaan penggunaan rekening pribadi pimpinan perusahaan dalam transaksi pembayaran upah atau gaji pekerja.


"Kami melihat adanya transaksi pembayaran upah yang menggunakan rekening pribadi pimpinan perusahaan. Hal ini perlu ditelusuri oleh otoritas pajak untuk memastikan kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan," ungkapnya.


Ia menegaskan, dugaan tersebut akan disampaikan kepada instansi berwenang agar dapat diperiksa berdasarkan bukti dan ketentuan perpajakan yang berlaku.


 Sudah Disomasi, Perusahaan Belum Beri Respons


Didimus Migu, S.H., yang juga tergabung dalam tim kuasa hukum, menyampaikan bahwa pihaknya telah melayangkan somasi kepada PT Asia Pacific Xpressindo pada Selasa, 3 November 2026. Namun, hingga Minggu (8/11/2026), pihaknya mengaku belum menerima tanggapan resmi dari perusahaan.


"Kami sudah memberikan kesempatan kepada perusahaan untuk menyelesaikan persoalan ini secara baik-baik. Somasi telah kami kirimkan, tetapi sampai sekarang belum ada tanggapan. Kami tentu tidak akan membiarkan hak klien kami terus terabaikan," tegas Didimus.


Perusahaan yang beralamat di Jalan Atang Sanjaya No. 21, Boutique Office Lot 12 No. 15, Benda, Tangerang, Banten, tersebut diminta segera menunjukkan itikad baik untuk menyelesaikan kewajibannya.


Diberhentikan Secara Lisan Setelah Bekerja 7 Tahun Lebih


Berdasarkan uraian dalam somasi tim kuasa hukum, Antonius Maria Klaret Maku mulai bekerja sebagai pengemudi operasional PT Asia Pacific Xpressindo sejak 8 Desember 2017 hingga Mei 2025.


Persoalan bermula pada Mei 2025 di area gudang perusahaan. Saat itu, seorang petugas HRD bernama Gatot disebut menyampaikan pemberhentian Antonius secara lisan dengan alasan perusahaan tidak lagi membutuhkan tenaga kerjanya.


Namun, menurut tim kuasa hukum, pemberhentian tersebut tidak disertai penerbitan surat PHK resmi.


Pihak HRD disebut sempat menjanjikan penyelesaian persoalan tersebut. Akan tetapi, hingga somasi dilayangkan, tim kuasa hukum menyatakan belum melihat adanya penyelesaian konkret dari manajemen perusahaan.


Siapkan Laporan Polisi hingga Gugatan Hukum


Menghadapi situasi tersebut, AR-A Law Firm & Partners menegaskan akan membawa perkara ini ke jalur hukum apabila perusahaan tetap tidak menunjukkan itikad baik.


Sejumlah langkah yang disiapkan meliputi laporan kepada kepolisian, pengaduan kepada instansi ketenagakerjaan, serta upaya gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum dengan merujuk Pasal 1365 KUHPerdata dan ketentuan penyelesaian perselisihan hubungan industrial dalam UU Nomor 2 Tahun 2004.


Tim kuasa hukum menegaskan bahwa masa kerja seorang pekerja selama bertahun-tahun tidak boleh berakhir tanpa kepastian atas hak-haknya.


Persoalan ini sekaligus menjadi pengingat bahwa hubungan industrial bukan hanya tentang kewajiban pekerja menjalankan tugas, tetapi juga kewajiban perusahaan memenuhi hak-hak pekerja sesuai hukum.


Adapun hingga berita ini disusun, keterangan dari pihak manajemen PT Asia Pacific Xpressindo belum diperoleh. Ruang klarifikasi dan hak jawab perusahaan tetap terbuka untuk memberikan penjelasan atas persoalan tersebut.


Tim kuasa hukum AR-A Law Firm & Partners:


1. Don Bosko Chandra K. Goba, S.H., CCD.
2. Yosef Gani Paulana Gande, S.H.
3. Efraim Mbomba Reda, S.H.
4. Stefanus Gega, S.H.
5. Didimus Migu, S.H.
6. Gimson R.M. Obhetan, S.H.


(Rifai).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com