Mandailing Natal, - Aktivitas pertambangan yang diduga ilegal di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal (Madina), menjadi sorotan setelah ramai diperbincangkan dan viral di media sosial.
Menanggapi hal tersebut, Sekretaris Jenderal SATMA AMPI Madina, Muliya Harisandi, mendesak aparat penegak hukum agar mengusut seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pemodal dan pihak yang mengendalikan operasional pertambangan.
Menurut Muliya, penanganan perkara tidak seharusnya hanya berfokus pada aktivitas yang terlihat di lapangan. Aparat kepolisian juga diminta menelusuri kemungkinan keterlibatan pihak lain berdasarkan bukti dan fakta hukum.
Ia menyebut, berdasarkan informasi yang dihimpun SATMA AMPI Madina, muncul dugaan keterkaitan seorang anggota DPRD Madina dari Partai Demokrat berinisial MU dengan permodalan atau aktivitas pertambangan tersebut.
Selain itu, seseorang bernama Hendri disebut-sebut diduga berperan sebagai penyedia atau penguasa lokasi pertambangan. Sementara Zulkisman Lubis diduga menjadi koordinator lapangan yang mengatur operasional empat unit alat berat.
Muliya menegaskan, seluruh informasi tersebut perlu diverifikasi oleh aparat penegak hukum. Pihak-pihak yang namanya disebut juga harus diberikan kesempatan untuk menyampaikan klarifikasi agar persoalan ini dapat ditangani secara objektif.
Desak Partai Demokrat Lakukan Penelusuran Internal
SATMA AMPI Madina turut mendesak DPC Partai Demokrat Kabupaten Mandailing Natal menelusuri informasi mengenai dugaan keterlibatan kadernya yang saat ini menjabat sebagai anggota DPRD.
Muliya meminta partai melakukan pemeriksaan internal dan mengambil tindakan sesuai mekanisme organisasi apabila dugaan tersebut terbukti melalui bukti yang sah.
"Jangan sampai jabatan sebagai wakil rakyat justru menimbulkan persepsi negatif di tengah masyarakat karena adanya dugaan keterlibatan dalam aktivitas yang bertentangan dengan hukum. Partai harus menunjukkan sikap tegas dan tidak boleh melindungi siapa pun," tegasnya.
Pertanyakan Transparansi Penindakan
Selain mendesak pengusutan dugaan keterlibatan pemodal, SATMA AMPI Madina juga mempertanyakan transparansi penanganan perkara oleh kepolisian.
Berdasarkan informasi yang diterima organisasi tersebut, penindakan disebut baru menyasar satu unit alat berat atau satu pihak dari Madina. Sementara keberadaan tiga alat berat lainnya dan dugaan keterlibatan pihak-pihak lain masih menjadi pertanyaan.
Muliya meminta kepolisian memberikan penjelasan resmi mengenai perkembangan penanganan perkara, termasuk pemeriksaan terhadap pihak yang diduga menjadi pemodal, penguasa lokasi, dan koordinator lapangan.
Menurutnya, keterbukaan informasi diperlukan untuk menghindari berkembangnya persepsi mengenai kemungkinan penegakan hukum yang tidak menyeluruh.
Enam Tuntutan SATMA AMPI Madina
Sebagai bentuk kepedulian terhadap penegakan hukum dan perlindungan lingkungan, SATMA AMPI Madina menyampaikan enam tuntutan, yakni:
1. Mendesak kepolisian mengusut tuntas dugaan aktivitas pertambangan ilegal di Desa Banjar Maga, Kecamatan Ranto Baek, Kabupaten Mandailing Natal.
2. Memeriksa seluruh pihak yang diduga terlibat, termasuk pemodal, penguasa lokasi, koordinator lapangan, serta pihak yang mengoperasikan empat unit alat berat.
3. Menelusuri dugaan keterlibatan anggota DPRD Madina berinisial MU dari Partai Demokrat.
4. Mendesak DPC Partai Demokrat Madina melakukan pemeriksaan internal dan memberikan sanksi sesuai aturan apabila keterlibatan kadernya terbukti.
5. Meminta kepolisian memberikan penjelasan resmi mengenai penindakan yang disebut baru menyasar satu alat berat atau satu pihak.
6. Memastikan penegakan hukum berjalan secara menyeluruh, objektif, transparan, dan tanpa pandang bulu.
Minta Pengusutan Tidak Berhenti pada Pekerja Lapangan
Menutup pernyataannya, Muliya Harisandi menegaskan bahwa viralnya aktivitas pertambangan tersebut tidak boleh hanya menjadi perbincangan di media sosial tanpa tindak lanjut yang jelas.
"Jangan hanya menindak pihak yang terlihat di lapangan, tetapi telusuri siapa yang diduga menjadi pemodal, siapa yang menguasai lokasi, siapa yang mengatur operasional, dan siapa saja yang memperoleh keuntungan. Penegakan hukum harus menyentuh seluruh mata rantai aktivitas pertambangan tersebut. Jangan sampai hukum hanya tajam ke bawah, tetapi tumpul ke atas," tutupnya.
SATMA AMPI Madina menyatakan akan terus mengawal persoalan tersebut dan mendorong agar seluruh dugaan yang berkembang ditindaklanjuti melalui proses hukum yang transparan, adil, dan profesional.
(Magrifatulloh).
Komentar Anda :