Integrasi Data K/L Jadi Kunci Pembangunan Tepat Sasaran, Ini Penjelasan Mendagri
Kamis, 05-11-2026 - 18:04:05 WIB
Mendagri, Muhammad Tito Karnavian saat menghadiri Sosialisasi UU Satu Data Indonesia di kantor PPN/Bappenas, Jakarta, Kamis (5/11/2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian menilai Undang-Undang (UU) tentang Satu Data Indonesia (SDI) menjadi solusi untuk mengintegrasikan sistem elektronik dan aplikasi yang selama ini digunakan masing-masing kementerian dan lembaga (K/L).


Melalui pendekatan interoperabilitas, sistem data antar-K/L diharapkan dapat saling terhubung dan bertukar informasi secara otomatis. 


Integrasi tersebut juga dinilai dapat mempermudah pemerintah daerah (Pemda) dalam menyusun perencanaan pembangunan di tingkat desa, kabupaten/kota, hingga provinsi.


Hal itu disampaikan Tito saat menghadiri Sosialisasi UU Satu Data Indonesia di Kantor Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (PPN/Bappenas), Jakarta, Kamis (5/11/2026).


Menurut Tito, selama ini masih terdapat kesenjangan konektivitas data antarkementerian dan lembaga. Karena itu, interoperabilitas menjadi salah satu aspek penting dalam penerapan UU Satu Data Indonesia.


"Ada satu missing link [koneksi antardata K/L] di situ. Sehingga kalau kami berpendapat, satu data ini mungkin fokusnya di interoperabilitas itu," kata Tito.


Ia menjelaskan, integrasi data dapat meningkatkan kualitas perencanaan dan evaluasi pembangunan. Data Badan Pusat Statistik (BPS), seperti inflasi dan pengelompokan desil, misalnya, dapat dihubungkan dengan data program kementerian terkait, termasuk Kementerian UMKM, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Pekerjaan Umum, serta Kementerian Pertanian.


Data tersebut selanjutnya dapat dipadukan dengan data pemerintah daerah untuk menentukan program dan intervensi pembangunan yang lebih tepat sasaran.


"Kami melihat bahwa untuk memutus kesulitan-kesulitan itu, inilah pentingnya kita mengintegrasikan semua pemilik data. Ini diintegrasikan dalam satu sistem, yaitu Satu Data Indonesia," ujarnya.


Meski mendukung kebijakan tersebut, Tito mengingatkan tiga hal yang perlu diperhatikan dalam implementasinya.


Pertama, integrasi data harus tetap memperhatikan batas kewenangan masing-masing kementerian dan lembaga sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. 


Kedua, pertukaran data harus menjamin keamanan negara, terutama terhadap informasi sensitif. Ketiga, aspek keamanan siber perlu menjadi perhatian untuk mencegah potensi ancaman terhadap sistem dan data pemerintah


"Kami kira demikian, kami dari Kemendagri tentu mendukung sepenuhnya Undang-Undang Satu Data Indonesia," tutupnya.


Acara tersebut turut dihadiri Ketua Badan Legislasi DPR RI Bob Hasan, Menteri PPN/Kepala Bappenas Rachmat Pambudy, Menteri PANRB Rini Widyantini, Menteri Komunikasi dan Digital Meutya Viada Hafid, Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Nugroho Sulistyo Budi, serta sejumlah pejabat terkait.


(**)


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com