Samadi
Dugaan Intimidasi dalam Kasus Sengketa Tanah, Warga Medan Minta Kapolri Turun Tangan
Kamis, 05-11-2026 - 15:11:11 WIB
Baca juga:
   
 

 


Medan, -  Seorang warga bernama Rohani mengaku mengalami dugaan intimidasi oleh oknum penyidik kepolisian saat menjalani proses pemeriksaan sebagai saksi dalam perkara sengketa tanah di Kota Medan, Sumatera Utara.


Rohani menuturkan, peristiwa tersebut terjadi sekitar Agustus 2026. Saat itu, sekitar pukul 03.00 WIB, seorang penyidik yang disebut bernama Aipda Fariij bersama tiga personel lainnya dan pihak pelapor mendatangi rumahnya untuk mencari keberadaannya terkait pemeriksaan berita acara pemeriksaan (BAP).


Namun, Rohani tidak berada di rumah karena sedang bekerja. Kedatangan rombongan tersebut diterima oleh anaknya, Indrawan Sitepu.


Rohani mengaku baru tiba di rumah sekitar pukul 18.00 WIB dan mendapati petugas masih berada di lokasi. Ia juga menyebut sebelumnya telah menerima surat panggilan pemeriksaan.


Menurut Rohani, cara penyampaian petugas saat itu membuat dirinya merasa tertekan. Ia mengaku mendapat pernyataan bahwa dirinya dapat dipenjara apabila tidak memberikan keterangan secara jujur.


"Saya jawab tidak takut karena saya tidak pernah berbohong. Tanah itu merupakan milik orangtua saya yang dijual kepada ayah Muhammad Nur Azaddin," ujar Rohani.


Ia juga mempertanyakan kehadiran pihak pelapor saat petugas mendatangi rumahnya untuk mengantarkan surat panggilan. Menurutnya, rombongan tersebut menggunakan mobil Mitsubishi Xpander putih dengan nomor polisi BL 1358 ZN.


Rohani menilai perlakuan yang diterimanya tidak mencerminkan posisi dirinya sebagai saksi. Ia mengaku merasa tertekan dan khawatir terhadap kondisi keluarganya.


Bahkan, menurut Rohani, anaknya yang masih berusia 12 tahun mengalami ketakutan hingga jatuh sakit setelah menyaksikan kedatangan sejumlah personel kepolisian ke rumah mereka.


Ia juga mengaku bahwa saudara kandungnya mengalami perlakuan serupa dari oknum yang sama.


Atas kejadian tersebut, Rohani meminta perhatian Kapolri dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam) Polri agar dugaan intimidasi yang disampaikannya dapat diperiksa.


"Saya mohon kepada Bapak Kapolri dan Bapak Kadiv Propam agar memberikan perlindungan. Saya ini orang susah, tetapi sampai sekarang masih merasa diintimidasi," ungkapnya.


Pemilik Tanah Keberatan Disebut Mangkir


Dalam perkembangan perkara yang sama, Muhammad Nur Azaddin, yang mengaku sebagai pemilik tanah, juga menyampaikan keberatan terhadap tindakan penyidik.


Ia menuturkan, pada 24 Oktober 2026, seorang penyidik yang disebut bernama Fariz bersama sejumlah anggota mendatangi rumahnya. Namun, saat itu ia sedang berada di luar kota.


Menurut Azaddin, penyidik menyampaikan kepada tetangganya bahwa dirinya tidak pernah datang ke Polrestabes Medan dan selalu mangkir dari pemeriksaan.


Azaddin membantah pernyataan tersebut. Ia mengaku telah menjalani pemeriksaan BAP oleh penyidik bersangkutan.


"Saya sudah di-BAP. Saya juga telah menyampaikan surat permohonan penundaan pemeriksaan saksi pada 3 September 2026 karena perkara ini sedang dalam proses di Pengadilan Negeri Medan," ujarnya.


Ia mengaku merasa dirugikan oleh penanganan perkara tersebut. Azaddin juga mempertanyakan kewenangan Polrestabes Medan dalam menangani laporan yang menurutnya berkaitan dengan lokasi tanah di wilayah hukum Polres Pelabuhan Belawan.


Azaddin menyatakan akan mengadukan persoalan tersebut kepada Propam hingga Mabes Polri. Ia juga membantah tuduhan membuat surat palsu karena mengaku hanya sebagai pihak pembeli tanah.


Menurutnya, pihak yang mengetahui proses penerbitan dokumen tersebut adalah aparatur kelurahan sehingga perlu dimintai keterangan untuk memastikan keabsahannya.


Awal Mula Sengketa Tanah


Berdasarkan keterangan yang disampaikan pihak Azaddin, sengketa bermula ketika lahan yang diklaim sebagai miliknya berdasarkan dokumen legalisasi pelepasan dan penyerahan hak dengan ganti rugi Nomor 68/PPGGR/PTTSDBT/22/11/2023 tertanggal 20 November 2023, diketahui menjadi objek sengketa dalam perkara Nomor 10/Eks/2019/251/Pdt.G/2011/PN Mdn.


Setelah melakukan penelusuran, pihaknya menemukan bahwa lahan tersebut dikaitkan dengan Grant Sultan Deli Nomor 1657 tahun 1916 dan 1906.


Namun, berdasarkan Surat Keterangan Nomor 24.19/IM-SD/2024 yang disebut dimiliki pihak Azaddin, lokasi yang tercantum dalam Grant Sultan tersebut berada di atas tanah konsesi milik Deli Cultuur Maatschappij (Kebun Maryland).


Tanah konsesi tersebut, menurut dokumen yang disampaikan, didasarkan pada perjanjian antara Sultan Deli Makmun Al Rasyid Perkasa Alam dengan T.H. Muntinga pada 23 Maret 1869.


Atas dasar itu, pihak Azaddin mempertanyakan keabsahan Grant Sultan yang dikaitkan dengan objek sengketa.


"Surat keterangan Sultan Deli yang kami miliki mempertegas bahwa Grant Sultan Nomor 1657 tidak pernah diterbitkan untuk lahan tersebut. Maka itu, kami menilai ini adalah bentuk pemalsuan yang merugikan hak kepemilikan klien kami," demikian keterangan M. Azadin sebelumnya.


Pihak Azaddin berharap dugaan pemalsuan dokumen tersebut dapat diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Sementara itu, dugaan intimidasi terhadap Rohani serta keberatan Azaddin terhadap penanganan perkara masih memerlukan klarifikasi dari penyidik maupun pihak kepolisian terkait.


Hingga berita ini disusun, belum terdapat keterangan resmi dari pihak Polrestabes Medan maupun penyidik yang disebut dalam pemberitaan ini terkait tudingan tersebut.


(Tim).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com