Transformasi Digital Jangan Hanya Aplikasi, Kemendagri Tekankan Dampak Nyata bagi Warga
Rabu, 04-11-2026 - 13:36:18 WIB
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kementerian Dalam Negeri menegaskan transformasi digital di daerah tidak boleh berhenti pada modernisasi sistem pembayaran. Digitalisasi harus menjadi kekuatan baru untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), memperkuat daya saing UMKM, memperluas inklusi keuangan, dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.


Penegasan tersebut disampaikan Analis Kebijakan Ahli Madya, Rendy Jaya Laksamana, mewakili Direktur Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan. Ia hadir pada Forum BPD Leaders Circle 2026 yang diselenggarakan Asosiasi Fintech Indonesia (AFTECH) di Mandarin Oriental Hotel, Jakarta, belum lama ini.


Forum bertema Collaborate to Compete: Forging Regional Bank x Fintech Partnerships to Accelerate Digital Payments Across Regions itu mempertemukan perbankan daerah, regulator, pemerintah, asosiasi industri, dan pelaku teknologi finansial.


Rendy mengatakan, Kemendagri menekankan digitalisasi sebagai bagian tidak terpisahkan dari sistem perencanaan pembangunan daerah.


"Digitalisasi tidak cukup hanya ditunjukkan melalui tersedianya aplikasi, bertambahnya kanal pembayaran elektronik, atau meningkatnya transaksi nontunai. Keberhasilannya juga perlu diukur melalui peningkatan kualitas pelayanan publik, kemudahan berusaha, perluasan akses keuangan, serta pertumbuhan ekonomi masyarakat," ujar Rendy dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi, Selasa (3/11/2026).


Menurut dia, pemerintah daerah didorong mengintegrasikan agenda digitalisasi ke dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra), dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).


Integrasi tersebut dilakukan melalui Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD) untuk memperkuat keterkaitan antara prioritas pembangunan, program, kegiatan, indikator kinerja, dan dukungan penganggaran.


"Digitalisasi harus menjadi instrumen pembangunan, bukan sekadar tujuan administratif. Teknologi perlu memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, terutama dalam mengakses pelayanan publik dan peluang ekonomi," tegasnya.


Rendy menilai pemda memegang peran strategis dalam menciptakan ekosistem kondusif percepatan transformasi digital. Peran itu meliputi penguatan kebijakan, pengembangan infrastruktur pendukung, peningkatan literasi keuangan digital, serta pengintegrasian Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah (ETPD) ke dalam perencanaan dan penganggaran.


Melalui ETPD, pemanfaatan pembayaran digital diharapkan memperluas kemudahan pembayaran pajak dan retribusi daerah sekaligus meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.


Ia juga menekankan pentingnya memastikan UMKM tidak tertinggal. Penggunaan QRIS, mobile banking, dan layanan pembayaran digital berpotensi membantu UMKM meningkatkan efisiensi transaksi, memperluas akses pasar, dan membangun pencatatan usaha yang lebih baik.


Namun, perluasan layanan digital harus disertai peningkatan literasi keuangan, pendampingan usaha, dan pemerataan akses infrastruktur, terutama di perdesaan dan daerah terpencil.


Sementara itu, Bank Pembangunan Daerah (BPD) dinilai memiliki posisi penting karena kedekatannya dengan pemerintah daerah dan masyarakat setempat. Melalui kolaborasi dengan perusahaan teknologi finansial, BPD berpeluang memperluas jangkauan pelayanan dan memperkuat dukungan terhadap aktivitas ekonomi produktif.


Kolaborasi antara pemerintah daerah, BPD, fintech, dan dunia usaha perlu diarahkan pada target pembangunan yang terukur dan memberikan nilai tambah bagi masyarakat.


Melalui Direktorat PEIPD, Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri terus mendorong penguatan kualitas perencanaan pembangunan daerah yang terintegrasi dan berbasis data, termasuk penguatan ekosistem ekonomi digital.


(**).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com