Kemendagri Perkuat Integrasi Perlindungan Anak dalam Perencanaan Pembangunan Daerah
Selasa, 03-11-2026 - 11:57:19 WIB
Baca juga:
   
 

 


Bandung, - Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) melalui Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah memperkuat integrasi pemenuhan hak dan perlindungan anak dalam perencanaan pembangunan daerah. Upaya tersebut dilakukan melalui penyelarasan nomenklatur program, kegiatan, dan subkegiatan serta optimalisasi Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).


Langkah tersebut dibahas dalam Rapat Pembahasan Nomenklatur Perlindungan Anak bertema Penguatan Integrasi Tematik Perlindungan Anak dalam Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Daerah melalui Penyelarasan Nomenklatur dan Optimalisasi SIPD. Kegiatan diselenggarakan Direktorat Perencanaan, Evaluasi dan Informasi Pembangunan Daerah (PEIPD) bekerja sama dengan UNICEF Indonesia secara hybrid di De Braga by Artotel, Bandung, Jawa Barat.


Rapat tersebut melibatkan perwakilan sejumlah kementerian, yakni Kementerian Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (KemenPPPA), Kementerian Kesehatan, Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Sosial, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.


Pimpinan rapat, Analis Kebijakan Ahli Madya Rendy Jaya Laksamana, yang mewakili Direktur PEIPD Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Iwan Kurniawan, menegaskan bahwa perlindungan anak harus menjadi bagian integral dari pembangunan daerah.


Menurut Rendy, pemenuhan hak anak membutuhkan dukungan lintas sektor, mulai dari pendidikan, kesehatan, perlindungan sosial, perumahan, permukiman, air minum hingga sanitasi.


"Setiap bidang urusan pemerintahan perlu mengidentifikasi kontribusi program, kegiatan, serta sub-kegiatan terhadap pemenuhan hak serta perlindungan anak, yang selanjutnya diterjemahkan secara konkret ke dalam dokumen perencanaan dan penganggaran daerah," ujar Rendy dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (3/11/2026).


Ia menjelaskan, rapat tersebut bertujuan menyepakati penguatan Tematik Perlindungan Anak sebagai tema utama dalam pemutakhiran tematik pembangunan daerah. Langkah ini sekaligus mengintegrasikan Tematik Responsif Anak ke dalam Tematik Perlindungan Anak.


Penyatuan tersebut diharapkan menyederhanakan klasifikasi, memperkuat standardisasi nomenklatur, serta memastikan program dan subkegiatan yang ditandai benar-benar berkontribusi terhadap pemenuhan hak anak.


Dalam pembahasan, sebanyak 88 subkegiatan diidentifikasi sebagai dasar awal pengembangan dan penyempurnaan daftar induk (master list) Tematik Perlindungan Anak. Daftar tersebut selanjutnya akan ditindaklanjuti melalui pemutakhiran nomenklatur dalam SIPD.


Data perencanaan menunjukkan pagu anggaran pendukung Tematik Perlindungan Anak dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 mencapai sekitar Rp386 triliun. Sementara itu, data perencanaan Tahun 2027 tercatat sekitar Rp297 triliun.


Perbedaan tersebut perlu dianalisis dengan mempertimbangkan kelengkapan dan status penetapan dokumen perencanaan daerah, termasuk masih adanya pemerintah daerah yang belum menetapkan RKPD Tahun 2027.


Rendy menegaskan, keberhasilan penguatan tematik perlindungan anak tidak hanya diukur dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga ketepatan sasaran dan kualitas program.


"Penguatan tematik tidak cukup hanya dilihat dari besarnya alokasi anggaran, tetapi juga harus memperhatikan ketepatan sasaran, kualitas intervensi, serta kejelasan penerima manfaat yang memperoleh dampak dari pelaksanaan program dan kegiatan," katanya.


Kepala Kebijakan Sosial UNICEF Indonesia, Syarifah Liza Munira, mengapresiasi komitmen Kemendagri dalam memperkuat integrasi pemenuhan hak dan perlindungan khusus anak dalam perencanaan pembangunan daerah.


Menurut Liza, pemerintah daerah memiliki peran strategis karena berinteraksi langsung dengan masyarakat dan memahami kebutuhan mereka, termasuk kebutuhan anak-anak.


"Perencanaan pembangunan daerah menjadi instrumen strategis untuk menerjemahkan komitmen pemenuhan hak anak ke dalam program, kegiatan, layanan, serta alokasi anggaran yang nyata," ujarnya.


Sebagai bentuk dukungan, UNICEF mengembangkan pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (Artificial Intelligence/AI) untuk menganalisis integrasi isu perlindungan anak dalam dokumen perencanaan pembangunan daerah sekaligus mengidentifikasi aspek yang masih perlu diperkuat.


Sementara itu, Analisis Anggaran Madya Deputi Pemenuhan Hak Anak KemenPPPA, Ferdy Ferdiansyah, mendorong penguatan indikator Indeks Perlindungan Anak (IPA) dan Pengarusutamaan Hak Anak.


IPA merupakan indikator komposit untuk menggambarkan capaian pemenuhan hak dan perlindungan anak berdasarkan 19 indikator yang dikelompokkan ke dalam lima klaster, yakni hak sipil dan kebebasan; lingkungan keluarga dan pengasuhan alternatif; kesehatan dan kesejahteraan; pendidikan, pemanfaatan waktu luang dan kegiatan budaya; serta perlindungan khusus.


Ferdy menyampaikan, pengukuran IPA membutuhkan penyempurnaan definisi operasional, metadata, sumber data, formula penghitungan, serta mekanisme pengukuran dan validasi indikator. Pembahasan tersebut akan ditindaklanjuti bersama KemenPPPA dan Kemendagri.


Selain itu, KemenPPPA tengah menyusun Pedoman Pengarusutamaan Hak Anak (PUHA) yang direncanakan ditetapkan melalui Peraturan Menteri pada 2027. Pedoman tersebut diharapkan menjadi acuan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam mengintegrasikan perspektif hak anak ke dalam kebijakan dan program pembangunan.


Dalam rapat tersebut juga diperkenalkan Instrumen Analisis Hak Anak (AHA) untuk mengidentifikasi sejauh mana kebijakan dan program pembangunan telah mempertimbangkan pemenuhan hak serta kepentingan terbaik bagi anak.


Pada sesi pembahasan teknis, peserta mengusulkan sejumlah subkegiatan yang dinilai relevan untuk dimasukkan dalam Tematik Perlindungan Anak.


Pranata Komputer Ahli Muda Partisipasi Masyarakat dan Informasi Pembangunan Daerah Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Hary Irawan, yang memandu diskusi, menekankan pentingnya pemutakhiran nomenklatur dalam SIPD dan penguatan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.


Sebagai tindak lanjut, Ditjen Bina Pembangunan Daerah bersama KemenPPPA dan kementerian/lembaga teknis akan menyempurnakan daftar induk subkegiatan perlindungan anak. Langkah tersebut mencakup konfirmasi terhadap usulan yang masih memerlukan pembahasan serta penguatan metadata dan informasi penerima manfaat.


Melalui koordinasi lintas kementerian/lembaga, penyempurnaan nomenklatur, standardisasi indikator, pemetaan penerima manfaat, dan optimalisasi SIPD, Kemendagri berharap integrasi perlindungan anak dalam pembangunan daerah dapat berjalan lebih terarah, terukur, dan akuntabel.


(**)


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com