Kemendagri Sinkronkan PSN Pantura Jawa dengan Tata Ruang Daerah di Jawa Tengah
Senin, 02-11-2026 - 17:00:42 WIB
Baca juga:
   
 

 


Semarang, - Direktorat Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah I, Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, menggelar Rapat Sinkronisasi Program/Proyek Strategis Nasional (PSN) dengan Rencana Tata Ruang (RTR) di Kawasan Pantai Utara (Pantura) Jawa Provinsi Jawa Tengah. Rapat berlangsung secara hybrid di Ruang Rapat Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, beberapa waktu lalu.


Dalam rilis yang diterima redaksi, Senin (2/11/2026), rapat dihadiri Asisten Deputi Infrastruktur Dasar dan Strategis Kemenko Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, serta perwakilan Dinas PUPR Provinsi Jawa Tengah, Kabupaten Kendal, Kabupaten Demak, dan Kota Semarang secara luring. Secara daring, hadir perwakilan Kemenko Bidang Perekonomian, Kementerian PPN/Bappenas, Kementerian ATR/BPN, Badan Otorita Pengelola Pantura Jawa (BOPPJ), Badan Informasi Geospasial (BIG), dan Ditjen Bina Administrasi Kewilayahan Kemendagri.


BOPPJ menyampaikan bahwa Rencana Induk Pengelolaan Pantura Jawa yang akan ditetapkan melalui Peraturan Presiden saat ini masih dalam proses verifikasi dan paraf kementerian/lembaga, dengan target selesai akhir 2026. Untuk Jawa Tengah, salah satu kawasan prioritas adalah Segmen 12.


Pemerintah Provinsi Jawa Tengah meminta kejelasan trase dan koordinat rencana pembangunan Giant Sea Wall sebagai dasar penyesuaian RTR, khususnya untuk kebutuhan reklamasi yang saat ini belum diperbolehkan dalam Perda RTRW Provinsi Jawa Tengah. Kementerian ATR/BPN menjelaskan, Peninjauan Kembali (PK) RTRW provinsi dapat dilakukan setelah periode lima tahunan atau lebih awal sesuai ketentuan, dan dapat berjalan paralel dengan PK Perpres RTR KSN Gerbangkertosusila pada 2027.


Berkaitan dengan garis pantai, disampaikan bahwa RTRW kabupaten/kota yang disusun setelah penetapan RTRW Provinsi mengacu pada garis pantai dalam RTRW Provinsi yang berlaku guna menjaga konsistensi antardokumen. Sementara itu, batas wilayah Kota Semarang dengan Kabupaten Demak dan Kabupaten Kendal telah dituangkan dalam Berita Acara kesepakatan dan dapat menjadi dasar revisi RTRW.


BOPPJ juga menegaskan bahwa perlindungan Pantura tidak hanya berupa tanggul laut, tetapi juga tanggul pantai dan breakwater-mangrove (hybrid). Untuk pembangunan fisik yang direncanakan mulai 2027, diperlukan kesiapan dokumen dan perizinan, antara lain KKPR, KKPRL, dan Amdal.


Direktur SUPD I Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kemendagri, Heriyandi Roni, menekankan bahwa sinkronisasi PSN dengan RTR harus mencakup aspek strategis dan teknis, mengingat RTRW merupakan dokumen utama perencanaan dan pemanfaatan ruang. "Direktorat SUPD I siap memfasilitasi koordinasi antara BOPPJ, pemerintah daerah, dan kementerian/lembaga terkait. Pemerintah daerah juga perlu dilibatkan dalam penyusunan dan konsultasi Rencana Induk agar kebutuhan penyesuaian RTR dapat diantisipasi sejak awal," jelas Heriyandi. 


Usai rapat, peserta melakukan kunjungan lapangan ke Kawasan Industri Terpadu Batang untuk meninjau pengelolaan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) dan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST).


(*).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com