PTUN Batalkan SK Pemberhentian Kades Kerta, King Badak Minta Pemkab Lebak Patuhi Putusan
Jumat, 30-10-2026 - 11:23:05 WIB
Baca juga:
   
 

 


Lebak, - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak dihadapkan pada pilihan untuk menerima atau mengajukan banding atas putusan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang Nomor 25/G/2026/PTUN.SRG yang membatalkan Surat Keputusan (SK) Bupati Lebak tentang pemberhentian Kepala Desa Kerta, Ricki Jaenal Abidin.


Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan, H. Eli Sahroni atau yang dikenal dengan sapaan King Badak, meminta Pemkab Lebak mempertimbangkan konsekuensi hukum dan penggunaan anggaran daerah sebelum menentukan langkah selanjutnya.


Menurut King Badak, putusan PTUN Serang tersebut menjadi dasar bagi pemerintah daerah untuk mengevaluasi keputusan pemberhentian kepala desa. Ia menilai penerbitan SK tersebut tidak memenuhi ketentuan prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Desa serta prinsip Asas-Asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB).


"Putusan PTUN Serang ini telah menguraikan persoalan prosedur dan penerapan AUPB. Kami menilai SK Bupati diterbitkan tanpa memenuhi persyaratan formal pemberhentian kepala desa sesuai ketentuan perundang-undangan," kata King Badak, Kamis (30/10).


Ia juga mengingatkan bahwa pengajuan banding merupakan hak hukum Pemkab Lebak. Namun, menurutnya, langkah tersebut perlu mempertimbangkan potensi bertambahnya biaya perkara serta dampaknya terhadap penyelenggaraan pemerintahan Desa Kerta.


King Badak menguraikan tiga kemungkinan yang dapat terjadi apabila perkara berlanjut ke tingkat banding.


Pertama, PTTUN Jakarta menguatkan putusan PTUN Serang sehingga SK pemberhentian Kepala Desa Kerta tetap dinyatakan batal.


Kedua, apabila Pemkab Lebak kembali mengajukan upaya hukum setelah putusan banding, perkara berpotensi berlanjut ke tingkat kasasi di Mahkamah Agung. Kondisi tersebut dinilai dapat memperpanjang ketidakpastian hukum dan menambah pengeluaran anggaran daerah.


Ketiga, PTTUN Jakarta mengubah atau membatalkan putusan PTUN Serang apabila dalam pemeriksaan banding terdapat dasar hukum dan bukti yang dapat mendukung argumentasi Pemkab Lebak.


Meski demikian, King Badak mempertanyakan dasar prosedur pemberhentian kepala desa yang digunakan pemerintah daerah. Ia menyebut ketentuan mengenai tahapan teguran tertulis dan mekanisme pemberhentian sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan perlu menjadi perhatian dalam pemeriksaan perkara.


"Banding merupakan hak hukum pemerintah daerah. Namun, penggunaan anggaran negara juga harus dipertimbangkan. Jangan sampai APBD terserap untuk proses hukum yang sebenarnya masih bisa dievaluasi melalui kepatuhan terhadap putusan pengadilan," ujarnya.


Ia berharap Bupati Lebak mengambil langkah dengan mematuhi putusan PTUN Serang, termasuk menindaklanjuti konsekuensi hukum dari pembatalan SK pemberhentian tersebut.


King Badak juga menyatakan Badak Banten Perjuangan akan terus mengawal proses hukum apabila Pemkab Lebak memutuskan mengajukan banding ke PTTUN Jakarta.


"Kami akan mengawal proses ini dan memastikan kepentingan masyarakat serta kepastian hukum tetap menjadi perhatian," katanya.


Hingga berita ini diterbitkan, Pemkab Lebak belum menyampaikan pernyataan resmi mengenai langkah yang akan diambil setelah putusan PTUN Serang tersebut.


(Hkz/Robby).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com