Bidnen Nainggolan Minta Transparansi Penanganan Karhutla di Kelurahan Industri Tenayan
Rabu, 28-10-2026 - 22:23:21 WIB
Lokasi dipasangi papan pemberitahuan proses penyelidikan oleh Satreskrim Polresta Pekanbaru melalui Polsek Kulim.
Baca juga:
   
 

 


Pekanbaru, - Advokat Bidnen Nainggolan, S.H., meminta Pemerintah Kota (Pemko) Pekanbaru membuka informasi dan dokumen resmi terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang dilaporkan terjadi di Kelurahan Industri Tenayan, Kecamatan Tenayan Raya, pada 21 Agustus 2026.


Permintaan tersebut disampaikan melalui permohonan informasi publik kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Utama Pemko Pekanbaru pada 26 Oktober 2026. Permohonan itu tercatat dengan nomor registrasi PPID/SMPI/X/2026/38.


Bidnen mengatakan, keterbukaan informasi diperlukan agar masyarakat dapat mengetahui kronologi kejadian, luas lahan yang terbakar, langkah penanganan di lapangan, serta penggunaan fasilitas dan anggaran yang berkaitan dengan penanganan karhutla tersebut.


“Kami meminta data dan dokumen resmi dibuka agar persoalan ini menjadi terang. Masyarakat berhak mengetahui bagaimana kejadian itu ditangani, berapa luas lahan yang benar-benar terbakar, serta apa saja langkah yang dilakukan pemerintah di lapangan. Semua harus dijelaskan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan,” ujar Bidnen, Rabu (28/10/2026).


Ia menyoroti perbedaan informasi mengenai luas lahan yang terbakar. Menurut Bidnen, informasi yang beredar menyebutkan luas kebakaran mencapai sekitar lima hektare. Sementara itu, tim yang meninjau lokasi menemukan papan pemberitahuan dari kepolisian yang mencantumkan keterangan luas sekitar satu hektare dalam perkara terkait karhutla tersebut.


Seorang warga yang tinggal tidak jauh dari lokasi juga memperkirakan luas area terbakar kurang dari satu hektare. Namun, perkiraan warga tersebut belum dapat dijadikan ukuran pasti dan masih perlu dicocokkan dengan hasil pengukuran serta data dari instansi berwenang.


“Perbedaan informasi ini bukan untuk langsung menyimpulkan adanya pelanggaran. Kami ingin memperoleh penjelasan yang objektif. Berapa luas sebenarnya, dari mana angka itu berasal, dan apakah tersedia hasil pengukuran atau laporan resmi yang bisa diperiksa,” katanya.


Selain meminta kejelasan mengenai luas lahan terbakar, Bidnen juga meminta dokumen terkait informasi pengerahan helikopter untuk pemadaman melalui metode pengeboman air (water bombing). Dokumen yang diminta, antara lain, berkaitan dengan jumlah armada yang ditugaskan, pelaksanaan operasi di lokasi, dan laporan kegiatan yang tersedia.


Permohonan tersebut turut mencakup informasi mengenai lokasi dan status lahan, laporan penanganan serta evaluasi kejadian, dokumentasi pendukung, dan titik-titik sumur yang disebut disiapkan setelah kebakaran.


Bidnen menegaskan bahwa penilaian terhadap penanganan karhutla perlu didasarkan pada dokumen resmi, bukan semata-mata perkiraan, foto, atau keterangan lisan.


“Kami tidak ingin mendahului kesimpulan. Karena itu, dokumen dari instansi terkait penting untuk memastikan fakta yang sebenarnya. Jika memang seluruh kegiatan sudah dilaksanakan sesuai perencanaan, keterbukaan data justru dapat menjelaskan hal tersebut kepada masyarakat,” tegasnya.


Ia berharap Pemko Pekanbaru dan instansi terkait menanggapi permohonan tersebut sesuai mekanisme keterbukaan informasi publik. Apabila terdapat informasi atau dokumen yang tidak dapat diberikan, Bidnen meminta agar alasan dan dasar hukumnya dijelaskan secara jelas.


Bidnen menyatakan akan mempelajari informasi yang diterima sebelum menentukan langkah selanjutnya. Jika ditemukan indikasi penyimpangan yang didukung bukti, ia akan mempertimbangkan untuk menyampaikan laporan kepada lembaga pengawasan yang berwenang.


“Fokus kami saat ini adalah meminta data dan memastikan fakta. Keterbukaan informasi menjadi langkah awal agar persoalan ini dapat diperiksa secara objektif dan tidak menimbulkan spekulasi di tengah masyarakat,” tutupnya.


(***).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com