Permudah Pengembangan Karier ASN, Kepala BKN Dorong UKOM Gratis Sepanjang Tahun
Selasa, 27-10-2026 - 23:14:52 WIB
Kepala BKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh saat Rapat Kerja Penyelesaian Permasalahan Jabatan Fungsional, Selasa (27/10/2026).
Baca juga:
   
 

 


Jakarta, - Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), Prof. Zudan Arif Fakrulloh, mendorong setiap instansi pembina jabatan fungsional (JF) Aparatur Sipil Negara (ASN) meningkatkan frekuensi uji kompetensi (UKOM) menjadi 12 kali dalam setahun. Ia juga meminta agar biaya pelaksanaan UKOM dihapus, terutama bagi instansi yang menerapkan skema Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).


Menurut Prof. Zudan, pembebanan biaya UKOM berpotensi hanya memindahkan beban anggaran dari satu instansi ke instansi penyelenggara. Bahkan, ASN dapat menanggung biaya tersebut apabila instansi asal tidak menyediakan anggaran.


Ia mencontohkan penerapan UKOM di lingkungan BKN yang dapat diikuti tanpa biaya pelaksanaan, dengan kesempatan pengusulan tersedia sepanjang tahun atau setiap bulan. Melalui kebijakan tersebut, ASN pada jabatan fungsional yang dibina BKN di bidang manajemen ASN memiliki akses UKOM hingga 12 kali dalam setahun tanpa terbebani biaya.


“Langkah ini perlu diterapkan di semua bidang instansi pembina JF sehingga memperluas akses ASN terhadap pengembangan karier yang lebih terbuka, mudah, dan terjangkau,” pesannya dalam Rapat Kerja Penyelesaian Permasalahan Jabatan Fungsional, Selasa (27/10/2026).


Prof. Zudan juga mendorong instansi pembina JF menghadirkan layanan UKOM yang lebih mudah diakses dan tidak membebani ASN. Penataan ini dinilai penting mengingat besarnya populasi pejabat fungsional di Indonesia.


Berdasarkan data per 1 Oktober 2026, sebanyak 3.976.567 ASN atau sekitar 59 persen dari total 6.728.736 ASN menduduki jabatan fungsional. Mereka tersebar di 18 sektor layanan publik. Karena itu, penataan jabatan fungsional perlu disertai pemetaan kebutuhan antar sektor dengan mempertimbangkan karakteristik masing-masing daerah.


Dalam rapat tersebut, BKN bersama instansi pembina JF juga membahas berbagai tantangan pengembangan karier pejabat fungsional. Persoalan yang dibahas meliputi keterbatasan formasi pada jenjang tertentu, waktu kenaikan jenjang, pemerataan kebutuhan antarinstansi dan daerah, serta pengaturan tunjangan bagi 97 nomenklatur jabatan fungsional yang belum memiliki Peraturan Presiden tentang tunjangan jabatan.


BKN akan melanjutkan pembahasan dan memantau penyelesaian berbagai persoalan jabatan fungsional secara berkelanjutan. Upaya ini diharapkan dapat mewujudkan sistem pengembangan karier ASN yang lebih terbuka dan proporsional, sekaligus mendorong peningkatan kompetensi, kinerja aparatur, dan kualitas pelayanan publik.


(M.Husnie).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com