Viral Isu Jual Beli Lapak Pasar di Tembilahan, Ini Penjelasan Resmi DKUPP Inhil
Minggu, 25-10-2026 - 10:45:09 WIB
Lapak pasar di Tembilahan.
Baca juga:
   
 

 


Tembilahan, - Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perdagangan dan Perindustrian (DKUPP) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil), Trio Beni Putra, menegaskan bahwa seluruh kios, los, dan lapak di Pasar Rakyat merupakan aset Pemerintah Kabupaten Inhil sehingga dilarang diperjualbelikan.


Penegasan tersebut disampaikan Trio Beni Putra menanggapi isu jual beli lapak yang berkembang di tengah masyarakat Tembilahan, Sabtu (24/10/2026).


"Kios, los dan lapak Pasar Induk adalah aset Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir. Sistem pengelolaannya sebatas sewa pakai berdasarkan Perda Retribusi Daerah, bukan hak milik dan bukan untuk diperjualbelikan," tegas Trio.


Ia memastikan tidak ada koordinator pasar maupun petugas DKUPP yang diberi kewenangan untuk menjual lapak kepada pedagang.


Trio menjelaskan, pembayaran sewa lapak yang sah hanya melalui karcis retribusi resmi yang disetorkan langsung ke Kas Daerah sebagai Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apabila terdapat oknum yang meminta uang di luar karcis dengan dalih jual beli lapak, maka tindakan tersebut tergolong pungutan liar (pungli).


Pihaknya juga memberikan peringatan keras kepada seluruh pedagang.


"Kami menghimbau keras kepada seluruh pedagang, dilarang memperjualbelikan, menyewakan kembali, atau memindahtangankan lapak kepada pihak lain tanpa izin resmi DKUPP. Jika melanggar, sanksi kami tegas: pencabutan hak sewa, pengosongan lapak, dan akan kami proses melalui jalur hukum," ujarnya.


Terkait isu yang berkembang mengenai pungutan lapak kios pasar ikan di Jalan Yos Sudarso sebesar Rp1.600.000 per lapak, Trio membantah. Menurutnya, nominal tersebut bukan harga jual lapak, melainkan akumulasi tunggakan retribusi yang wajib dibayar pedagang ke kas daerah.


"Kami tidak pernah memungut uang sepersen pun dari pedagang di luar ketentuan. Nominal Rp1,6 juta itu adalah hutang tagihan retribusi pedagang yang harus disetorkan langsung ke kas daerah," jelasnya.


Ia menegaskan, DKUPP dalam menjalankan tugas selalu berpedoman pada regulasi dan Perda yang berlaku agar tidak menimbulkan masalah hukum di kemudian hari.


Di akhir pernyataannya, Trio berpesan agar masyarakat Inhil bijak dalam menerima informasi dan tidak mudah terprovokasi isu tidak berdasar yang sengaja dikembangkan oknum untuk kepentingan kelompok tertentu.


(Ridho).


 




 
Berita Lainnya :
  • Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Wakapolres Sijunjung Sambangi Warga Terdampak Putusnya Akses ke Lima Nagari di Sumpur Kudus
    02 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    03 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    04 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    05 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    06 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    07 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    08 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    09 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    10 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    11 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    12 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    13 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    14 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    15 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    16 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    17 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    18 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    19 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    20 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    21 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    22 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com