Badak Banten Perjuangan Desak Polres Tangani Dugaan KDRT yang Libatkan Sekdes Gunung Anten
Kamis, 22-10-2026 - 12:49:45 WIB
Baca juga:
   
 

 


Lebak, - Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badak Banten Perjuangan mendesak Kepolisian Resor (Polres) Lebak dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Lebak menindaklanjuti dugaan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebut melibatkan seorang Sekretaris Desa (Sekdes) Gunung Anten berinisial DW.


Desakan tersebut disampaikan melalui pernyataan sikap dan surat resmi yang ditujukan kepada sejumlah pihak terkait. Ketua Umum DPP Badak Banten Perjuangan, Eli Sahroni, yang dikenal dengan sapaan King Badak, meminta agar penanganan perkara dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.


Menurut King Badak, dugaan KDRT merupakan persoalan hukum yang harus ditangani melalui mekanisme yang berlaku, dengan tetap mengedepankan perlindungan terhadap korban serta menghormati hak-hak semua pihak.


“Biarkan proses hukum berjalan sesuai ketentuan dan prosedur yang berlaku. Jika salah, nyatakan salah. Jika pidana, proses pidana. Hukum harus ditegakkan dan berdiri tegak lurus,” ujar King Badak dalam pernyataan sikapnya, Kamis (22/10/2026).


Ia juga menegaskan bahwa jabatan dalam pemerintahan desa tidak boleh menjadi alasan untuk menghambat proses penegakan hukum. Namun, penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pembuktian sesuai hukum.


Sebagai bentuk tindak lanjut, DPP Badak Banten Perjuangan mengaku telah melayangkan surat bernomor 053/DPP-BBP/X/2026 tentang desakan pemeriksaan objektif atas perkara dugaan KDRT yang disebut melibatkan DW dan seorang lainnya berinisial FFR.


Surat tersebut ditujukan kepada Kapolres Lebak melalui Kasat Reskrim atau unit yang menangani perlindungan perempuan dan anak (PPA), Bupati Lebak melalui Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) serta Inspektorat, dan Camat Cimarga.


Dalam surat itu, organisasi tersebut menyampaikan sejumlah tuntutan, di antaranya:


1. Meminta agar dugaan KDRT ditangani sesuai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, dengan memperhatikan perlindungan dan kepentingan korban.
2. Mendesak agar pemeriksaan terhadap DW dan FFR, yang disebut berkaitan dengan perkara tersebut, dilakukan secara objektif, transparan, dan profesional sesuai prosedur.
3. Meminta agar proses pemeriksaan terbebas dari intervensi pihak mana pun, termasuk yang mungkin berkaitan dengan kedudukan atau jabatan.
4. Meminta agar tindakan dan sanksi sesuai ketentuan hukum diterapkan apabila hasil pemeriksaan dan pembuktian menyatakan pihak terkait terbukti melakukan pelanggaran. Untuk sanksi kepegawaian, penerapannya harus disesuaikan dengan status dan ketentuan yang berlaku bagi masing-masing pihak.


King Badak menilai, penanganan dugaan KDRT harus mengedepankan penegakan hukum dan tidak boleh dipengaruhi kepentingan pribadi maupun kedudukan seseorang.


Ia juga menekankan pentingnya peran aparatur desa dalam menjaga kepercayaan masyarakat serta memberikan teladan dalam kehidupan bermasyarakat.


Meski demikian, Badak Banten Perjuangan meminta agar penanganan perkara tetap dilakukan melalui prosedur yang sah, dengan menjunjung asas praduga tak bersalah dan memberikan kesempatan kepada semua pihak untuk menyampaikan keterangan.


“Jangan ada intervensi dari pihak mana pun. Biarkan aparat yang berwenang bekerja secara profesional berdasarkan fakta dan alat bukti,” demikian sikap yang disampaikan organisasi tersebut.


Hingga berita ini ditayang, DW belum memberikan tanggapan terkait dugaan tersebut. Upaya konfirmasi kepada pihak yang bersangkutan terus dilakukan untuk keseimbangan berita.


(Hkz/Robby).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com