Deli Serdang, - Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengajak masyarakat untuk lebih bijak menggunakan media sosial dengan mengedepankan fakta, etika, dan tanggung jawab dalam menyampaikan informasi maupun kritik terhadap kebijakan pemerintah.

Ajakan tersebut disampaikan melalui seruan bertajuk “Gerakan Sigap Tolak Medsos Menyesatkan dan Merusak Pola Pikir Generasi Emas 2045” yang disampaikan Dr. H. Harun Lubis, ST., M.Psi.

Dalam seruan itu, Harun menekankan bahwa kebebasan berpendapat dan kritik terhadap pemerintah merupakan bagian penting dari demokrasi. Namun, menurut dia, penyampaian kritik perlu didasarkan pada data dan fakta serta menggunakan bahasa yang santun.

“Kami tidak melarang kritik kepada pemerintah. Kritik yang sehat justru sangat diperlukan untuk memperbaiki program dan pelayanan publik. Namun, kritik harus dibangun berdasarkan data dan fakta, bukan melalui pemelintiran informasi, provokasi, maupun narasi yang menyesatkan,” pesan Harun.

Harun menilai, informasi yang tidak terverifikasi dan narasi yang berpotensi memicu permusuhan dapat memengaruhi pola pikir masyarakat, terutama anak-anak dan generasi muda yang sedang menjalani proses pendidikan dan pembentukan karakter.

Menurut dia, generasi yang dipersiapkan menuju Indonesia Emas 2045 tidak hanya membutuhkan kecerdasan intelektual, tetapi juga karakter yang kuat, kejujuran, kedisiplinan, tanggung jawab, toleransi, dan sikap menghormati perbedaan.

Karena itu, ia mengajak masyarakat untuk membangun lingkungan digital yang sehat dan edukatif. Penggiat media sosial maupun insan pers diharapkan mengedepankan verifikasi informasi, menghindari penyebaran kabar yang belum teruji kebenarannya, serta tidak menggunakan ruang publik untuk menyebarkan kebencian atau merendahkan pihak lain.

Harun juga mengingatkan pentingnya membiasakan tabayun atau memeriksa kebenaran informasi sebelum mempercayai dan menyebarkannya. Langkah tersebut dinilai penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi konflik di tengah masyarakat.

Ia menambahkan, perbedaan pandangan terhadap pemerintah maupun kebijakan publik merupakan hal yang wajar dalam kehidupan demokrasi. Perbedaan tersebut, menurut dia, perlu disikapi melalui dialog yang terbuka dan berorientasi pada penyelesaian masalah.

“Sebagai orang Timur, kita diajarkan untuk saling menghormati dan tidak saling merendahkan. Penggunaan bahasa yang baik dan santun merupakan bagian dari karakter yang harus kita jaga bersama demi membangun generasi yang sehat, cerdas, dan religius,”  ujar Harun.

Melalui gerakan itu, Dewan Pendidikan Kabupaten Deli Serdang mengajak seluruh elemen masyarakat untuk memperkuat literasi digital, menjaga etika komunikasi, dan menciptakan ruang informasi yang mendukung tumbuh kembang anak-anak serta generasi muda.

Harun berharap masyarakat dapat menyampaikan kritik secara bertanggung jawab dan menjadikan perbedaan pendapat sebagai ruang untuk bertukar gagasan, bukan sebagai alasan untuk bermusuhan.

Menurut dia, budaya bermedia sosial yang berlandaskan fakta, kesantunan, dan tanggung jawab diperlukan untuk mendukung terciptanya masyarakat yang kritis sekaligus berkarakter dalam menyongsong Indonesia Emas 2045.

(Rizky).