Dugaan KDRT Oknum Sekdes di Lebak Dilaporkan ke Polisi, Ormas Siap Kawal Proses Hukum
Sabtu, 17-10-2026 - 23:29:08 WIB
Baca juga:
   
 

 


Lebak, - Kasus dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang diduga melibatkan oknum Sekretaris Desa (Sekdes) berinisial DW kini dalam penanganan aparat penegak hukum. Laporan tersebut telah disampaikan ke Polres Lebak oleh pihak keluarga korban menyusul dugaan penganiayaan yang disebut terjadi pada Senin, 5 Oktober 2026.


Ayah korban, Suparman, yang dikenal dengan sapaan Kades Parman, mengaku tidak menerima perlakuan yang dialami anaknya. Ia kemudian melaporkan peristiwa tersebut ke Polres Lebak dengan didampingi jajaran organisasi masyarakat Badak Banten Perjuangan (BBP).


“Kami jelas tidak terima karena anak saya diperlakukan seperti itu. Masalah seharusnya bisa dibicarakan baik-baik, tidak harus menggunakan kekerasan,” ujar Suparman kepada media.


Berdasarkan informasi yang disampaikan pihak pelapor, perkara tersebut kini ditangani oleh Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Satreskrim Polres Lebak untuk ditindaklanjuti sesuai prosedur hukum yang berlaku.


Kasus ini turut menjadi perhatian sejumlah organisasi masyarakat di Kabupaten Lebak. Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Badak Banten Perjuangan (BBP), yang mendampingi pihak pelapor, menyatakan akan mengawal proses penanganan perkara tersebut di Polres Lebak hingga tuntas.


Selain itu, DPC BPPKB Banten Kabupaten Lebak juga menyampaikan kecaman terhadap dugaan tindakan yang dilaporkan serta menyatakan kesiapan untuk turut mengawasi jalannya proses hukum.


Pihak pendamping hukum juga mendorong aparat penegak hukum untuk menelaah dugaan pelanggaran lain yang dinilai relevan dengan perkara tersebut, termasuk kemungkinan penerapan ketentuan mengenai perzinaan atau hidup bersama di luar perkawinan sebagaimana diatur dalam Pasal 411 dan Pasal 412 KUHP, serta ketentuan terkait dalam Undang-Undang Perkawinan. Penerapan pasal-pasal tersebut tetap bergantung pada fakta, bukti, dan hasil pemeriksaan aparat penegak hukum.


Di luar proses pidana, DW juga disebut menghadapi persoalan terkait kedisiplinan sebagai perangkat desa. Berdasarkan informasi yang diperoleh, dokumen pemberhentian dari jabatan Sekretaris Desa Gunung Anten sedang diproses oleh kepala desa. Hal itu dikaitkan dengan dugaan ketidakhadiran DW tanpa keterangan yang sah selama periode 15 Januari hingga 14 Oktober 2026.


Namun, status dan proses pemberhentian tersebut masih perlu dikonfirmasi kepada pemerintah desa serta pihak terkait untuk memastikan kesesuaiannya dengan ketentuan yang berlaku.


Untuk memperoleh keterangan berimbang, awak media telah berupaya menghubungi DW melalui pesan WhatsApp guna meminta klarifikasi atas dugaan yang dilaporkan. Namun, hingga berita ini diterbitkan, yang bersangkutan belum memberikan tanggapan.


Perkembangan perkara ini masih menunggu proses penanganan lebih lanjut dari aparat penegak hukum.


(Hkz/Robby).


 




 
Berita Lainnya :
  • Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
  • Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
  • Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
  • Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
  • Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Jalan Kapten Sumantri Cikarang Utara Berlubang, Pengendara Diminta Waspada
    02 Polres Langkat Ungkap Jaringan Narkotika, Sita 21 Kg Sabu yang Diduga akan Dikirim ke Jambi
    03 Warga RT02 RW025 Pejuang Gelar Donor Darah, 61 Kantong Darah Terkumpul
    04 Polri Watch Adukan Penyidik Polsek Medan Timur ke Kapolda Sumut, Bukti Transfer Vendor Diduga Dihilangkan
    05 Indonesia–Tiongkok Sepakati Empat Kerja Sama Strategis Senilai USD71,8 Miliar
    06 Jembatan Jalur Mitigasi Bencana di Aceh Singkil Amblas, Satgas PRR Minta Segera Direkonstruksi
    07 ORSHID Jakarta Utara Hadiri Dialog Cinta Seni dan Budaya di Kantor Wali Kota Jakarta Utara
    08 Diduga Bocor ke Pengecer, Distribusi LPG 3 Kg di Madina Disorot Tokoh Pemuda
    09 Perkuat Mesin Partai Hingga Akar Rumput, PPP Madina Hadiri Mukercab Se- Padang Lawas
    10 GMBI Desak Audit Cetak Sawah Borissallo, Anggaran Miliaran Dipertanyakan
    11 Wamendagri Ribka Haluk Tekankan Penguatan Ekosistem Pembentukan Produk Hukum Daerah
    12 Penuh Haru dan Khidmat, Kasdim Boyolali Pimpin Pemakaman Militer Serka Joko Umbaran
    13 IVES Luncurkan Kalkulator Ekonomi Event untuk Ukur Dampak Ekonomi Industri Event Indonesia
    14 Edison Marbun Tantang Mahasiswa Kawal Dugaan Penyimpangan Anggaran DLHK Sumut
    15 Pemkab Meranti Matangkan Penataan Kota Selatpanjang, Telaga Bening Jadi Prioritas
    16 Kepala BKN Paparkan Transformasi Manajemen ASN di Forum APSN Seoul
    17 Boy San Kembangkan Bisnis Entertainment, Multimedia, dan Sound System
    18 Plt Bupati dan DPRD Kuansing Sepakati KUA-PPAS APBD 2027 Sebesar Rp1,13 Triliun
    19 Sekjen SIP Minta Gubsu Evaluasi Kinerja Kadis DLHK Sumut Terkait Anggaran Rp9,04 Miliar
    20 Babinsa Koramil 07/Ngrampal Turun ke Sawah, Dengarkan Keluhan Petani
    21 APKLI Merah Putih Bantah Isu Keterlibatan Sufmi Dasco dalam Judi Online
    22 Kemendagri Matangkan Kesiapan Kabupaten Lebak dan Toba dalam Pelaksanaan Tugas Pembantuan LSDP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © zoinnews.com